Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Masuk dalam Daftar Calon Menteri Usulan Rakyat, Ini Kata Abraham Samad

Kompas.com - 24/07/2014, 18:37 WIB
Icha Rastika

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad menilai, masuknya nama dia dalam daftar calon menteri Kabinet Alternatif Usulan Rakyat (KAUR) Joko Widodo-Jusuf Kalla merupakan tanda bahwa masyarakat mengapresiasi kinerja KPK selama ini. Abraham berterima kasih kepada masyarakat yang telah merekomendasikannya sebagai calon menteri dalam negeri.

"Kita berterima kasih ya kalau itu usulan datangnya dari rakyat. Kita berterima kasih bahwa rakyat mengapresiasi, bukan Abraham Samad, tapi KPK-nya sehingga merekomendasikan Abraham untuk menjadi sesuatu. Itu berarti masyarakat mengapresiasi kinerja KPK, bukan Abraham-nya," kata Abraham di Jakarta, Kamis (24/7/2014).

Mengenai kesediaannya untuk bergabung dalam kabinet Jokowi-Kalla nanti, Abraham mengatakan bahwa dia masih ingin berkonsentrasi memberantas tindak pidana korupsi di KPK. Menurut Abraham, masih banyak kasus lebih berat yang akan dihadapi KPK. Selain itu, ia harus membicarakan segala sesuatunya dengan pimpinan dan para pegawai di KPK.

"Segala sesuatu itu harus dibicarakan dengan pimpinan lain atau dengan pegawai lain, apakah pegawai mengikhlaskannya," kata Abraham.

Nama Abraham masuk sebagai salah satu calon menteri yang diusulkan rakyat dan dipublikasikan melalui halaman Facebook relawan Jokowi-JK dengan nama Jokowi Center. Di situ publik dapat berpartisipasi mengusulkan calon-calon yang cocok menjadi pembantu Joko Widodo dan Jusuf Kalla selaku presiden dan wakil presiden terpilih periode 2014-2019. File yang diberi nama KAUR itu diunggah di Google Docs dan dapat diakses oleh publik.

Ada 34 pos kementerian yang diusulkan dalam daftar tersebut (baca: Ini Daftar Calon Menteri Kabinet Alternatif Usulan Rakyat). Masing-masing pos ada tiga calon menteri plus opsi calon pilihan lain di luar tiga calon yang ada. Nama Abraham masuk dalam daftar calon Menteri Dalam Negeri bersama dengan Agustin Teras Narang dan Prof Dr Pratikno.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ada Dugaan Jampidsus Dikuntit Densus, Menko Polhukam Sebut Hubungan Polri-Kejagung Aman

Ada Dugaan Jampidsus Dikuntit Densus, Menko Polhukam Sebut Hubungan Polri-Kejagung Aman

Nasional
Kementan Danai Acara Partai Nasdem untuk Caleg DPR RI Rp 850 Juta

Kementan Danai Acara Partai Nasdem untuk Caleg DPR RI Rp 850 Juta

Nasional
Jampidsus Dilaporkan Dugaan Korupsi, Ketua KPK: Semua Aduan Ditangani dengan Prosedur Sama

Jampidsus Dilaporkan Dugaan Korupsi, Ketua KPK: Semua Aduan Ditangani dengan Prosedur Sama

Nasional
Kalah di Putusan Sela, KPK Akan Bebaskan Lagi Hakim Agung Gazalba Saleh

Kalah di Putusan Sela, KPK Akan Bebaskan Lagi Hakim Agung Gazalba Saleh

Nasional
Megawati Kritik Revisi UU MK, PDI-P Pertimbangkan Layangkan Nota Keberatan Saat Paripurna DPR

Megawati Kritik Revisi UU MK, PDI-P Pertimbangkan Layangkan Nota Keberatan Saat Paripurna DPR

Nasional
Ingatkan Kader PDI-P, Megawati: Yang tidak Bekerja untuk Rakyat, 'Out'

Ingatkan Kader PDI-P, Megawati: Yang tidak Bekerja untuk Rakyat, "Out"

Nasional
Jampidsus Diduga Dikuntit Densus 88, Menko Polhukam: Mungkin Berita Itu Simpang Siur

Jampidsus Diduga Dikuntit Densus 88, Menko Polhukam: Mungkin Berita Itu Simpang Siur

Nasional
Khawatir Ancaman, Dua Saksi Kasus SYL Dapat Perlindungan dari LPSK

Khawatir Ancaman, Dua Saksi Kasus SYL Dapat Perlindungan dari LPSK

Nasional
Nadiem Sebut Kenaikan UKT Mencemaskan

Nadiem Sebut Kenaikan UKT Mencemaskan

Nasional
Hakim Agung Gazalba Saleh Menang di Putusan Sela, Nawawi Tunggu Laporan Jaksa KPK

Hakim Agung Gazalba Saleh Menang di Putusan Sela, Nawawi Tunggu Laporan Jaksa KPK

Nasional
Jokowi Sebut Birokrasi Efektif Harus Memudahkan dan Memuaskan Masyarakat

Jokowi Sebut Birokrasi Efektif Harus Memudahkan dan Memuaskan Masyarakat

Nasional
Menpan RB Sebut Gibran Bakal Lanjutkan Program 'INA Digital' Jokowi

Menpan RB Sebut Gibran Bakal Lanjutkan Program "INA Digital" Jokowi

Nasional
Komisi III Akan Panggil Kapolri dan Jaksa Agung untuk Klarifikasi Isu Penguntitan

Komisi III Akan Panggil Kapolri dan Jaksa Agung untuk Klarifikasi Isu Penguntitan

Nasional
Tingkatkan Kapasitas Penyuluh Perikanan, Kementerian KP Jalin Sinergi dan Kolaborasi dengan Stakeholder

Tingkatkan Kapasitas Penyuluh Perikanan, Kementerian KP Jalin Sinergi dan Kolaborasi dengan Stakeholder

Nasional
Eks Hakim MK: Jangan Mimpi Jadi Penyelenggara Pemilu Tanpa 'Backup' Parpol

Eks Hakim MK: Jangan Mimpi Jadi Penyelenggara Pemilu Tanpa "Backup" Parpol

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com