Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Luhut: Ruhut Ngomong "Belepotan", tetapi Tak Korupsi

Kompas.com - 25/06/2014, 12:37 WIB


MANADO, KOMPAS.com —
Pemilih di Sulawesi Utara menjadi target tokoh-tokoh ternama yang tergabung dalam Tim Pemenangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Tim Pemenangan Jokowi-JK yang dikomandoi Jenderal (Purn) Luhut Panjaitan beramai-ramai turun ke Sulut. Di antara tim tersebut ada Alwi Shihab, Suadi Marassabesy, dan pendukung baru di kubu ini, yakni Juru Bicara Partai Demokrat Ruhut Sitompul.

Luhut pun mengaku kaget melihat antusiasme warga Sulut terhadap pasangan Jokowi-JK. Jika sebelumnya ia kurang yakin, kini Luhut meyakini bahwa Jokowi-JK bisa meraih 80 persen suara di Sulut.

"Tadinya saya berpikir 20-80, sekarang terbalik, kita yang 80 persen," kata Luhut dalam kunjungannya ke markas Tribun Manado di Jalan AA Maramis Kairagi, Selasa (24/6/2014) malam.

Dia juga menjelaskan peta kekuatan di Jawa Timur, Jawa Barat, dan Banten yang terus membaik. "Sekarang menanjak, saya dan Pak Alwi sudah keliling dan semakin yakin," katanya.

Dalam kunjungannya ke Sulut, Luhut mengajak Ruhut ke Gereja GMIM Immanuel Tanawangko untuk mengikuti diskusi tentang pluralisme yang digelar oleh Gereja Protestan Indonesia. Hadir dalam diskusi itu Ketua Tim Pemenangan Jokowi-JK Sulut SH Sarundajang dan Ketua DPD PDI Perjuangan Sulut Olly Dondokambey.

Keberadaan Ruhut, menurut Luhut, bakal mampu memberikan warna berbeda sebab Ruhut hingga saat ini merupakan kader yang dianggapnya bersih dari korupsi.

"Sampai hari ini, Ruhut tidak terlibat korupsi. Bersihlah. Lebih baik ngomong belepotan tapi bersih, daripada kesannya baik tapi ternyata korupsi," kata Luhut disambut tawa.

Luhut pun mengingatkan agar Ruhut tidak bicara macam-macam seperti yang kerap dilakukan sebelumnya. "Saya sudah bilang, sudahlah enggak usah ngomong yang aneh-aneh, nanti saja," kata Luhut yang disambut senyum oleh Ruhut.

Pada kesempatan itu, Luhut menyinggung banyaknya isu, termasuk isu tidak netralnya para pejabat, TNI, serta Polri. Dia sudah mengingatkan kepada siapa saja, khususnya TNI dan Polri, untuk netral dalam pemilu.

"Kalau sampai mereka tidak netral, maka lihat saja," katanya berapi-api.

Sementara itu, di Sulut, kubu Prabowo-Hatta menurunkan Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Hashim Djojohadikusumo. Bagi Hashim, yang merupakan adik kandung Prabowo, tanah Minahasa tidaklah asing lagi. Sebab, sang ibu, Dora Sigar, berasal dari Langowan, Minahasa.

Hashim pun meluncur ke Sinode GMIM di Tomohon. Hashim berdialog dengan Ketua BPMS Sinode GMIM, HWB Sumakul, dan para pengurus BPMS.

Pada kesempatan itu, Hashim melakukan klarifikasi atas kampanye hitam yang menyebut Prabowo akan mengganti Pancasila dengan hukum syariah. Dia menegaskan bahwa Prabowo tak akan mengganti Pancasila. Bagi Prabowo, kata Hasim, Pancasila sudah menjadi harga mati di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

"Masyarakat jangan mudah percaya dengan black campaign ini. Beliau begitu menghargai kemajemukan karena lahir dari keluarga yang majemuk. Buktinya, selama 27 tahun bertugas di TNI, Prabowo sudah nyaris tewas empat kali karena diberondong peluru untuk mempertahankan keuntuhan NKRI," kata Hashim.

Untuk itu, dia punya keyakinan, Prabowo-Hatta akan menang. Bahkan, dalam sejumlah survei, menurut Hashim, pasangan Prabowo-Hatta sudah unggul 4 persen dari Jokowi-JK.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PKB Bilang Sudah Punya Figur untuk Tandingi Khofifah, Pastikan Bukan Cak Imin

PKB Bilang Sudah Punya Figur untuk Tandingi Khofifah, Pastikan Bukan Cak Imin

Nasional
KPK Sita Gedung Kantor DPD Nasdem Milik Bupati Nonaktif Labuhan Batu

KPK Sita Gedung Kantor DPD Nasdem Milik Bupati Nonaktif Labuhan Batu

Nasional
MA Kuatkan Vonis 5 Tahun Penjara Angin Prayitno Aji

MA Kuatkan Vonis 5 Tahun Penjara Angin Prayitno Aji

Nasional
Soal Jokowi Jadi Tembok Tebal antara Prabowo-Megawati, Sekjen PDI-P: Arah Politik Partai Ranah Ketua Umum

Soal Jokowi Jadi Tembok Tebal antara Prabowo-Megawati, Sekjen PDI-P: Arah Politik Partai Ranah Ketua Umum

Nasional
TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Pelat Nomor Kendaraan yang Marak Terjadi Akhir-akhir Ini

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Pelat Nomor Kendaraan yang Marak Terjadi Akhir-akhir Ini

Nasional
Andi Gani Ungkap Alasan Ditunjuk Jadi Penasihat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Andi Gani Ungkap Alasan Ditunjuk Jadi Penasihat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Nasional
PKB Siap Bikin Poros Tandingan Hadapi Ridwan Kamil di Pilkada Jabar

PKB Siap Bikin Poros Tandingan Hadapi Ridwan Kamil di Pilkada Jabar

Nasional
Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Nasional
Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasihat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasihat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Nasional
Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Nasional
PAN Persoalkan Selisih 2 Suara tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

PAN Persoalkan Selisih 2 Suara tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

Nasional
Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Nasional
KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

Nasional
Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Nasional
Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com