Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Gerindra Ajukan Fadli Zon dan Ahmad Muzani Jadi Calon Ketua DPR

Kompas.com - 25/08/2014, 14:41 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com —Partai Gerindra mengajukan Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon dan Sekretaris Jenderal Gerindra Ahmad Muzani sebagai calon ketua Dewan Perwakilan Rakyat. Mereka diajukan karena merupakan pimpinan pengurus partai dan juga memiliki kapasitas.

"Mereka itu adalah pimpinan partai dan kapasitasnya cukup baik dibandingkan orang-orang baru yang tidak dikenal di Gerindra. Jujur, saya banyak tidak tahu yang terpilih dari Gerindra itu," ujar politisi Partai Gerindra, Desmond J Mahesa, di Kompleks Gedung Parlemen, Jakarta, Senin (25/8/2014).

Desmond mengatakan, pengajuan dua nama itu juga sangat bergantung pada tindak lanjut gugatan judicial review terhadap Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) di Mahkamah Konstitusi. Apabila gugatan itu ditolak, mekanisme pemilihan ketua DPR akan mengikuti UU MD3 baru, yakni dengan voting, di mana semua fraksi bisa mengajukan calonnya. Namun, apabila gugatan itu diterima, DPR harus menggunakan UU Nomor 27 Tahun 2009, yakni ketua DPR menjadi hak partai pemenang pemilu.

Mengenai kemungkinan Gerindra melobi partai lain yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih, Desmond menilai hal itu sangat memungkinkan. Saat ini, Partai Golkar juga berambisi menduduki kursi ketua DPR. Nama-nama yang diajukan Golkar meliputi Setya Novanto, Fadel Muhammad, Ade Komarudin, Agun Gunanjar, dan Airlangga Hartarto.

Desmond berpendapat, bisa saja Golkar tidak menargetkan posisi ketua DPR sehingga partai berlambang pohon beringin itu bisa mengalah untuk Gerindra. "Apakah itu target Golkar atau tidak, ya bisa saja. Tapi, sekarang belum kami bahas," katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Komisi X DPR RI Bakal Panggil Nadiem Makarim Imbas Kenaikan UKT

Komisi X DPR RI Bakal Panggil Nadiem Makarim Imbas Kenaikan UKT

Nasional
Jawab Kebutuhan dan Tantangan Bisnis, Pertamina Luncurkan Competency Development Program

Jawab Kebutuhan dan Tantangan Bisnis, Pertamina Luncurkan Competency Development Program

Nasional
Kemenag: Jemaah Haji Tanpa Visa Resmi Terancam Denda 10.000 Real hingga Dideportasi

Kemenag: Jemaah Haji Tanpa Visa Resmi Terancam Denda 10.000 Real hingga Dideportasi

Nasional
Hari Ke-6 Pemberangkatan Haji, 41.189 Jemaah Asal Indonesia Tiba di Madinah

Hari Ke-6 Pemberangkatan Haji, 41.189 Jemaah Asal Indonesia Tiba di Madinah

Nasional
UKT Naik Bukan Sekadar karena Status PTNBH, Pengamat: Tanggung Jawab Pemerintah Memang Minim

UKT Naik Bukan Sekadar karena Status PTNBH, Pengamat: Tanggung Jawab Pemerintah Memang Minim

Nasional
Di APEC, Mendag Zulhas Ajak Jepang Perkuat Industri Mobil Listrik di Indonesia

Di APEC, Mendag Zulhas Ajak Jepang Perkuat Industri Mobil Listrik di Indonesia

Nasional
Biaya UKT Naik, Pengamat Singgung Bantuan Pendidikan Tinggi Lebih Kecil dari Bansos

Biaya UKT Naik, Pengamat Singgung Bantuan Pendidikan Tinggi Lebih Kecil dari Bansos

Nasional
Penuhi Kebutuhan Daging Sapi Nasional, Mendag Zulhas Dorong Kerja Sama dengan Selandia Baru

Penuhi Kebutuhan Daging Sapi Nasional, Mendag Zulhas Dorong Kerja Sama dengan Selandia Baru

Nasional
UKT Naik, Pengamat: Jangan Sampai Mahasiswa Demo di Mana-mana, Pemerintah Diam Saja

UKT Naik, Pengamat: Jangan Sampai Mahasiswa Demo di Mana-mana, Pemerintah Diam Saja

Nasional
Profil Mayjen Dian Andriani, Jenderal Bintang 2 Perempuan Pertama TNI AD

Profil Mayjen Dian Andriani, Jenderal Bintang 2 Perempuan Pertama TNI AD

Nasional
Status Gunung Ibu di Halmahera Meningkat, Warga Dilarang Beraktivitas hingga Radius 7 Kilometer

Status Gunung Ibu di Halmahera Meningkat, Warga Dilarang Beraktivitas hingga Radius 7 Kilometer

Nasional
Anies Mau Istirahat Usai Pilpres, Refly Harun: Masak Pemimpin Perubahan Rehat

Anies Mau Istirahat Usai Pilpres, Refly Harun: Masak Pemimpin Perubahan Rehat

Nasional
Istana Disebut Belum Terima Draf Revisi UU Kementerian Negara

Istana Disebut Belum Terima Draf Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Grace dan Juri Jadi Stafsus, Ngabalin Sebut Murni karena Kebutuhan Jokowi

Grace dan Juri Jadi Stafsus, Ngabalin Sebut Murni karena Kebutuhan Jokowi

Nasional
Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com