Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Selebrasi di KPU, Simpatisan Jokowi-JK Akan Dilaporkan ke Bawaslu

Kompas.com - 01/06/2014, 18:49 WIB
Dani Prabowo

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Gerindra mengancam akan melaporkan aksi selebrasi yang dilakukan simpatisan Joko Widodo-Jusuf Kalla di Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Minggu (1/6/2014), ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Tak hanya itu, Gerindra juga mengancam akan melaporkan KPU atas aksi selebrasi tersebut.

"Kita akan melaporkan ke Bawaslu. Ini sangat tidak etis dan melanggar undang-undang," kata Ketua tim advokasi Partai Gerindra, Habiburohman, di KPU, Minggu.

Ia menuturkan, aksi yang dilakukan oleh simpatisan Jokowi-JK itu terbilang ilegal. Pasalnya, mereka mengakses sound system milik KPU tanpa sepengetahuan pihak KPU. "Mereka mengakses itu melalui kabel," katanya.

Sementara itu, Gerindra akan melaporkan KPU lantaran lembaga pemilu yang seharusnya bersikap netral itu justru memberikan ruang bagi simpatisan Jokowi-JK untuk melakukan selebrasi.

"Kita akan melaporkan KPU. KPU lalai menjalankan tugasnya membuat area dalam KPU netral. Tapi ini bisa dimanfaatkan pendukung Jokowi-JK," tegasnya.

Nyaris bentrok

Pelaporan Gerindra itu berawal dari peristiwa yang terjadi di halaman Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Minggu (1/6/2014). Para pendukung pasangan capres dan cawapres Prabowo Subianto-Hatta Rajasa nyaris terlibat bentrok dengan pendukung Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Hal itu dipicu aksi selebrasi yang dilakukan pendukung Jokowi-JK. Pantauan Kompas.com, kejadian itu berawal saat Ketua KPU Husni Kamil Manik mengumumkan nomor urut pasangan capres-cawapres. Tiba-tiba pendukung Jokowi-JK yang berada di halaman Gedung KPU mengeluarkan papan nomor urut 2 dengan gambar wajah Jokowi-JK. Dengan mengenakan pakaian adat berbagai daerah, para pendukung Jokowi-JK itu kemudian melakukan selebrasi dengan cara menari.

Tarian itu diiringi lagu Yovie and Friends - Wa E Wa E O (Kita Bisa) yang sengaja diputar melalui sound system milik KPU.

Melihat hal itu, simpatisan Gerindra naik pitam. Mereka berdalih, tarian itu dilakukan di daerah netral dan menggunakan peralatan negara. "Itu kan mengganggu proses pleno. Orang mau mendengarkan jadi terganggu," kata salah seorang pendukung Prabowo-Hatta yang enggan disebutkan namanya.

Beruntung, kericuhan dapat digagalkan aparat kepolisian yang sejak awal berjaga.

Para pendukung Jokowi-JK kemudian menghentikan aksi selebrasi mereka.   

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 18 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

Nasional
Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

Nasional
BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

Nasional
Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

Nasional
PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

Nasional
Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

Nasional
Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

Nasional
Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

Nasional
Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

Nasional
Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

Nasional
Pelaku Judi 'Online' Dinilai Bisa Aji Mumpung jika Dapat Bansos

Pelaku Judi "Online" Dinilai Bisa Aji Mumpung jika Dapat Bansos

Nasional
Kemenag: Pemberangkatan Selesai, 553 Kloter Jemaah Haji Indonesia Tiba di Arafah

Kemenag: Pemberangkatan Selesai, 553 Kloter Jemaah Haji Indonesia Tiba di Arafah

Nasional
Pengamat Sebut Wacana Anies-Kaesang Hanya 'Gimmick' PSI, Risikonya Besar

Pengamat Sebut Wacana Anies-Kaesang Hanya "Gimmick" PSI, Risikonya Besar

Nasional
Jelang Idul Adha 2024, Pertamina Patra Niaga Sigap Tambah Solar dan LPG 3 Kg

Jelang Idul Adha 2024, Pertamina Patra Niaga Sigap Tambah Solar dan LPG 3 Kg

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com