Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Aburizal Melahirkan Pemberontak di Daerah yang Siap Menggulingkannya"

Kompas.com - 22/09/2014, 15:20 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie dituding menciptakan konflik di internal Partai Golkar. Aburizal dianggap arogan setelah memecat banyak kader Golkar yang mendesak Musyawarah Nasional (Munas) IX Golkar digelar tahun ini.

Ketua Koordinator Eksponen Ormas Tri Karya Golkar Zainal Bintang menjelaskan, dirinya telah bertemu dengan kader-kader Golkar di beberapa provinsi. Hasilnya, banyak kader Golkar di daerah yang dipecat atau dihalangi menjadi anggota DPRD karena mendesak Aburizal menggelar Munas IX pada 2014.

"Aburizal melahirkan pemberontak di daerah yang siap menggulingkannya dan kaki tangannya pada 8 Oktober 2014 nanti," kata Zainal saat dihubungi, Senin (22/9/2014).

Zainal menjelaskan, Tri Karya Golkar terus menggalang kekuatan di daerah untuk mendesak Aburizal menggelar Munas IX paling lambat 4 Oktober 2014. Pasalnya, masa jabatan Aburizal sebagai Ketua Umum Golkar dianggap berakhir pada 8 Oktober 2014.

Menurut Zainal, kader Golkar di daerah akan melakukan perlawanan jika sampai batas waktu tersebut Munas IX Golkar tak digelar. Pasalnya, Aburizal dan seluruh pengurus DPP Partai Golkar dianggap tak memiliki legitimasi menjadi pengurus setelah tanggal 8 Oktober.

"Kita galang terus kekuatan di daerah. Setelah Sumatera, kita konsolidasi Indonesia timur, Kalimantan, dan kader-kader Golkar di Jawa pada akhir September (2014) ini," ujarnya.

Internal Golkar terbelah terkait agenda penyelenggaraan Munas IX. Kubu Aburizal berpendapat, Munas IX Golkar digelar pada 2015 sesuai rekomendasi Munas VIII tahun 2009. Sedangkan kubu lain mendesak Munas IX Golkar digelar paling lambat 4 Oktober 2014.

Rekomendasi Munas VIII Partai Golkar itu adalah agar munas Partai Golkar tidak berbenturan dengan jadwal Pilpres 2014, yang berpotensi memecah belah perhatian dan mengganggu soliditas partai. Akhirnya, masa jabatan pengurus diperpanjang hingga enam tahun atau sampai 2015.

Namun, rekomendasi itu dianggap gugur dengan sendirinya karena Golkar tak mengusung calon pada Pilpres 2014. Selain itu, rekomendasi Munas VIII dianggap berada di bawah Anggaran Dasar Partai Golkar yang mengatur bahwa munas adalah pemegang kekuasaan tertinggi partai yang diadakan sekali dalam lima tahun.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 18 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

Nasional
Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

Nasional
BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

Nasional
Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

Nasional
PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

Nasional
Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

Nasional
Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

Nasional
Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

Nasional
Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

Nasional
Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

Nasional
Pelaku Judi 'Online' Dinilai Bisa Aji Mumpung jika Dapat Bansos

Pelaku Judi "Online" Dinilai Bisa Aji Mumpung jika Dapat Bansos

Nasional
Kemenag: Pemberangkatan Selesai, 553 Kloter Jemaah Haji Indonesia Tiba di Arafah

Kemenag: Pemberangkatan Selesai, 553 Kloter Jemaah Haji Indonesia Tiba di Arafah

Nasional
Pengamat Sebut Wacana Anies-Kaesang Hanya 'Gimmick' PSI, Risikonya Besar

Pengamat Sebut Wacana Anies-Kaesang Hanya "Gimmick" PSI, Risikonya Besar

Nasional
Jelang Idul Adha 2024, Pertamina Patra Niaga Sigap Tambah Solar dan LPG 3 Kg

Jelang Idul Adha 2024, Pertamina Patra Niaga Sigap Tambah Solar dan LPG 3 Kg

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com