Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Penilaian Kabinet Jokowi, Harapan Rakyat

Kompas.com - 10/10/2014, 07:30 WIB

Kedua, dibutuhkan keberanian Jokowi untuk membuktikan konsistensi pernyataannya tentang siapapun yang terpilih menjadi menteri dari kalangan partai harus mundur dari jabatannya di parpol.

"Mungkin saja nanti Cak Imin (Muhaimin Iskandar) atau Puan Maharani harus mundur dari partainya karena jadi menteri. Tapi itulah diferensiasi dan konsistensi Jokowi, dan ini adalah tradisi baru," kata Yuniarto.

Menurutnya, kabinet yang baik adalah yang disusun atas pilar 3C, yaitu "competence", "coalition", dan "chemistry". Kompetensi harus menjadi pilar utama, karena hal itu adalah yang paling objektif.

"Kalau unsur koalisi lebih besar untuk indikator seorang menteri, maka Jokowi telah tersandera partai. Kalau 'chemistry' atau berdasarkan kecocokan pribadi, maka Jokowi tersandera dirinya sendiri," katanya.

Namun, menurut Yuniarto, calon Presiden terpilih Jokowi adalah sosok yang sadar akan permasalahan bangsa dan paham bahwa masalah tersebut tidak bisa selesai dan diselesaikan sendiri.

"Semoga benar-benar menjadi kabinet ahli," katanya.

Pengamat Politik dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Arie Sudjito berpendapat bahwa pemilihan kabinet yang dilakukan oleh Jokowi akan berpengaruh pada sepak terjang yang mungkin dilakukan lawan politiknya.

"Tantangan ini harus bisa dijawab dengan pemilihan komposisi kabinet. Makin cepat Jokowi membuktikan, maka akan secara bertahap mengatasi kecenderungan manuver bergaya sirkus dari parlemen," katanya.

Sebagai langkah jangka pendek, Jokowi harus konsisten dalam memilih para pembantunya. Semua yang terpilih dalam komposisi kabinet harus punya prasyarat kompetensi, bersih dari korupsi, dan kredibel.

"Jika itu terwujud, maka sulit bagi kelompok yang ingin menghambat Jokowi dengan berusaha merebut ruang dan peran yang dijalankannya," kata dosen Sosiologi FISIPOL UGM itu.

Arie berpendapat agar Jokowi tidak menolerir calon menteri yang transaksional dan memiliki rekam jejak yang buruk.

"Anggota kabinet yang dipilih harus berani ambil risiko untuk membawa perubahan ke arah yang lebih baik dan tidak tersandera kepentingan parpol, mampu membedakan corak kabinet SBY, dan menjadi menteri yang bisa bekerja cepat seperti langgam kerja Jokowi," katanya.

Karakter Jokowi

Seniman Abdee Negara mengatakan bahwa kabinet harapan rakyat, apapun nanti kabinetnya, harus mencerminkan karakter Jokowi sendiri.

"Kalau Jokowi membuka ruang partisipasi rakyat, kabinetnya harus punya karakter seperti itu pula," kata seniman yang juga aktif sebagai Relawan Jokowi tersebut.

Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

Nasional
KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

Nasional
Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Jokowi: Negara Lain Masuk Jurang, Kita Naik

Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Jokowi: Negara Lain Masuk Jurang, Kita Naik

Nasional
Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

Nasional
TPN Resmi Dibubarkan, Hasto Tegaskan Perjuangan Tetap Dilanjutkan

TPN Resmi Dibubarkan, Hasto Tegaskan Perjuangan Tetap Dilanjutkan

Nasional
Kelakar Jokowi soal Kemungkinan Pindah Parpol Usai Tak Dianggap PDI-P

Kelakar Jokowi soal Kemungkinan Pindah Parpol Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
 Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Nasional
Satu Pejabat Pemprov Malut Jadi Tersangka Baru Kasus Gubernur Abdul Ghani Kasuba

Satu Pejabat Pemprov Malut Jadi Tersangka Baru Kasus Gubernur Abdul Ghani Kasuba

Nasional
RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

Nasional
 Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Jokowi Klaim Tak Beri Masukan

Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Jokowi Klaim Tak Beri Masukan

Nasional
Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jemaah Indonesia

Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jemaah Indonesia

Nasional
Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang 'Toxic', Jokowi: Benar Dong

Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang "Toxic", Jokowi: Benar Dong

Nasional
Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

Nasional
Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

Nasional
Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Rp 37 Miliar karena Kabulkan PK Eks Terpidana Megapungli di Pelabuhan Samarinda

Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Rp 37 Miliar karena Kabulkan PK Eks Terpidana Megapungli di Pelabuhan Samarinda

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com