Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kivlan Zen: Prabowo Akan Ungkap Kasus HAM Masa Lalu

Kompas.com - 18/06/2014, 19:27 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota tim sukses pasangan capres dan cawapres Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, Kivlan Zen, menyatakan bahwa Prabowo akan berkomitmen mengungkap kasus-kasus pelanggaran berat hak asasi manusia (HAM) pada masa lampau. Namun, mantan Kepala Staf Kostrad itu meminta agar tidak ada lagi yang mencurigai Prabowo terkait kasus HAM.

"Yang belum terselesaikan, akan kami selesaikan ke depan seperti masalah Trisakti, peristiwa Mei, Semanggi I, Semanggi II, Talangsari. Termasuk itu kejadian Pam Swakarsa di Cawang," ujar Kivlan, dalam diskusi di Universitas Indonesia (UI), Depok, Rabu (18/6/2014).

Kivlan mengatakan, Prabowo siap membuka semua kasus itu. Namun, ia meminta agar proses pengungkapan fakta-fakta sejarah dilakukan melalui forum, seperti Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.

"Jadi, jangan ada dusta di antara kita. Kita harus ungkap semuanya. Kami merasa sedih saat ini Prabowo dituduh, jangan ada curiga kepada sang calon," kata Kivlan.

Mantan anak buah Prabowo di Kostrad itu mengungkapkan siap bersaksi jika pemerintah membentuk komisi yang dibubarkan Mahkamah Konstitusi pada 2006 lalu itu. Dia juga mengaku mempunyai sejumlah bukti terkait orang-orang yang terlibat dalam kasus kerusuhan Mei 1998.

Kivlan mengungkapkan, ia enggan memenuhi panggilan Komnas HAM karena menilai tak berhak mengusut kasus HAM berat masa lampau.

"Komnas HAM tidak bisa sentuh saya. Kalau mau, kita bawa ini ke Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi," ungkap Kivlan. 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Komisi X DPR RI Bakal Panggil Nadiem Makarim Imbas Kenaikan UKT

Komisi X DPR RI Bakal Panggil Nadiem Makarim Imbas Kenaikan UKT

Nasional
Jawab Kebutuhan dan Tantangan Bisnis, Pertamina Luncurkan Competency Development Program

Jawab Kebutuhan dan Tantangan Bisnis, Pertamina Luncurkan Competency Development Program

Nasional
Kemenag: Jemaah Haji Tanpa Visa Resmi Terancam Denda 10.000 Real hingga Dideportasi

Kemenag: Jemaah Haji Tanpa Visa Resmi Terancam Denda 10.000 Real hingga Dideportasi

Nasional
Hari Ke-6 Pemberangkatan Haji, 41.189 Jemaah Asal Indonesia Tiba di Madinah

Hari Ke-6 Pemberangkatan Haji, 41.189 Jemaah Asal Indonesia Tiba di Madinah

Nasional
UKT Naik Bukan Sekadar karena Status PTNBH, Pengamat: Tanggung Jawab Pemerintah Memang Minim

UKT Naik Bukan Sekadar karena Status PTNBH, Pengamat: Tanggung Jawab Pemerintah Memang Minim

Nasional
Di APEC, Mendag Zulhas Ajak Jepang Perkuat Industri Mobil Listrik di Indonesia

Di APEC, Mendag Zulhas Ajak Jepang Perkuat Industri Mobil Listrik di Indonesia

Nasional
Biaya UKT Naik, Pengamat Singgung Bantuan Pendidikan Tinggi Lebih Kecil dari Bansos

Biaya UKT Naik, Pengamat Singgung Bantuan Pendidikan Tinggi Lebih Kecil dari Bansos

Nasional
Penuhi Kebutuhan Daging Sapi Nasional, Mendag Zulhas Dorong Kerja Sama dengan Selandia Baru

Penuhi Kebutuhan Daging Sapi Nasional, Mendag Zulhas Dorong Kerja Sama dengan Selandia Baru

Nasional
UKT Naik, Pengamat: Jangan Sampai Mahasiswa Demo di Mana-mana, Pemerintah Diam Saja

UKT Naik, Pengamat: Jangan Sampai Mahasiswa Demo di Mana-mana, Pemerintah Diam Saja

Nasional
Profil Mayjen Dian Andriani, Jenderal Bintang 2 Perempuan Pertama TNI AD

Profil Mayjen Dian Andriani, Jenderal Bintang 2 Perempuan Pertama TNI AD

Nasional
Status Gunung Ibu di Halmahera Meningkat, Warga Dilarang Beraktivitas hingga Radius 7 Kilometer

Status Gunung Ibu di Halmahera Meningkat, Warga Dilarang Beraktivitas hingga Radius 7 Kilometer

Nasional
Anies Mau Istirahat Usai Pilpres, Refly Harun: Masak Pemimpin Perubahan Rehat

Anies Mau Istirahat Usai Pilpres, Refly Harun: Masak Pemimpin Perubahan Rehat

Nasional
Istana Disebut Belum Terima Draf Revisi UU Kementerian Negara

Istana Disebut Belum Terima Draf Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Grace dan Juri Jadi Stafsus, Ngabalin Sebut Murni karena Kebutuhan Jokowi

Grace dan Juri Jadi Stafsus, Ngabalin Sebut Murni karena Kebutuhan Jokowi

Nasional
Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com