Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bentrok Batam, Panglima TNI Sesalkan Ada Pernyataan Dikeluarkan Sebelum Tim Investigasi

Kompas.com - 04/10/2014, 16:07 WIB
Dani Prabowo

Penulis


SURABAYA, KOMPAS.com - Panglima TNU Jenderal Moeldoko mengingatkan, agar semua pihak tidak angkat bicara terlebih dahulu soal kasus TNI vs Polri di Batam. Menurut dia, perkembangan kasus itu nantinya akan disampaikan oleh tim investigasi.

"Saya sudah sampaikan jangan mendahului investigasi. Dari awal saya sudah bersepakat dengan Kapolri agar tidak ada yang beri statemen tentang hasil investigasi," kata Moeldoko di Pangkalan Komando Armatim (Koarmatim), Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (4/10/2014).

Moeldoko menegaskan, jika memang ada anggotanya yang melanggar aturan, maka ia tak segan untuk mengumumkannya. Bahkan, kata dia, jika perlu instansinya akan mengambil tindakan tegas terhadap anggota itu.

"Kalau ada anggota nakal, kita umumkan nakal. Kalau perlu akan kita beri sanksi disiplin," ujarnya.

Sebelumnya, Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Mabes Polri Komisaris Jenderal Polisi Dwi Priyatno menegaskan bahwa penggerebekan yang dilakukan anggota Polri terhadap penimbunan BBM ilegal di Batam, Kepulauan Riau, Minggu (21/9) telah sesuai prosedur. (Baca: Bentrokan di Batam, Irwasum Polri Tegaskan Anggota Sudah Bertindak Sesuai Protap)

"Penggerebekan itu sesuai prosedur. Ada surat perintahnya," katanya di Jakarta, Jumat.

Menurut dia, prosedur penggerebekan yang dilakukan oleh anggota Direktorat Kriminal Khusus (Ditkrimsus) Polda Kepulauan Riau dan Gegana Brimob Polda Riau telah sesuai dengan mekanisme. Namun, saat itu kemudian terjadi perlawanan oleh sekelompok masyarakat.

Sementara terkait penggunaan senjata api oleh anggota Brimob saat penggerebekan tersebut dinilainya juga sudah sesuai dengan Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009. "Sesuai UU. Di Perkap 1/2009 dan Protap 1/2010, ada langkah-langkahnya," ujar jenderal polisi berbintang tiga itu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 22 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 22 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Nasional
Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Nasional
Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri 'Drone AI' Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri "Drone AI" Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Nasional
Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Nasional
Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Nasional
Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Nasional
Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Nasional
15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, 'Prof Drone UI' Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, "Prof Drone UI" Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

Nasional
Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

Nasional
Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Nasional
Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Nasional
Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Nasional
9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

Nasional
Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com