Irman Gusman: DPD Harus Jadi Solusi, Bukan Jadi Problem

KOMPAS.com - Melalui proses pemilihan yang damai dan penuh persahabatan, Kamis (2/10/2014) malam, Irman Gusman terpilih kembali menjadi Ketua Dewan Perwakilan Daerah. Irman adalah tokoh senior. Dia mengawali karier politiknya sebagai Wakil Ketua Fraksi Utusan Daerah di Majelis Permusyawaratan Rakyat (1999-2004). Dia juga pernah menjadi Wakil Ketua DPD (2004-2009) dan Ketua DPD (2009-2014).

Ketika Kompas mewawancarai Irman di ruang kerjanya, Jumat, begitu banyak telepon dari tokoh partai politik hingga duta besar negara sahabat yang memberikan ucapan selamat. Pembicaraannya begitu beragam, mulai dari sekadar memberikan ucapan selamat, pertarungan pemimpin MPR, hingga kondisi masa depan republik ini.

Irman memang mengkhawatirkan kondisi perpolitikan yang terjadi belakangan ini. Dia pun berharap DPD yang dipimpinnya bisa berkontribusi memberikan solusi, bukan malah menjadi bagian dari masalah. Berikut petikan wawancaranya.

Bagaimana Anda memandang Indonesia di hari-hari ini?

Indonesia kini berada di ambang krisis politik yang harus diwaspadai. Saya jadi berpikir, untuk apa kita berperilaku (bermusuhan) begini? Nuansa balas dendam bahkan sangat terasa. DPD pun ingin menjadi pemberi solusi dari banyak hal, termasuk masalah krisis politik. DPD harus jadi part of the solution, bukan part of the problem.

Krisis politik ini sudah begitu mengganggu. Rupiah, misalnya, sudah melemah, lalu begitu banyak orang menelepon saya, misalnya para duta besar. Ekonomi Indonesia yang sudah baik secara makro pun lama-lama bisa menjadi terganggu. Jadi, ada baiknya kita segera bermusyawarah.

Apa untungnya kita berpolitik untuk saling menyandera. Tujuan berpolitik itu harus dimaknai kembali. Jangan sampai demokrasi itu hanya untuk mencari kursi, tetapi merupakan upaya untuk menyejahterakan rakyat.

Mengapa DPD merasa dapat menjadi pemberi solusi?

Dalam sepuluh tahun terakhir, meski tidak ramai-ramai di media, DPD sudah berupaya berbuat maksimal bagi masyarakat. DPD telah mampu menjadi penyalur aspirasi masyarakat daerah. Maka, konflik pun menurun dan dana transfer naik. Kami itu selalu menyelesaikan masalah.

DPD itu sangat berperan menjaga keutuhan Indonesia tanpa harus tersekat-sekat politik. Dulu, tidak ada ruang bagi daerah untuk berekspresi.

Banyak yang demo-demo, termasuk para gubernur. Setelah saya tanyakan, ya, sebenarnya mereka hanya butuh keadilan. Dulu, apakah ada uang yang kembali ke Aceh dari ladang gas di Arun? Tidak banyak, kan. Dulu, banyak hal itu hanya diatasi dengan hanya membagi-bagikan ”permen”. Orang daerah itu cukup dijadikan menteri, tetapi bukan yang substansial.

Reformasi pun digulirkan dengan agenda untuk otonomi daerah seluas-luasnya. DPD pun terbentuk untuk menjalankan agenda tersebut.

DPD itu bisa merekatkan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). DPD pun dibentuk untuk mengharmoniskan hubungan pusat dan daerah. Tidak lagi bersifat hierarkis, tetapi didasarkan pada kesetaraan.

Bagaimana sejauh ini pengakuan terhadap DPD?

Awalnya, mungkin belum banyak yang memahami arti penting kelahiran DPD sebagai buah dari reformasi. Tidak heran jika masih ada anggota DPR yang menganggap DPD sebagai saingan. Hal itu terjadi karena mereka tidak paham.