Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi: Tabloid Obor Rakyat Meresahkan Masyarakat

Kompas.com - 07/06/2014, 12:20 WIB
Dian Maharani

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com- Calon presiden RI Joko Widodo meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) segera menindaklanjuti adanya kampanye hitam menjelang Pemilu Presiden 2014. Salah satunya, sebut Jokowi, yaitu beredarnya tabloid 'Obor Rakyat' di masyarakat.

"Agar kampanye hitam betul-betul dicari dan diperiksa. Itu meresahkan masyarakat seperti Obor Rakyat," kata Jokowi di Gedung Bawaslu, Jakarta, Sabtu (7/6/2014).

Tim advokasi pasangan calon presiden dan wakil presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla sebelumnya telah melaporkan temuan tabloid Obor Rakyat ke Bawaslu.

Anggota tim hukum Jokowi-JK, Sirra Prayuna, mengatakan bahwa konten yang dimuat oleh tabloid itu mengandung penistaan terhadap nama baik Jokowi, yang disebutkan dalam tabloid sebagai "capres boneka" dan suka ingkar janji kepada rakyat.

Menurut Sirra, isi tabloid itu juga melanggar Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, khususnya Pasal 41 huruf c dan h. Pasal tersebut mengatur larangan penggunaan tempat ibadah dan lembaga pendidikan sebagai tempat kampanye.

Tabloid Obor Rakyat dengan headline "Jokowi Capres Boneka" tersebut beredar di lingkungan masjid-masjid dan pondok pesantren di wilayah Jawa Timur dan Jawa Barat. Tabloid tersebut bergambar Jokowi tengah mencium tangan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri di bawah judul "Capres Boneka".

Beberapa halaman dalam tabloid itu menampilkan sisi negatif Jokowi, di antaranya tulisan berjudul "Capres Boneka Suka Ingkar Janji", "Disandera Cukong dan Misionaris", "Dari Solo Sampai Jakarta De Islamisasi Ala Jokowi", dan "Cukong-cukong di Belakang Jokowi".

Sebelumnya, anggota Bawaslu Daniel Zuchron pernah mengatakan bahwa pelanggaran tabloid Obor Rakyat sebaiknya dilaporkan ke Dewan Pers. Ia berpendapat bahwa jika tabloid tersebut dinilai melanggar, maka pelanggarannya berada dalam lingkup pelanggaran etik jurnalistik.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Timnas Akan Hadapi Guinea untuk Bisa Lolos ke Olimpiade, Jokowi: Optimistis Menang

Timnas Akan Hadapi Guinea untuk Bisa Lolos ke Olimpiade, Jokowi: Optimistis Menang

Nasional
KPK Sebut Penyidik Bisa Jemput Paksa Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor

KPK Sebut Penyidik Bisa Jemput Paksa Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor

Nasional
TNI AD Mulai Tanam Padi di Merauke, KSAD: Selama Ini Hasilnya Kurang Baik

TNI AD Mulai Tanam Padi di Merauke, KSAD: Selama Ini Hasilnya Kurang Baik

Nasional
KPK Mengaku Bisa Tangkap Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Kapan Saja

KPK Mengaku Bisa Tangkap Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Kapan Saja

Nasional
Abaikan PDI-P, MPR: Tak Ada Alasan untuk Tidak Lantik Prabowo-Gibran

Abaikan PDI-P, MPR: Tak Ada Alasan untuk Tidak Lantik Prabowo-Gibran

Nasional
Pemerintah Tegaskan Tak Ragu Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

Pemerintah Tegaskan Tak Ragu Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
Tangani ODGJ di Sumba Timur, Mensos Risma Minta Pemda dan Puskesmas Lakukan Ini

Tangani ODGJ di Sumba Timur, Mensos Risma Minta Pemda dan Puskesmas Lakukan Ini

Nasional
Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club', Jokowi Usul Pertemuannya Dua Hari Sekali

Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club", Jokowi Usul Pertemuannya Dua Hari Sekali

Nasional
Kelakar Hakim MK saat PKB Ributkan Selisih 1 Suara: Tambah Saja Kursinya...

Kelakar Hakim MK saat PKB Ributkan Selisih 1 Suara: Tambah Saja Kursinya...

Nasional
Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club', Jokowi: Bagus, Bagus...

Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club", Jokowi: Bagus, Bagus...

Nasional
PPP Klaim Terjadi Perpindahan 5.958 Suara ke Partai Garuda di Dapil Sulawesi Tengah

PPP Klaim Terjadi Perpindahan 5.958 Suara ke Partai Garuda di Dapil Sulawesi Tengah

Nasional
Pernyataan Jokowi Bantah Bakal Cawe-cawe di Pilkada Diragukan

Pernyataan Jokowi Bantah Bakal Cawe-cawe di Pilkada Diragukan

Nasional
Komnas KIPI Sebut Tak Ada Kasus Pembekuan Darah akibat Vaksin AstraZeneca di Indonesia

Komnas KIPI Sebut Tak Ada Kasus Pembekuan Darah akibat Vaksin AstraZeneca di Indonesia

Nasional
Menpan-RB: Seleksi CPNS Sekolah Kedinasan Dimulai Mei, CASN Juni

Menpan-RB: Seleksi CPNS Sekolah Kedinasan Dimulai Mei, CASN Juni

Nasional
Cak Imin Harap Kerja Sama Koalisi Perubahan Berlanjut pada Pilkada Aceh

Cak Imin Harap Kerja Sama Koalisi Perubahan Berlanjut pada Pilkada Aceh

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com