Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Presiden SBY dan Sekjen OKI Bahas Perkembangan ISIS dan Boko Haram

Kompas.com - 29/08/2014, 10:22 WIB


BALI, KOMPAS.com
- Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menerima kunjungan Sekretaris Jenderal OKI (Organisasi Kerja Sama Islam) Iyad Ameen Madani, di Hotel Laguna, Nusa Dua, Bali, Kamis (28/8/2014). Pertemuan tersebut digelar di sela-sela Pertemuan ke-6 United Nations Alliance of Civilitations (UNAOC).

Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa mengatakan, dalam pertemuan itu dibahas masalah sektarian yang berkembang di berbagai negara, termasuk kelompok Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) dan Boko Haram yang dianggap memalukan citra Islam.

Presiden SBY dan Sekjen OKI, kata Marty, menganggap kelompok-kelompok itu tidak mencerminkan pandangan dari umat Islam secara keseluruhan.

“Negara-negara anggota OKI termasuk Indonesia harus bahu membahu menjelaskan ajaran Islam yang sesungguhnya. Apa yang diajarkan oleh ISIS dan Boko Haram telah menyimpang dari itu semua," ujar Marty seperti dikutip situs Sekretariat Kabinet.

Di mata Sekjen OKI, lanjut Marty, Indonesia dinilai sebagai negara dengan mayoritas Muslim yang sukses menjalankan demokrasi dan toleransi. 

"Sekjen OKI menilai bahwa Indonesia bisa menjadi model bagi negara-negara OKI lainnya, karena Indonesia mampu menunjukkan penampilan Islam yang modern dan menjadi bagian dari solusi," kata Marty.

Virus Ebola

Selain membahas masalah sektarian, menurut Marty, Sekjen OKI juga berharap agar Indonesia selaku Ketua Konferensi Tingkat Menteri Kesehatan OKI untuk mempelopori pertemuan tingkat Menteri Kesehatan negara-negara OKI membahas kasus virus ebola.

"Bapak Presiden langsung menyanggupi dan akan menindaklanjutinya melalui menteri terkait," kata Marty.

Permintaan agar Indonesa mempelopori pertemuan tingkat Menteri Kesehatan negara-negara OKI membahas kasus virus ebola itu, lanjut Marty, didasari banyaknya negara yang terkena dampak penyebaran virus tersebut. Presiden SBY menyatakan akan segera menghubungi kementerian terkait untuk membahas masalah ini.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Anggap Jokowi Bukan Kader Lagi, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Anggap Jokowi Bukan Kader Lagi, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Nasional
Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Nasional
Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasional
Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Nasional
KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

Nasional
Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis 'Pernah', Apa Maknanya?

Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis "Pernah", Apa Maknanya?

Nasional
Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Nasional
Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Nasional
Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Nasional
Menlu Sebut Judi 'Online' Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Menlu Sebut Judi "Online" Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Nasional
PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi 'Effect'

PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi "Effect"

Nasional
Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Nasional
Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Nasional
Ikut Kabinet atau Oposisi?

Ikut Kabinet atau Oposisi?

Nasional
Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com