Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi-JK Kalahkan Prabowo-Hatta di Survei, Apa Kata PAN?

Kompas.com - 13/05/2014, 19:20 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Gerindra dan Partai Amanat Nasional hampir dipastikan berkoalisi dengan mengusung pasangan Prabowo Subianto sebagai calon presiden dan Hatta Rajasa sebagai calon wakil presiden. Survei Indikator Politik Indonesia yang dirilis pada Selasa (13/5/2014) siang menunjukkan elektabilitas pasangan ini masih di bawah elektabilitas calon presiden PDI-P, Joko Widodo, jika dipasangkan dengan politisi Golkar, Jusuf Kalla. Duet Jokowi-JK menguat setelah adanya wacana Golkar akan merapat ke PDI-P.

Ketua Badan Pemenangan Pemilu PAN Viva Yoga mengatakan, hasil survei itu tak bisa dijadikan patokan.

"Itu kan masih survei, belum tentu sesuai. Saya disurvei tidak masuk DPR, nyatanya sekarang masuk," kata Yoga, yang hadir dalam jumpa pers rilis survei tersebut.

Hasil survei, menurut dia, bisa berubah sesuai dengan waktu dan dinamika yang ada di masyarakat. Ia yakin, dalam waktu dua bulan ini, Prabowo dan Hatta akan berhasil meningkatkan elektabilitasnya.

"Masyarakat kita itu dinamis. Kalaupun hasil (survei) ini bisa dijadikan patokan, tentu bisa berubah," ujarnya.

Yoga juga mengaku tidak setuju dengan hasil survei Indikator yang menyebut figur calon wakil presiden tidak berpengaruh terhadap calon presiden.

"Saya tidak sepakat faktor cawapres tidak berpengaruh secara signifikan. Saya yakin kalau dipasangkan dengan Hatta, bisa sangat berpengaruh dengan kualitas dia yang sedemikian mumpuni. Untuk apa capres hati-hati dalam memilih dan meneliti calon wakil presidennya kalau tidak berpengaruh," ujarnya.

Dalam survei itu, Jokowi-Jusuf Kalla mendapatkan sebesar 51,0 persen, sedangkan Prabowo-Hatta sebesar 32,4 persen. Sisanya sebanyak 16,6 persen menjawab tidak tahu.

Populasi survei ini adalah seluruh warga negara Indonesia yang mempunyai hak pilih dengan jumlah sampel 1.220 orang. Margin of error plus-minus 2,9 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen. Metode dilakukan dengan wawancara tatap muka pada 20-26 April 2014. Survei ini dilakukan Indikator Politik Indonesia bekerja sama dengan Yayasan Pengembangan Demokrasi Indonesia (YPDI) dan Australian National University (ANU).

Baca juga:
Survei: Elektabilitas Jokowi-JK Lebih Tinggi daripada Prabowo-Hatta

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com