Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Persilakan PPP dan PAN Usulkan Calon Menteri

Kompas.com - 20/09/2014, 15:33 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Presiden terpilih Joko Widodo membuka kesempatan bagi Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Amanat Nasional untuk bergabung dengan pemerintahannya. Jokowi mempersilakan kedua partai tersebut mengusulkan kader mereka sebagai calon menteri.

"Silakan ajukan usulan-usulan mengenai nama-nama menteri. Namun ingat, keputusan itu tetap hak prerogatif presiden," ujar Gubernur DKI Jakarta tersebut di rumah dinas gubernur, Jalan Taman Suropati Nomor 7, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (20/9/2014) siang.

Jokowi menampik anggapan bahwa kebijakan itu merupakan praktik bagi-bagi kursi. Menurut Jokowi, belum tentu ia menjadikan kader kedua partai itu sebagai menteri karena Tim Transisi masih menggodok kriteria calon menteri untuk kabinet mendatang.

Jokowi mengatakan, jika kader yang diusulkan kedua partai tersebut cocok dengan kriteria yang diberikan Tim Transisi, maka mungkin saja ada menteri dari kedua parpol Koalisi Merah Putih tersebut.

Sebelumnya, Jokowi yakin bahwa PAN dan PPP akan merapat ke pemerintahannya. Salah satu indikatornya adalah kedatangan petinggi PAN dan PPP dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PDI Perjuangan di Semarang, Jawa Tengah.

"Kalau sudah hadir, kan berarti sinyal. Kalau hadir, kan sudah ada tanda-tanda. Kalau mau dipersenin, ya 80 persenlah," ujar Jokowi.

Politisi PPP yang hadir dalam Rakernas IV PDI-P tersebut adalah Pelaksana Tugas Ketua Umum PPP Emron Pangkapi. Adapun PAN diwakili oleh Wakil Ketua Umum PAN Dradjad Wibowo dan Ketua Fraksi PAN di DPR Catur Sapto Edy.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Nasional
Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Nasional
Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Nasional
Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Nasional
Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Nasional
Kuasa Hukum Caleg Jawab 'Siap' Terus, Hakim MK: Kayak Latihan Tentara, Santai Saja...

Kuasa Hukum Caleg Jawab "Siap" Terus, Hakim MK: Kayak Latihan Tentara, Santai Saja...

Nasional
Heboh Brigadir RAT Jadi Pengawal Bos Tambang, Anggota DPR: Tak Mungkin Atasan Tidak Tahu, Kecuali...

Heboh Brigadir RAT Jadi Pengawal Bos Tambang, Anggota DPR: Tak Mungkin Atasan Tidak Tahu, Kecuali...

Nasional
Geledah Setjen DPR dan Rumah Tersangka, KPK Amankan Dokumen Proyek hingga Data Transfer

Geledah Setjen DPR dan Rumah Tersangka, KPK Amankan Dokumen Proyek hingga Data Transfer

Nasional
Ditegur MK Tak Serius Ikuti Sidang, KPU Mengaku Punya Banyak Agenda

Ditegur MK Tak Serius Ikuti Sidang, KPU Mengaku Punya Banyak Agenda

Nasional
Korlantas Sebut Pelat Khusus “ZZ” Terhindar Ganjil-Genap Jika Dikawal

Korlantas Sebut Pelat Khusus “ZZ” Terhindar Ganjil-Genap Jika Dikawal

Nasional
Polri Bentuk 10 Satgas Pengamanan untuk World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Bentuk 10 Satgas Pengamanan untuk World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Nurul Ghufron Sengaja Absen Sidang Etik di Dewas KPK, Beralasan Sedang Gugat Aturan ke MA

Nurul Ghufron Sengaja Absen Sidang Etik di Dewas KPK, Beralasan Sedang Gugat Aturan ke MA

Nasional
Korlantas Polri Ungkap Jasa Pemalsuan Pelat Khusus “ZZ”, Tarifnya Rp 55-100 Juta

Korlantas Polri Ungkap Jasa Pemalsuan Pelat Khusus “ZZ”, Tarifnya Rp 55-100 Juta

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com