Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Politik Balas Dendam Koalisi Merah Putih Merupakan Gaya Politik Purba

Kompas.com - 06/10/2014, 16:12 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Politik yang berbasis pada balas dendam atas kekalahan memperebutkan kekuasaan disebut sebagai politik yang digunakan pada zaman purba. Politik seperti itu pun membahayakan bangsa pada masa mendatang.

"Praktik menang dengan segala cara dan tak mau mengakui kekalahan adalah bentuk politik purba yang meniadakan hakikat berbangsa dan bernegara serta konstitusi kita," kata Muradi, pengajar ilmu politik dan pemerintahan Universitas Padjadjaran (Unpad), Bandung, kepada Kompas.com, Senin (6/10/2014).

Muradi kemudian memaparkan manuver politik koalisi partai politik pendukung Prabowo-Hatta untuk menyapu bersih kepemimpinan di parlemen, baik DPR maupun MPR. Bahkan, mengupayakan penggagalan pelantikan Jokowi-JK oleh MPR adalah bentuk politik balas dendam. Ia pun kemudian menyebut politik balas dendam itu picik dan merupakan ekspresi negatif yang tidak selaras dengan nilai-nilai budaya politik bangsa.

Lantaran politik itu tidak selaras dengan nilai-nilai budaya bangsa, Muradi menyebut bahwa Indonesia pada masa mendatang akan menghadapi situasi yang sulit jika hal seperti itu terus terjadi.

"Selama langkah politik negatif tersebut dipraktikkan, maka selama itu pula bangsa ini berada di situasi yang sulit," lanjut Muradi.

Muradi mengingatkan, jika Koalisi Merah Putih ingin melakukan mekanisme kontrol terhadap pemerintahan Jokowi-JK, maka cara yang harus dilakukan sebaiknya sesuai trias politica. Sebagai informasi, trias politica merupakan hasil pemikiran John Locke mengenai adanya pemisahan kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Tujuannya agar pemerintahan dapat berjalan sesuai peran masing-masing.

"Bukan melakukan penjegalan atas nama manuver politik purba, apalagi secara terbuka melawan kehendak rakyat yang memilih calon anggota legislatif dan presidennya dengan kemenangan yang dilegitimasi oleh pilihan sadar rakyat," tutup Muradi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 18 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

Nasional
Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

Nasional
BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

Nasional
Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

Nasional
PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

Nasional
Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

Nasional
Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

Nasional
Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

Nasional
Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

Nasional
Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

Nasional
Pelaku Judi 'Online' Dinilai Bisa Aji Mumpung jika Dapat Bansos

Pelaku Judi "Online" Dinilai Bisa Aji Mumpung jika Dapat Bansos

Nasional
Kemenag: Pemberangkatan Selesai, 553 Kloter Jemaah Haji Indonesia Tiba di Arafah

Kemenag: Pemberangkatan Selesai, 553 Kloter Jemaah Haji Indonesia Tiba di Arafah

Nasional
Pengamat Sebut Wacana Anies-Kaesang Hanya 'Gimmick' PSI, Risikonya Besar

Pengamat Sebut Wacana Anies-Kaesang Hanya "Gimmick" PSI, Risikonya Besar

Nasional
Jelang Idul Adha 2024, Pertamina Patra Niaga Sigap Tambah Solar dan LPG 3 Kg

Jelang Idul Adha 2024, Pertamina Patra Niaga Sigap Tambah Solar dan LPG 3 Kg

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com