Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPU: Yahukimo Hanya Punya Waktu 3 Hari untuk Pemungutan Suara

Kompas.com - 10/07/2014, 14:52 WIB
Arimbi Ramadhiani

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman mengatakan, waktu pemungutan suara pilpres di Yahukimo hanya tersedia dalam 3 hari ini, yakni Kamis-Sabtu, 10-12 Juli 2014, sebelum rekap di tingkat desa. Jika dalam 3 hari tidak terpenuhi, maka waktu rekapitulasi di tingkat kecamatan harus dipangkas, karena rekapitulasi tingkat nasional dilakukan pada tanggal Selasa, 22 Juli 2014.

"Jadi kalau misalnya, sekarang kan sudah 3 hari posisi di desa/kelurahan, kalau dia (PPS Yahukimo) kehilangan 1 hari, maka besok dia hanya punya waktu 2 hari, harus rekap di desa," ujar Arief di Gedung KPU Pusat, Jakarta, Kamis (10/7/2014).

Ia menjelaskan, jika besok, Jumat (11/7/2014), masih tidak bisa pemungutan suara lagi, maka PPS Yahukimo hanya punya sisa satu hari rekap di desa. Jika hari terakhir, yakni Sabtu (12/7/2014), belum bisa dilakukan pemungutan dan rekapitulasi, maka waktu rekapitulasi yang ada di kecamatan selama 3 hari, harus dipangkas.

"Jadi di kecamatan tidak boleh 3 hari harus 1 hari, supaya dia (PPS) bisa mengejar rekap di kabupaten dan di provinsi. Sehingga (rekapitulasi) nasional tetap bisa dilaksanakan tanggal 22," jelas Arief.

Ia juga menyebutkan, hingga hari ini, Kamis (10/7/2014), logistik pemilu belum bisa dikirimkan ke Yahukimo. Pagi tadi, seluruh logistik untuk 14 distrik sudah dimasukkan dalam pesawat dan siap untuk diberangkatkan. Tetapi, karena masih hujan hingga siang, maka pengiriman logistik batal dilakukan.

"Jadi yang sudah siap berangkat tadi pun, tidak bisa diberangkatkan sampai dengan siang ini," sebut Arief. Arief tidak dapat memastikan, apakah sore nanti masih punya kesempatan untuk diberangkatkan atau tidak.

Menurut situs KPU, jumlah daftar pemilih tetap (DPT) di kabupaten Yahukimo ada 263.983 dengan jumlah TPS sebanyak 756. Di kabupaten itu ada 14 distrik yang belum melakukan pencoblosan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com