Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mubarok: Dukungan SBY untuk Pilkada Langsung Bukan Sikap Partai Demokrat

Kompas.com - 17/09/2014, 23:56 WIB
Fathur Rochman

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pernyataan Presiden yang juga adalah Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono, tentang dukungan untuk mekanisme pemilu langsung untuk pemilihan kepala daerah disebut bukan merupakan sikap Partai Demokrat.

"Pernyataan Pak SBY di YouTube itu sebagai negarawan untuk publik, bukan untuk Partai Demokrat," ujar anggota Dewan Pembina Partai Demokrat, Ahmad Mubarok, usai menghadiri diskusi di Jakarta, Rabu (17/9/2014) malam.

Menurut Mubarok, hingga Rabu malam belum ada arahan apapun dari SBY untuk para kader partainya terkait RUU Pemilu Kepala Daerah ini. SBY, ujar dia, masih akan menunggu hasil keputusan sidang paripurna DPR soal RUU ini yang diagendakan pada 25 September 2014.

"Presiden tidak pernah mengintervensi soal DPR. Dia menghormati DPR apa pun yang diputuskan," imbuh Mubarok.

Sebelumnya diberitakan, SBY berpendapat rakyat sudah terbiasa dengan pilkada langsung. SBY juga berpendapat, sistem tersebut cocok dengan sistem presidensial yang dianut Indonesia.

Adapun Mubarok mengaku cenderung mendukung kepala daerah dipilih oleh DPRD. Menurut dia, pilkada lewat DPRD punya lebih sedikit mudharat dibanding pilkada langsung. "Saya cenderung ikut Koalisi Merah Putih. Itu yang paling logis," kata Mubarok.

RUU Pilkada saat ini tengah dibahas oleh Panitia Kerja DPR. Mekanisme pemilihan kepala daerah dalam RUU ini menjadai salah satu isu yang menjadi sorotan.

Sebelum Pemilu Presiden 2014, tak ada partai politik yang ingin kepala daerah dipilih oleh DPRD. Namun, kini parpol dalam Koalisi Merah Putih, yakni Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Demokrat, Partai kepala daerah dipilih oleh DPRD.

Dalam pernyataan lewat YouTube, SBY menyatakan pula bahwa ada benang merah antara pilkada langsung oleh rakyat dan sistem presidensial yang sekarang berjalan. "Ini juga segaris dengan sistem presidensial, (yaitu) presiden dipilih secara langsung," kata dia.

Berbeda, lanjut SBY, bila sistem pemerintahan yang berlaku adalah parlementer. Dalam sistem itu, ujar dia, pemimpin pemerintahan, yaitu perdana menteri atau jabatan setara, dipilih oleh parlemen, setelah rakyat memilih anggota parlemen.

Berdasarkan alasan itu, SBY berpendapat sistem pilkada langsung yang sudah berjalan sejak reformasi bergulir ini dapat terus berlanjut. Dia pun mengingatkan perlunya menjaga sistem yang lahir dari alam demokrasi tersebut.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Nasional
Hakim MK Berang KPU Tak Hadiri Sidang Sengketa Pileg, Tuding Tak Pernah Serius sejak Pilpres

Hakim MK Berang KPU Tak Hadiri Sidang Sengketa Pileg, Tuding Tak Pernah Serius sejak Pilpres

Nasional
Video Viral Keributan di Stasiun Manggarai, Diduga Suporter Sepak Bola

Video Viral Keributan di Stasiun Manggarai, Diduga Suporter Sepak Bola

Nasional
PTUN Gelar Sidang Perdana PDI-P Kontra KPU Hari Ini

PTUN Gelar Sidang Perdana PDI-P Kontra KPU Hari Ini

Nasional
Profil Andi Gani, Tokoh Buruh yang Dekat dengan Jokowi Kini Jadi Staf Khusus Kapolri

Profil Andi Gani, Tokoh Buruh yang Dekat dengan Jokowi Kini Jadi Staf Khusus Kapolri

Nasional
Timnas Lawan Irak Malam Ini, Jokowi Harap Indonesia Menang

Timnas Lawan Irak Malam Ini, Jokowi Harap Indonesia Menang

Nasional
Peringati Hardiknas, KSP: Jangan Ada Lagi Cerita Guru Terjerat Pinjol

Peringati Hardiknas, KSP: Jangan Ada Lagi Cerita Guru Terjerat Pinjol

Nasional
Kekerasan Aparat dalam Peringatan Hari Buruh, Kontras Minta Kapolri Turun Tangan

Kekerasan Aparat dalam Peringatan Hari Buruh, Kontras Minta Kapolri Turun Tangan

Nasional
Menag Sebut Jemaah RI Akan Dapat 'Smart Card' Haji dari Pemerintah Saudi

Menag Sebut Jemaah RI Akan Dapat "Smart Card" Haji dari Pemerintah Saudi

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Ribuan Suara Pindah ke Partai Garuda di Dapil Sumut I-III

Sengketa Pileg, PPP Klaim Ribuan Suara Pindah ke Partai Garuda di Dapil Sumut I-III

Nasional
Temui KSAD, Ketua MPR Dorong Kebutuhan Alutsista TNI AD Terpenuhi Tahun Ini

Temui KSAD, Ketua MPR Dorong Kebutuhan Alutsista TNI AD Terpenuhi Tahun Ini

Nasional
Jokowi Resmikan Bendungan Tiu Suntuk di Sumbawa Barat, Total Anggaran Rp 1,4 Triliun

Jokowi Resmikan Bendungan Tiu Suntuk di Sumbawa Barat, Total Anggaran Rp 1,4 Triliun

Nasional
Meneropong Kabinet Prabowo-Gibran, Menteri 'Triumvirat' dan Keuangan Diprediksi Tak Diisi Politisi

Meneropong Kabinet Prabowo-Gibran, Menteri "Triumvirat" dan Keuangan Diprediksi Tak Diisi Politisi

Nasional
Dewas KPK Gelar Sidang Perdana Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron Hari Ini

Dewas KPK Gelar Sidang Perdana Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron Hari Ini

Nasional
Jokowi Resmikan 40 Kilometer Jalan Inpres Senilai Rp 211 Miliar di NTB

Jokowi Resmikan 40 Kilometer Jalan Inpres Senilai Rp 211 Miliar di NTB

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com