Survei: Elektabilitas Jokowi-JK Lebih Tinggi daripada Prabowo-Hatta

Kompas.com - 13/05/2014, 15:27 WIB
Prabowo Subianto (kiri) dan Joko Widodo (kanan). KOMPAS.COM/VITALIS YOGI TRISNA DAN RODERICK ADRIAN MOZESPrabowo Subianto (kiri) dan Joko Widodo (kanan).
|
EditorLaksono Hari Wiwoho


JAKARTA, KOMPAS.com — Elektabilitas bakal calon presiden PDI-P, Joko Widodo, dan politikus Partai Golongan Karya, Jusuf Kalla, lebih tinggi jika dibandingkan bakal capres Partai Gerindra, Prabowo Subianto, jika dipasangkan dengan Ketua Umum Partai Amanat Nasional Hatta Rajasa. Demikian hasil survei yang dilakukan oleh lembaga survei Indikator Politik Indonesia pada akhir bulan lalu.

"Jokowi jika dipasangkan dengan Jusuf Kalla memiliki persentase tertinggi," ujar Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi di kantor Indikator, Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (13/5/2014).

Burhanuddin mengatakan, pada saat responden disodorkan dua pasangan nama capres dan cawapres, yaitu Jokowi-JK dan Prabowo-Hatta, elektabilitas Jokowi-Jusuf Kalla sebesar 51,0 persen, sedangkan Prabowo-Hatta sebesar 32,4 persen. Sisanya sebanyak 16,6 persen menjawab tidak tahu.

Ketika responden dimintai tanggapan tentang duet Jokowi-JK dan Ketua Umum Partai Golongan Karya Aburizal Bakrie berpasangan Ketua Umum Partai Hati Nurani Rakyat Wiranto, Jokowi-JK mendapat 60,2 persen, sedangkan Aburizal-Wiranto sebesar 18,8 persen. Sebanyak 20,9 persen responden menjawab tidak tahu.

Ketika ketiga pasangan itu ditawarkan kepada responden, Jokowi-JK tetap memperoleh persentase tertinggi, yakni 44,2 persen. Adapun Prabowo-Hatta mendapatkan 29,0 persen suara responden dan Aburizal-Wiranto mendapat 12,2 persen suara responden. Sebanyak 14,5 persen responden menjawab tidak tahu.

Berdasarkan hasil survei tersebut, Burhanuddin mengatakan bahwa figur cawapres cukup berpengaruh. Namun, figur capres tetap menjadi faktor kunci dalam meraup dukungan. Burhanuddin juga melihat bahwa Jokowi masih mendapat dukungan terbesar dibanding kandidat yang lain. Namun, kata dia, dalam satu bulan terakhir, selisih dukungan antara Jokowi dengan pesaing terkuat, Prabowo, semakin kecil.

Populasi survei ini adalah seluruh warga negara Indonesia yang mempunyai hak pilih dengan jumlah sampel 1.220 orang. Margin of error plus-minus 2,9 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen. Metode dilakukan dengan wawancara tatap muka pada 20-26 April 2014. Survei ini dilakukan Indikator Politik Indonesia bekerja sama dengan Yayasan Pengembangan Demokrasi Indonesia (YPDI) dan Australian National University (ANU).

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bertambah 51, Total Pasien Covid-19 di Wisma Atlet 2.687

Bertambah 51, Total Pasien Covid-19 di Wisma Atlet 2.687

Nasional
Lebih dari 2.000 Kasus Covid-19 Sehari dan 1.000 Omicron, Indonesia Masuki Gelombang 3 Pandemi

Lebih dari 2.000 Kasus Covid-19 Sehari dan 1.000 Omicron, Indonesia Masuki Gelombang 3 Pandemi

Nasional
Itong Isanini Tersangka Suap, KY Ungkap Laporan Pelanggaran Etik Hakim di Jatim Ranking Dua

Itong Isanini Tersangka Suap, KY Ungkap Laporan Pelanggaran Etik Hakim di Jatim Ranking Dua

Nasional
Tertutupnya Mabes Polri soal Asal Usul Pelat Mirip Polisi yang Dimiliki Arteria Dahlan

Tertutupnya Mabes Polri soal Asal Usul Pelat Mirip Polisi yang Dimiliki Arteria Dahlan

Nasional
Itong Isnaini Tersangka, KY: Ada Dugaan Pelanggaran Etik Hakim

Itong Isnaini Tersangka, KY: Ada Dugaan Pelanggaran Etik Hakim

Nasional
Satgas Sebut Belum Ada Gejala Khas yang Timbul akibat Varian Omicron

Satgas Sebut Belum Ada Gejala Khas yang Timbul akibat Varian Omicron

Nasional
Megaproyek IKN, 20.000 Masyarakat Adat Tersingkir dan Dugaan 'Hapus Dosa' Korporasi

Megaproyek IKN, 20.000 Masyarakat Adat Tersingkir dan Dugaan "Hapus Dosa" Korporasi

Nasional
Bahaya Omicron di Depan Mata, Kasus Aktif Covid-19 Naik 3.000 Hanya dalam Sepekan

Bahaya Omicron di Depan Mata, Kasus Aktif Covid-19 Naik 3.000 Hanya dalam Sepekan

Nasional
15 Tahun Aksi Kamisan dan Negara yang Seakan Lari dari Tanggung Jawab

15 Tahun Aksi Kamisan dan Negara yang Seakan Lari dari Tanggung Jawab

Nasional
Kasus Covid-19 Terus Meningkat, TNI dan Polri Diminta Siapkan Isolasi Terpusat di Tiap Daerah

Kasus Covid-19 Terus Meningkat, TNI dan Polri Diminta Siapkan Isolasi Terpusat di Tiap Daerah

Nasional
Kala Hakim Itong 'Ngamuk', Sebut KPK Omong Kosong dan Mendongeng Saat Ditetapkan Tersangka Suap Rp 1,3 Miliar

Kala Hakim Itong "Ngamuk", Sebut KPK Omong Kosong dan Mendongeng Saat Ditetapkan Tersangka Suap Rp 1,3 Miliar

Nasional
Kasus Hakim PN Surabaya, Ini Kode Komunikasi yang Dipakai Para Tersangka..

Kasus Hakim PN Surabaya, Ini Kode Komunikasi yang Dipakai Para Tersangka..

Nasional
Polisi Diminta Tak Diam soal Dugaan Pelat Polri Arteria, IPW: Ini Pelanggaran Hukum

Polisi Diminta Tak Diam soal Dugaan Pelat Polri Arteria, IPW: Ini Pelanggaran Hukum

Nasional
Aturan Terbaru Kemenkes: Pasien Covid-19 Omicron Bisa Isoman, Berikut Syaratnya

Aturan Terbaru Kemenkes: Pasien Covid-19 Omicron Bisa Isoman, Berikut Syaratnya

Nasional
Jadi Tersangka KPK, Hakim Itong Isnaini Punya Harta Rp 2,1 Miliar

Jadi Tersangka KPK, Hakim Itong Isnaini Punya Harta Rp 2,1 Miliar

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.