Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Penilaian Kabinet Jokowi, Harapan Rakyat

Kompas.com - 10/10/2014, 07:30 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia sebentar lagi resmi dipimpin oleh Presiden baru, yakni Joko Widodo atau Jokowi, bersama Wakil Presiden terpilih Jusuf Kalla, hasil Pemilu 2014.

Salah satu hal yang hingga kini banyak menjadi perbicangan adalah mengenai siapa saja yang akan menduduki kursi menteri di kabinet Presiden dan Wakil Presiden terpilih Joko Widodo dan Jusuf Kalla.

Jokowi-JK telah mengumumkan postur kabinet pemerintahannya di Rumah Transisi (kepemimpinan nasional) di Jakarta pada Senin (15/9/2014).

Dari 34 kementerian yang ada, Jokowi akan memberikan jatah 16 kursi menteri untuk partai politik dan sisanya dari kalangan profesional.

Rakyat tentu berharap agar kabinet mendatang sesuai dengan kehendak rakyat terhadap perubahan Indonesia ke arah yang lebih baik.

Stand Up Comedian yang juga aktivis sosial di Twitter, Sammy D. Putra, mengatakan, masyarakat di media sosial memang ramai menunggu pengumuman kabinet. Dia berpendapat agar jangan sampai kabinet yang terbentuk nanti seperti menteri-menteri sebelumnya yang segera mengakiri tugasnya.

Menurutnya, kabinet yang baik adalah yang bersadarkan kompetensi para menterinya.

Sammy menilai langkah Jokowi sudah tepat ketika ada usulan menteri via online. Namun, hal tersebut bisa menjadi bumerang kalau sekadar formalitas.

"Jangan sampai kepercayaan masyarakat dibunuh Jokowi sendiri," kata pemilik akun Twitter @NOTASLIMBOY dengan lebih dari 82.800 followers tersebut.

Menurut Pengamat Politik Yuniarto Wijaya, bagaimana Joko Widodo menyusun struktur kabinet nanti akan menjadi simbolisasi pertamanya sebagai seorang presiden rakyat yang menang karena kekuatan dukungan rakyat dan relawan, bukan hanya partai.

"Jokowi harus mampu menunjukkan bahwa dirinya bukan presiden partai tertentu. Maka pengumuman mengenai kementerian harus menunjukkan bahwa kabinet tersebut kabinet kerja, profesional, ahli, dan bukan transaksional," katanya.

Kalau ini gagal, kata Yuniarto, maka sulit untuk berharap pada kekuatan publik dalam mendukung pemerintahannya lima tahun ke depan.

Mengenai jatah 16 kursi menteri untuk kalangan partai politik, Yuniarto berpendapat bahwa politik akomodatif semacam itu tidak bisa hilang.

"Tapi setidaknya ada dua indikator apakah orang parpol ini profesional atau tidak," katanya.

Pertama, masyarakat dapat mencari informasi lewat internet mengenai rekam jejak orang parpol yang terpilih menjadi menteri dan menilainya sendiri.

Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

Nasional
Kualitas Menteri Syahrul...

Kualitas Menteri Syahrul...

Nasional
Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Nasional
Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com