Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Kabinet Rakyat" Ikut Rekrut Calon Menteri

Kompas.com - 07/08/2014, 16:03 WIB


JAKARTA, KOMPAS.com
- Setelah menjaring kandidat calon menteri melalui formulir online polling Kabinet Alternatif Usulan Rakyat yang dimuat di JokowiCentre.com dan Radio Jokowi, situs "Kabinet Rakyat", seperti dimuat di www.kabinetrakyat.org, juga ikut mencari figur yang dinilai potensial menjadi anggota kabinet pemerintahan baru presiden dan wakil presiden terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Hingga Rabu (6/8/2014), "Kabinet Rakyat" setidaknya sudah mendapatkan 123 figur atau nama yang dapat diusulkan menjadi calon anggota kabinet.

Anggota tim pengelola situs www.kabinetrakyat.org, Doni Hutabarat dan Musasi Rahman, kepada pers, Rabu di Jakarta, mengatakan, polling online yang transparan membuka ruang untuk masyarakat mengusulkan, mendukung, atau mengkritisi kandidat anggota kabinet yang akan bekerja lima tahun mendatang.

"Polling dimaksudkan untuk mencari figur-figur anggota kabinet secara transparan. Hasilnya nantinya akan diserahkan kepada Jokowi sebagai bahan pertimbangan dalam memilih anggota kabinet," ujar Doni.

Dari hasil polling yang dilakukan sejak 27 Juli 2014 hingga 6 Agustus 2014, "Kabinet Rakyat" sudah mendapatkan 123 nama atau figur. Jumlah orang yang mengunjungi situs tercatat mencapai 196.343 orang. Adapun masyarakat yang terlibat aktif dalam jajak pendapat tersebut mencapai 100.068 orang.

Menurut Doni, ada sembilan kriteria kandidat menteri yang digunakan dalam polling, di antaranya tidak pernah terlibat korupsi, bukan pelanggar HAM, profesional di bidangnya sesuai visi dan misi presiden dan wakil presiden terpilih Jokowi-JK, serta bukan perusak lingkungan hidup dan menghargai kebinekaan.

Dilihat dari latar belakang kandidat, tambah Doni, sebanyak 71 orang berasal dari kalangan akademisi/profesional yang tidak berafiliasi dengan partai politik. Sementara 52 orang lainnya berasal dari kalangan akademisi/profesional yang berafiliasi dengan partai politik. Dari kalangan profesional yang berafiliasi dengan parpol, di antaranya terdiri dari PDI-P 32 orang, Partai Nasdem 13 orang, PKB 6 orang, dan Hanura 1 orang.

Dari sisi gender, dari 123 nama kandidat menteri itu, sebanyak 16 orang adalah perempuan dan 107 orang di antaranya pria. Dari sisi keterwakilan wilayah, sebanyak 18 orang dari Indonesia bagian timur dan 105 orang lainnya dari Indonesia bagian barat.

Musasi menambahkan, dari 123 nama itu, beberapa nama yang muncul antara lain Khofifah Indar Parawansa, Indra Piliang, Hugua, Poltak Sitanggang, Ribka Tjiptaning, Mohammad Jehansyah, Rieke Diah Pitaloka, dan Wanda Hamidah.

Tradisi baru politik

Indra Piliang, yang ikut hadir dalam acara tersebut, mengungkapkan, polling untuk mencari figur-figur anggota kabinet yang dilakukan "Kabinet Rakyat" merupakan tradisi baru dalam politik di Indonesia. "Mungkin polling seperti itu tidak disukai karena pada akhirnya penentuan menteri menjadi hak prerogatif presiden," ujarnya.

Akan tetapi, lanjut Indra, tradisi politik yang baru itu dapat memberikan masukan kepada Jokowi ataupun tim transisi untuk mendesain kementerian ke depan. Tradisi politik yang baru itu juga dinilai dapat menggerus tradisi politik yang selama ini kental, yaitu feodalisme.

Sementara itu, Deputi Tim Transisi Pemerintahan Baru Jokowi-Jusuf Kalla, Akbar Faisal, mengatakan, untuk menjaga kinerja Tim Transisi Jokowi-JK sebagai tim teknis menyiapkan transisi pemerintahan baru, selain hanya dari Kepala Staf Tim Transisi Rini M Soemarno, mekanisme komunikasi publik juga hanya akan dilakukan lewat rilis atau pernyataan resmi Tim Transisi.

"Cara tersebut akan dilakukan sampai Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan hasil gugatan perolehan suara Pemilu Presiden 2014," ujar Akbar. (FER/A12)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

MUI Minta Satgas Judi Online Bertindak Tanpa Pandang Bulu

MUI Minta Satgas Judi Online Bertindak Tanpa Pandang Bulu

Nasional
Tolak Wacana Penjudi Online Diberi Bansos, MUI: Berjudi Pilihan Hidup Pelaku

Tolak Wacana Penjudi Online Diberi Bansos, MUI: Berjudi Pilihan Hidup Pelaku

Nasional
MUI Keberatan Wacana Penjudi Online Diberi Bansos

MUI Keberatan Wacana Penjudi Online Diberi Bansos

Nasional
[POPULER NASIONAL] Menkopolhukam Pimpin Satgas Judi Online | PDI-P Minta KPK 'Gentle'

[POPULER NASIONAL] Menkopolhukam Pimpin Satgas Judi Online | PDI-P Minta KPK "Gentle"

Nasional
Tanggal 18 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

Nasional
Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

Nasional
BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

Nasional
Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

Nasional
PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

Nasional
Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

Nasional
Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

Nasional
Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

Nasional
Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

Nasional
Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com