Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dukung Kepala Daerah Dipilih DPRD, Amien Rais Mengaku Mau Tebus Kesalahan

Kompas.com - 17/09/2014, 21:30 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Amien Rais mengakui, keputusannya mengubah format pemilihan kepala daerah yang semula oleh DPR menjadi dipilih secara langsung oleh rakyat salah. Seiring perkembangan zaman, menurut Amien, pilkada langsung tidak membawa manfaat yang baik bagi rakyat.

"Saya sebagai Ketua MPR tahun 1999-2004 dulu mengalami disilusi (hilang kepercayaan). Artinya, ada keterkejutan luar biasa. Mula-mula argumen mengapa MPR melucuti kekuasaannya dan memilih presiden diberikan ke rakyat dengan pertimbangan dan harapan tidak mungkin ada politik uang," kata Amien, di Jakarta, Rabu (17/9/2014) malam.

"Karena capres dan cawapres pemilihnya sekian ratus juta. Tidak mungkin ada orang di mana pun membawa uang ratusan triliun bisa mengubah suara rakyat," tambah Ketua Majelis Pertimbangan Partai Amanat Nasional ini.

Akan tetapi, lanjut Amien, setelah 10 tahun berjalan, ia menilai, pemilihan langsung justru menimbulkan praktik politik uang secara masif. Menurut Amien, penyebabnya karena pemilik modal turun ke panggung politik.

"Dulu pemilik modal hanya menonton. Tapi, setelah 10 tahun reformasi, sekarang pemilik modal masuk ke politik, punya koran, televisi, partai, jaringan, ini hal yang harus kita antisipasi," ujarnya.

Oleh karena itu, Amien membantah bahwa dia tidak konsisten sebagai Bapak Reformasi. Dengan mendukung pilkada melalui DPRD ini, kata Amien, ia justru bertanggung jawab atas kesalahannya.

"Justru saya sadar kalau tetap oleh rakyat, yang bawa uang yang menang. Saya harus tanggung jawab dong, bukan berarti saya berubah pendapat," ujar Amien.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang 'Toxic', Projo: Nasihat Bagus

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang "Toxic", Projo: Nasihat Bagus

Nasional
Buktikan Kinerja Unggul, Pertamina Hulu Energi Optimalkan Kapabilitas Perusahaan

Buktikan Kinerja Unggul, Pertamina Hulu Energi Optimalkan Kapabilitas Perusahaan

Nasional
Gerindra Sebut Jokowi Justru Dorong Prabowo untuk Bertemu Megawati

Gerindra Sebut Jokowi Justru Dorong Prabowo untuk Bertemu Megawati

Nasional
Tak Cemas Lawan Kandidat Lain pada Pilkada Jatim, Khofifah: Kenapa Khawatir?

Tak Cemas Lawan Kandidat Lain pada Pilkada Jatim, Khofifah: Kenapa Khawatir?

Nasional
Khofifah Tolak Tawaran Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran, Pilih Maju Pilkada Jatim

Khofifah Tolak Tawaran Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran, Pilih Maju Pilkada Jatim

Nasional
Soal Duetnya pada Pilkada Jatim, Khofifah: Saya Nyaman dan Produktif dengan Mas Emil

Soal Duetnya pada Pilkada Jatim, Khofifah: Saya Nyaman dan Produktif dengan Mas Emil

Nasional
Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

Nasional
Respons Luhut Soal Orang 'Toxic', Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

Respons Luhut Soal Orang "Toxic", Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

Nasional
Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

Nasional
Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Nasional
Mencegah 'Presidential Club' Rasa Koalisi Pemerintah

Mencegah "Presidential Club" Rasa Koalisi Pemerintah

Nasional
Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasional
Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Nasional
PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

Nasional
Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang 'Toxic' di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang "Toxic" di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com