Revolusi Mental Jokowi Sulit Dilakukan Jika Ada Kendali Parpol

"Misi revolusi mental bisa menjadi beban berat bagi pemerintahan Jokowi-JK karena perilaku predator politisi di tingkat kementerian bisa menjadi penghambat jalannya misi tersebut," katanya di Yogyakarta, Selasa.

Pada simposium "Jalan Perubahan untuk Indonesia Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian 2014-2019", ia mengatakan perilaku predator politisi pada kementerian itu bisa menyulitkan Jokowi-JK untuk menciptakan pemerintahan yang profesional dan efektif.

"Jokowi-JK sudah mengkampanyekan melalui misi revolusi mental bahwa pihaknya akan membentuk kabinet profesional. Namun, hal itu tampaknya tidak bisa berjalan ringan, mengingat adanya kendali parpol di tingkat kementerian, seperti yang terjadi di kementerian sekarang," katanya.

Menurut dia, hal tersebut merupakan tantangan berat yang dihadapi Jokowi-JK di pemerintahan pusat, karena jika diperhatikan sebagaimana pada kabinet sekarang, khususnya di tingkat kementerian tidak bisa terlepas dari kendali parpol.

"Oleh karena itu, revolusi mental yang menjadi misi Jokowi tidak mudah direalisasikan dalam penyusunan struktur kabinet dan pembentukan kabinet profesional," kata dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan Fisipol UMY itu.

Ketua Forum Ilmuwan Indonesia Tulus Warsito mengatakan Jokowi-JK harus memilih orang yang mengerti teori dan lapangan. Hal itu untuk menyesuaikan efektivitas dari cara kerja Jokowi-JK.

"Untuk menyesuaikan efektivitas dari cara kerjanya, Jokowi-JK hendaknya memilih orang-orang yang mengerti teori dan menguasai lapangan," kata Guru Besar Hubungan Internasional UMY ini.