Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Di Markas Besar PBB, SBY Paparkan 4 Kebijakan Indonesia Lindungi Hutan

Kompas.com - 24/09/2014, 09:20 WIB


NEY YORK, KOMPAS.com
- Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam KTT Iklim di Markas Besar PBB, Selasa sore (Rabu dini hari waktu Jakarta), menyampaikan empat kebijakan nasional pemerintah Indonesia untuk melindungi hutan dalam upaya menjaga kelestarian alam dan iklim.

"Terdapat empat hal yang ada dalam pandangan Indonesia, berdasarkan pengalaman untuk memastikan kelestarian hutan," kata Presiden yang juga menjadi pimpinan sidang pararel pertemuan plenary 2 dengan tema hutan yang berlangsung di ECOSOC Chamber, Markas PBB, seperti dikutip Antara.

Hal pertama, Indonesia mendorong pengurangan emisi gas rumah kaca 26 persen pada 2020. Dimana target itu bisa meningkat menjadi 41 persen dengan dukungan internasional.

"Hal yang kedua adalah Indonesia fokus pada upaya untuk mengurangi dampak perubahan iklim dengan melindungi 63 juta hektar hutan alam dan lahan gambut melalui moratorium konversi hutan sebagai upaya menghentikan deforetasi termasuk kerjasama dengan Norwegia di bidang pengelolaan kehutanan seperti pembuatan peta yang akurat dan juga mengenai kesinambungan penggunaan lahan," katanya.

Tak hanya itu, kata Presiden, pemerintah Indonesia juga mengimplementasikan kebijakan untuk melindungi hutan dengan melibatkan semua pemangku kebijakan seperti masyarakat yang hidup di sekitar hutan, lembaga swadaya masyarakat dan juga kalangan usahawan swasta termasuk membentuk gugus tugas Redd Plus untuk mengelola pengurangan emisi gas rumah kaca.

Dan hal yang keempat adalah membentuk gugus tugas yang melindungi untuk memastikan bagaimana semua hal itu dikelola dengan baik dan mencapai tujuannya.

Presiden Yudhoyono juga menilai ada dua hal yang penting terkait isu pengelolaan hutan sehingga tidak terjadi pengurangan jumlah hutan nasional dimanapun.

"Isu yang pertama adalah terkait dengan preservasi pohon dan yang kedua adalah bagaimana menyeimbangkan antara kelestarian alam dengan kebutuhan masyarakat. Ini diperlukan peningkatan perekonomian masyarakat, sehingga pemerintah Indonesia menginisiasi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan merata," kata Presiden.

Dalam sidang pararel yang dipimpin oleh Presiden Yudhoyono dan PM Solberg tersebut, sidang memberikan kesempatan pada enam pihak yang dinilai bisa memberikan pandangan dan pengalaman bagaimana masing-masing pihak memberikan kontribusi atas upaya untuk memastikan kelestarian hutan yang berkaitan juga dengan iklim.

Dari enam pihak tersebut, dua di antaranya berasal dari Indonesia masing-masing CEO Golden Agri Resources Franky Widjaya dan Gubernur Kalimantan Tengah Teras Narang.

Franky Widjaya dalam paparannya mengatakan pemerintah Indonesia secara nasional telah menerapkan sejumlah aturan dan panduan dalam pengelolaan hutan termasuk di antaranya memiliki sebuah peta nasional sehingga para pengusaha terkait bidang kehutanan bisa mengetahui mana wilayah yang termasuk hutan konservasi dan mana yang bisa digunakan untuk produksi.

"Kami bekerjasama juga dengan sejumlah NGO, termasuk Green Peace untuk mengetahui bagaimana proses konservasi dan bagaimana bisa berkontribusi untuk hal itu," katanya.

Sementara itu, Gubernur Teras Narang, dalam paparannya mengatakan, pihaknya termasuk dalam sebuah gugus tugas yang tergabung dari 26 negara yang bergerak bersama untuk mencegah deforestasi dalam sebuah kerjasama internasional.

