Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dinilai Beda Pendapat dengan JK, Jokowi Sebut Masih Diskusi

Kompas.com - 23/08/2014, 17:40 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden terpilih Joko Widodo membantah terdapat perbedaan pendapat dengan wakilnya, Jusuf Kalla, terkait perampingan kabinet. Sebelumnya, JK berpendapat perampingan kementerian akan memakan banyak waktu dan justru menghalangi dia bersama Jokowi bisa segera bekerja.

"Belum. Kita masih berdiskusi terus, Pak JK juga masih berkumpul terus dengan ketua umum partai," kata Jokowi usai temu relawan di Hotel Discovery Ancol, Jakarta, Sabtu (23/8/2014) siang.

Jika sudah terjadi pembahasan mendalam antara dia, JK dan para partai koalisi, baru lah bisa diputuskan apakah terjadi perbedaan pendapat atau tidak. Jokowi berharap segera mendapatkan keputusan terbaik mengenai perampingan kabinet ini.

"Belum final, masih proses, jangan kamu tanyakan dulu," ujarnya. Adapun pertemuan tersebut, menurut Jokowi, baru akan dilakukan sebelum bulan September 2014.

Sebelumnya, Joko Widodo dan Jusuf Kalla, juga berbeda pendapat soal mekanisme perekrutan menteri yang akan mengisi kabinetnya. Jokowi ini menggunakan sistem lelang jabatan. Akan tetapi, menurut Kalla, lelang jabatan tak dapat digunakan untuk menentukan figur yang akan mengisi posisi menteri. Alasan Kalla, jabatan menteri sangat penting dan sebaiknya dipilih melalui penunjukan langsung oleh presiden.

"Tidak akan lelang jabatan, menteri itu semacam CEO yang tidak pernah dipertandingkan, tapi dicari, rekam jejaknya harus detail," kata Kalla, di Jakarta, Kamis (24/7/2014) malam.

Secara terpisah, Jokowi justru mengaku akan menggunakan sistem yang hampir sama dengan apa yang diterapkannya saat mencari pejabat camat dan lurah, yaitu lelang jabatan untuk menyeleksi calon menteri yang bakal mengisi kabinetnya. Hal itu disampaikan Jokowi seusai mengikuti buka puasa bersama di rumah Menteri Koordinator Perekonomian Chairul Tanjung di Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, pada Kamis (24/7/2014).

"Ya mirip-mirip lelang jabatan," ujar Jokowi.

Baca : Jokowi dan JK Beda Pendapat soal Lelang Jabatan Menteri

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

Nasional
Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

Nasional
BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

Nasional
Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

Nasional
PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

Nasional
Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

Nasional
Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

Nasional
Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

Nasional
Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

Nasional
Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

Nasional
Pelaku Judi 'Online' Dinilai Bisa Aji Mumpung jika Dapat Bansos

Pelaku Judi "Online" Dinilai Bisa Aji Mumpung jika Dapat Bansos

Nasional
Kemenag: Pemberangkatan Selesai, 553 Kloter Jemaah Haji Indonesia Tiba di Arafah

Kemenag: Pemberangkatan Selesai, 553 Kloter Jemaah Haji Indonesia Tiba di Arafah

Nasional
Pengamat Sebut Wacana Anies-Kaesang Hanya 'Gimmick' PSI, Risikonya Besar

Pengamat Sebut Wacana Anies-Kaesang Hanya "Gimmick" PSI, Risikonya Besar

Nasional
Jelang Idul Adha 2024, Pertamina Patra Niaga Sigap Tambah Solar dan LPG 3 Kg

Jelang Idul Adha 2024, Pertamina Patra Niaga Sigap Tambah Solar dan LPG 3 Kg

Nasional
Hindari Sanksi Berat dari Pemerintah Arab Saudi, Komisi VIII Minta Jemaah Haji Nonvisa Haji Segera Pulang

Hindari Sanksi Berat dari Pemerintah Arab Saudi, Komisi VIII Minta Jemaah Haji Nonvisa Haji Segera Pulang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com