Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Benarkan Kerja Sama dengan Australia, SBY Beberkan Kronologi Pencetakan Uang Negara

Kompas.com - 31/07/2014, 14:40 WIB
Sabrina Asril

Penulis


BOGOR, KOMPAS.com — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membenarkan adanya kerja sama Bank Indonesia dengan percetakan di Australia dalam mencetak uang negara pada tahun 1999. Namun, SBY membantah terlibat dalam kasus tersebut karena saat itu dirinya belum menjabat sebagai Presiden RI.

Pernyataan Presiden SBY ini menanggapi informasi yang dibocorkan WikiLeaks dan disadur salah satu media online di Indonesia. Ia mengaku telah mendapatkan penjelasan dari Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardoyo, Menteri Keuangan Chatib Basri, dan Kapolri Jenderal (Pol) Sutarman.

"Esensi atau rangkuman penjelasan baik dari Gubernur BI dan Menkeu adalah sebagai berikut, pertama, memang benar Indonesia pernah cetak uang di Australia dan dilakukan tahun 1999. Yang mencetak adalah NPA (Note Printing Australia) dan organisasi itu berada dalam naungan Bank Sentral Australia," ujar SBY dalam jumpa pers di kediamannya, Cikeas, Bogor, Kamis (31/7/2014).

Turut mendampingi SBY dalam jumpa pers kali ini Deputi Gubernur Senior BI Mirza Adityaswara dan Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Marwanto.

SBY mengatakan, uang yang dicetak di Negeri Kanguru itu sebanyak 550 juta lembar dengan pecahan nominal Rp 100.000. SBY menyatakan, keputusan kebijakan, pengawasan, dan kewenangan untuk mencetak uang itu, termasuk mencetak uang di Australia, ada pada Bank Indonesia. Hal tersebut menjadi wewenang Bank Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Bank Indonesia.

"Bukan pada pemerintah, bukan pada presiden. Baik Ibu Mega dan saya sendiri, tahun 1999 belum menjadi presiden. Tapi poin saya adalah, memang itu kewenangan BI, jadi siapa pun presidennya tahun 1999 atau saat uang itu dicetak di Australia, tidak terlibat mengambil keputusan, menetapkan kebijakan," kata SBY.

Presiden geram terhadap berita bocoran WikiLeaks yang dilansir Sindonews.com tersebut karena tidak ada proses klarifikasi atas hal itu (baca: SBY Marah Dituduh WikiLeaks Korupsi Pencetakan Uang Negara). "Dengan demikian, berita yang dikeluarkan WikiLeaks dan diamplifikasi Sindonews.com tentu sesuatu yang menyakitkan," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Istana Disebut Belum Terima Draf Revisi UU Kementerian Negara

Istana Disebut Belum Terima Draf Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Grace dan Juri Jadi Stafsus, Ngabalin Sebut Murni karena Kebutuhan Jokowi

Grace dan Juri Jadi Stafsus, Ngabalin Sebut Murni karena Kebutuhan Jokowi

Nasional
Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Nasional
[POPULER NASIONAL] Babak Baru Kasus Vina Cirebon | 'Crazy Rich' di Antara 21 Tersangka Korupsi Timah

[POPULER NASIONAL] Babak Baru Kasus Vina Cirebon | "Crazy Rich" di Antara 21 Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Tanggal 21 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 21 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kemendikbud Sebut Kuliah Bersifat Tersier, Pimpinan Komisi X: Tidak Semestinya Disampaikan

Kemendikbud Sebut Kuliah Bersifat Tersier, Pimpinan Komisi X: Tidak Semestinya Disampaikan

Nasional
Wapres Minta Alumni Tebuireng Bangun Konsep Besar Pembangunan Umat

Wapres Minta Alumni Tebuireng Bangun Konsep Besar Pembangunan Umat

Nasional
Khofifah-Emil Dardak Mohon Doa Menang Pilkada Jatim 2024 Usai Didukung Demokrat-Golkar

Khofifah-Emil Dardak Mohon Doa Menang Pilkada Jatim 2024 Usai Didukung Demokrat-Golkar

Nasional
Pertamina Raih Penghargaan di InaBuyer 2024, Kado untuk Kebangkitan UMKM

Pertamina Raih Penghargaan di InaBuyer 2024, Kado untuk Kebangkitan UMKM

Nasional
Soal Isu Raffi Ahmad Maju Pilkada 2024, Airlangga: Bisa OTW ke Jateng dan Jakarta, Kan Dia MC

Soal Isu Raffi Ahmad Maju Pilkada 2024, Airlangga: Bisa OTW ke Jateng dan Jakarta, Kan Dia MC

Nasional
Cegah MERS-CoV Masuk Indonesia, Kemenkes Akan Pantau Kepulangan Jemaah Haji

Cegah MERS-CoV Masuk Indonesia, Kemenkes Akan Pantau Kepulangan Jemaah Haji

Nasional
Dari 372 Badan Publik, KIP Sebut Hanya 122 yang Informatif

Dari 372 Badan Publik, KIP Sebut Hanya 122 yang Informatif

Nasional
Jemaah Haji Indonesia Kembali Wafat di Madinah, Jumlah Meninggal Dunia Menjadi 4 Orang

Jemaah Haji Indonesia Kembali Wafat di Madinah, Jumlah Meninggal Dunia Menjadi 4 Orang

Nasional
Hari Keenam Penerbangan, 34.181 Jemaah Haji tiba di Madinah

Hari Keenam Penerbangan, 34.181 Jemaah Haji tiba di Madinah

Nasional
Jokowi Bahas Masalah Kenaikan UKT Bersama Menteri Pekan Depan

Jokowi Bahas Masalah Kenaikan UKT Bersama Menteri Pekan Depan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com