"Karena wapresnya kan dari Golkar, dan kalau sekarang wapresnya dari Golkar, kok malah oposisi? Kok kader Golkar dioposisi partainya sendiri? Kesalahan apa yang dilakukan JK sampai partainya mengoposisi dia?" kata Ginandjar di Jakarta, Sabtu (16/8/2014).
Menurut Ginandjar, ada dua alasan yang melatarbelakangi kubu penentang Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie mendorong munas dilaksanakan tahun ini.
Pertama, AD/ART Golkar yang mengamanatkan bahwa munas dilakukan setiap lima tahun sekali. Kedua, upaya kader muda dan senior Golkar untuk menjamin Golkar berada di dalam pemerintahan sebelum pemerintahan Jokowi-Kalla dibentuk. "Kalau 5 Munas Oktober, Golkar sudah secara institusional melakukan oposisi," kata dia.
Jokowi-Kalla adalah pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih menurut perhitungan komisi pemilihan umum (KPU). Kemenangan mereka kini digugat pasangan lawannya, Prabowo Subianto-Hatta Rajasa di Mahkamah Konstitusi. Pada 21 Agustus mendtang, MK akan membacakan putusannya yang isinya bisa mengukuhkan kemenangan Jokowi-Kalla atau sebaliknya.
Ginandjar juga menilai, alasan yang mendasari rekomendasi munas dilakukan 2015 kini tidak relevan lagi. Pada 2009, munas disetujui akan digelar 2015 karena memprediksi pemilihan presiden akan berlangsung dua putaran. Golkar juga ketika itu mengusung Aburizal sebagai calon presiden.
"Sekarang dua-duanya (alasan) itu tidak ada. Meskipun pilpres berlangsung dua putaran misalnya, kalau tidak ada capres Golkar kann tidak ada urusan kenapa munas harus ditunda. Saya sangat sayangkan. Pertanyaan besar dari saya, kenapa Golkar tidak mau dukung wapres dari Golkar? Apa kesalahan JK terhadap Golkar?" tutur Ginandjar.
Kendati demikian, dia mengaku tidak setuju jika digelar munas luar biasa. Menurut Ginandjar, munaslu hanya akan memecah belah Golkar. "Saya inginnya munas 4 Oktober," ucapnya.
Terkait dengan arah politik Golkar, Ginandjar mengaku sudah menasehati Aburizal. Sejak sebelum pemilihan presiden, dia sudah menyarankan Aburizal agar Partai Golkar dalam posisi netral atau berada dalam koalisi yang ada kader partai golkarnya.
"Kalau tidak mau netral, tidak patut partai besar netral, kenapa tidak dukung JK? Itu yang saya sampaikan kepada Ical hari pertama, tapi Beliau katakan itu keputusan saya, saya sudah ingatkan Beliau," ucap dia.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.