Teras Narang mengatakan, para anggota dari gugus tugas itu belum lama ini berkumpul di Rio Branco Brasil dan menyepakati adanya deklarasi Rio Branco yang isinya melakukan sejumlah langkah untuk mencegah laju deforestasi.

"Kami menyadari bahwa kami tidak bisa bekerja sendiri. Oleh karena itu melalui deklarasi ini kami memberikan sinyal agar semua pihak terlibat dalam upaya ini," katanya.

Teras Narang menambahkan, kemampuan dan pengalaman bagaimana masyarakat atau komunitas asli di daerah menjaga hutannya merupakan contoh yang baik bagaimana semua pihak mengelola hutan. Dalam akhir paparannya, ia mengajak semua pihak untuk tidak lagi membuang waktu dalam upaya menyelamatkan hutan yang ada di seluruh dunia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Projo Ungkap Kemungkinan Jokowi Akan Gabung Parpol Lain Setelah Tak Dianggap PDI-P

Projo Ungkap Kemungkinan Jokowi Akan Gabung Parpol Lain Setelah Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Jokowi Makan Mie Gacoan di NTB, Pesan Mi Level 0

Jokowi Makan Mie Gacoan di NTB, Pesan Mi Level 0

Nasional
Kaum Intelektual Dinilai Tak Punya Keberanian, Justru Jadi Penyokong Kekuasaan Tirani

Kaum Intelektual Dinilai Tak Punya Keberanian, Justru Jadi Penyokong Kekuasaan Tirani

Nasional
[POPULER NASIONAL] Para Sesepuh Kopassus Bertemu | Prabowo Ingin Libatkan Megawati Susun Kabinet

[POPULER NASIONAL] Para Sesepuh Kopassus Bertemu | Prabowo Ingin Libatkan Megawati Susun Kabinet

Nasional
Rute Transjakarta 9F Rusun Tambora - Pluit

Rute Transjakarta 9F Rusun Tambora - Pluit

Nasional
Tanggal 4 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 4 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 3 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 3 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sidang Perdana Hakim Agung Gazalba Saleh di Kasus Gratifikasi dan TPPU Digelar 6 Mei 2024

Sidang Perdana Hakim Agung Gazalba Saleh di Kasus Gratifikasi dan TPPU Digelar 6 Mei 2024

Nasional
Respons MA soal Pimpinan yang Dilaporkan ke KY karena Diduga Ditraktir Makan Pengacara

Respons MA soal Pimpinan yang Dilaporkan ke KY karena Diduga Ditraktir Makan Pengacara

Nasional
KY Verifikasi Laporan Dugaan Pelanggaran Etik Pimpinan MA, Dilaporkan Ditraktir Makan Pengacara

KY Verifikasi Laporan Dugaan Pelanggaran Etik Pimpinan MA, Dilaporkan Ditraktir Makan Pengacara

Nasional
Terbaik di Jatim, KPK Nilai Pencegahan Korupsi dan Integritas Pemkot Surabaya di Atas Rata-rata Nasional

Terbaik di Jatim, KPK Nilai Pencegahan Korupsi dan Integritas Pemkot Surabaya di Atas Rata-rata Nasional

BrandzView
Saksi Sebut SYL Bayar Biduan Rp 100 Juta Pakai Duit Kementan

Saksi Sebut SYL Bayar Biduan Rp 100 Juta Pakai Duit Kementan

Nasional
Dukung Pemasyarakatan Warga Binaan Lapas, Dompet Dhuafa Terima Penghargaan dari Kemenkumham

Dukung Pemasyarakatan Warga Binaan Lapas, Dompet Dhuafa Terima Penghargaan dari Kemenkumham

Nasional
Menginspirasi, Local Hero Pertamina Group Sabet 8 Penghargaan dari Kementerian LHK

Menginspirasi, Local Hero Pertamina Group Sabet 8 Penghargaan dari Kementerian LHK

Nasional
Prabowo Terima Menhan Malaysia, Jalin Kerja Sama Industri Pertahanan dan Pertukaran Siswa

Prabowo Terima Menhan Malaysia, Jalin Kerja Sama Industri Pertahanan dan Pertukaran Siswa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com