Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Gugatan Prabowo ke PTUN Kemungkinan Besar Ditolak

Kompas.com - 24/08/2014, 18:06 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat hukum tata negara yang juga mantan saksi ahli dari kubu Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, Margarito Kamis meyakini peluang gugatan Prabowo ke Pengadilan Tata Usaha Negara sangat kecil. Bahkan, dia memperkirakan gugatan itu kemungkinan besar ditolak lantaran sudah terlebih dulu ada putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

"Kemungkinan besar ditolak karena pasti yang digugat ini kan KPU (Komisi Pemilihan Umum) dan mereka (KPU) punya dasar putusan MK yang tidak menemukan pelanggaran apa pun dalam putusannya," ujar Margarito dalam sebuah diskusi di Jakarta, Minggu (24/8/2014).

Margarito pun mengungkapkan, gugatan ke PTUN itu tak akan mengubah hasil pemilu presiden dan tak akan bisa menunda pelantikan Jokowi-Jusuf Kalla yang dilakukan Majelis Pemusyawaratan Rakyat pada 20 Oktober mendatang.

"Kalau presiden terpilih itu sudah sah, seluruh soal administrasi terpenuhi, maka tidak akan bisa diubah oleh putusan lain apakah itu MA atau pun PTUN," ucap dia.

Menurut Margarito, pengajuan gugatan kubu Prabowo-Hatta ke PTUN sangat terlambat. Apabila, pengajuan gugatan ke PTUN terkait syarat menjadi calon presiden diperkarakan sejak awal, sebut dia, mungkin saja putusan MK bisa berbeda.

"Bisa saja MK mempertimbangkan keputusan PTUN kalau memang dianggap secara administratif, syarat pengajuan menjadi calon presiden dari Jokowi tak terpenuhi. Tapi sekarang sudah sangat terlambat," ungkap Margarito.

Seperti diketahui, MK menolak seluruh gugatan yang diajukan Prabowo-Hatta. Namun, sebelum putusan itu dikeluarkan, Prabowo menyatakan akan menempuh jalan ke Pengadilan Tata Usaha Negara dan Mahkamah Agung jika gugatannya tak dipenuhi di MK.

"Kami juga masih ada jalan menempuh ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Kita juga masih bisa menempuh jalan ke Mahkamah Agung (MA)," kata Prabowo saat menghadiri acara silaturahim dan halal bil halal dengan tim Koalisi Merah Putih wilayah Jabar di gedung Sasana Budaya Ganesha, Kota Bandung, 19 Agustus lalu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Video Viral Bule Hina IKN Ternyata Direkam di Bogor

Video Viral Bule Hina IKN Ternyata Direkam di Bogor

Nasional
Pertamina Luncurkan 'Gerbang Biru Ciliwung' untuk Kembangkan Ekosistem Sungai

Pertamina Luncurkan "Gerbang Biru Ciliwung" untuk Kembangkan Ekosistem Sungai

Nasional
Kriminolog Nilai Penjudi Online Mesti Dipandang sebagai Pelaku Pidana

Kriminolog Nilai Penjudi Online Mesti Dipandang sebagai Pelaku Pidana

Nasional
Harun Masiku Nyaris Diringkus di 2021, tapi Gagal Akibat KPK Ribut Internal

Harun Masiku Nyaris Diringkus di 2021, tapi Gagal Akibat KPK Ribut Internal

Nasional
Satgas Pangan Polri Awasi Impor Gula yang Masuk ke Tanjung Priok Jelang Idul Adha 2024

Satgas Pangan Polri Awasi Impor Gula yang Masuk ke Tanjung Priok Jelang Idul Adha 2024

Nasional
Eks Penyidik KPK Curiga Harun Masiku Tak Akan Ditangkap, Cuma Jadi Bahan 'Bargain'

Eks Penyidik KPK Curiga Harun Masiku Tak Akan Ditangkap, Cuma Jadi Bahan "Bargain"

Nasional
Sosiolog: Penjudi Online Bisa Disebut Korban, tapi Tak Perlu Diberi Bansos

Sosiolog: Penjudi Online Bisa Disebut Korban, tapi Tak Perlu Diberi Bansos

Nasional
KPK Hampir Tangkap Harun Masiku yang Nyamar Jadi Guru di Luar Negeri, tapi Gagal karena TWK

KPK Hampir Tangkap Harun Masiku yang Nyamar Jadi Guru di Luar Negeri, tapi Gagal karena TWK

Nasional
Minta Kemenag Antisipasi Masalah Saat Puncak Haji, Timwas Haji DPR: Pekerjaan Kita Belum Selesai

Minta Kemenag Antisipasi Masalah Saat Puncak Haji, Timwas Haji DPR: Pekerjaan Kita Belum Selesai

Nasional
Timwas Haji DPR RI Minta Kemenag Pastikan Ketersediaan Air dan Prioritaskan Lansia Selama Puncak Haji

Timwas Haji DPR RI Minta Kemenag Pastikan Ketersediaan Air dan Prioritaskan Lansia Selama Puncak Haji

Nasional
Timwas Haji DPR Minta Oknum Travel Haji yang Rugikan Jemaah Diberi Sanksi Tegas

Timwas Haji DPR Minta Oknum Travel Haji yang Rugikan Jemaah Diberi Sanksi Tegas

Nasional
Kontroversi Usulan Bansos untuk 'Korban' Judi Online

Kontroversi Usulan Bansos untuk "Korban" Judi Online

Nasional
Tenda Haji Jemaah Indonesia di Arafah Sempit, Kemenag Diminta Beri Penjelasan

Tenda Haji Jemaah Indonesia di Arafah Sempit, Kemenag Diminta Beri Penjelasan

Nasional
MUI Minta Satgas Judi Online Bertindak Tanpa Pandang Bulu

MUI Minta Satgas Judi Online Bertindak Tanpa Pandang Bulu

Nasional
Tolak Wacana Penjudi Online Diberi Bansos, MUI: Berjudi Pilihan Hidup Pelaku

Tolak Wacana Penjudi Online Diberi Bansos, MUI: Berjudi Pilihan Hidup Pelaku

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com