Survei: Elektabilitas Jokowi-JK Lebih Tinggi daripada Prabowo-Hatta

Kompas.com - 13/05/2014, 15:27 WIB
Prabowo Subianto (kiri) dan Joko Widodo (kanan). KOMPAS.COM/VITALIS YOGI TRISNA DAN RODERICK ADRIAN MOZESPrabowo Subianto (kiri) dan Joko Widodo (kanan).
|
EditorLaksono Hari Wiwoho


JAKARTA, KOMPAS.com — Elektabilitas bakal calon presiden PDI-P, Joko Widodo, dan politikus Partai Golongan Karya, Jusuf Kalla, lebih tinggi jika dibandingkan bakal capres Partai Gerindra, Prabowo Subianto, jika dipasangkan dengan Ketua Umum Partai Amanat Nasional Hatta Rajasa. Demikian hasil survei yang dilakukan oleh lembaga survei Indikator Politik Indonesia pada akhir bulan lalu.

"Jokowi jika dipasangkan dengan Jusuf Kalla memiliki persentase tertinggi," ujar Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi di kantor Indikator, Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (13/5/2014).

Burhanuddin mengatakan, pada saat responden disodorkan dua pasangan nama capres dan cawapres, yaitu Jokowi-JK dan Prabowo-Hatta, elektabilitas Jokowi-Jusuf Kalla sebesar 51,0 persen, sedangkan Prabowo-Hatta sebesar 32,4 persen. Sisanya sebanyak 16,6 persen menjawab tidak tahu.

Ketika responden dimintai tanggapan tentang duet Jokowi-JK dan Ketua Umum Partai Golongan Karya Aburizal Bakrie berpasangan Ketua Umum Partai Hati Nurani Rakyat Wiranto, Jokowi-JK mendapat 60,2 persen, sedangkan Aburizal-Wiranto sebesar 18,8 persen. Sebanyak 20,9 persen responden menjawab tidak tahu.

Ketika ketiga pasangan itu ditawarkan kepada responden, Jokowi-JK tetap memperoleh persentase tertinggi, yakni 44,2 persen. Adapun Prabowo-Hatta mendapatkan 29,0 persen suara responden dan Aburizal-Wiranto mendapat 12,2 persen suara responden. Sebanyak 14,5 persen responden menjawab tidak tahu.

Berdasarkan hasil survei tersebut, Burhanuddin mengatakan bahwa figur cawapres cukup berpengaruh. Namun, figur capres tetap menjadi faktor kunci dalam meraup dukungan. Burhanuddin juga melihat bahwa Jokowi masih mendapat dukungan terbesar dibanding kandidat yang lain. Namun, kata dia, dalam satu bulan terakhir, selisih dukungan antara Jokowi dengan pesaing terkuat, Prabowo, semakin kecil.

Populasi survei ini adalah seluruh warga negara Indonesia yang mempunyai hak pilih dengan jumlah sampel 1.220 orang. Margin of error plus-minus 2,9 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen. Metode dilakukan dengan wawancara tatap muka pada 20-26 April 2014. Survei ini dilakukan Indikator Politik Indonesia bekerja sama dengan Yayasan Pengembangan Demokrasi Indonesia (YPDI) dan Australian National University (ANU).



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Dipecat dari Demokrat, Jhoni Allen Gugat AHY ke PN Jakarta Pusat

Dipecat dari Demokrat, Jhoni Allen Gugat AHY ke PN Jakarta Pusat

Nasional
IDI: Kalau Ada Saudara Bertamu, Tetap Dipakai Maskernya

IDI: Kalau Ada Saudara Bertamu, Tetap Dipakai Maskernya

Nasional
Wapres: Pengembangan Industri Halal untuk Ciptakan Lapangan Kerja

Wapres: Pengembangan Industri Halal untuk Ciptakan Lapangan Kerja

Nasional
Presiden Diminta Terbitkan Perpres Baru Usai Aturan Miras Dicabut, Istana Tunggu Setneg

Presiden Diminta Terbitkan Perpres Baru Usai Aturan Miras Dicabut, Istana Tunggu Setneg

Nasional
353.647 Personel TNI AD Bakal Divaksinasi Covid-19 dalam 4 Gelombang

353.647 Personel TNI AD Bakal Divaksinasi Covid-19 dalam 4 Gelombang

Nasional
Menkes Sebut 20 Persen Penduduk Bisa Divaksin Covid-19 hingga Juni 2021

Menkes Sebut 20 Persen Penduduk Bisa Divaksin Covid-19 hingga Juni 2021

Nasional
Kejaksaan Tangkap Terpidana Korupsi Dana Pensiun Pertamina Bety

Kejaksaan Tangkap Terpidana Korupsi Dana Pensiun Pertamina Bety

Nasional
Cegah Jerat UU ITE, Prita Mulyasari Sarankan Pemerintah Utamakan Edukasi Penggunaan Media Sosial

Cegah Jerat UU ITE, Prita Mulyasari Sarankan Pemerintah Utamakan Edukasi Penggunaan Media Sosial

Nasional
Wapres Minta Jawa Timur Aktif Promosikan Kawasan Industri Halal Sidoarjo

Wapres Minta Jawa Timur Aktif Promosikan Kawasan Industri Halal Sidoarjo

Nasional
Wapres Sebut Ini Tantangan Pengembangan Kawasan Industri Halal

Wapres Sebut Ini Tantangan Pengembangan Kawasan Industri Halal

Nasional
Tinjau Vaksinasi Covid-19 bagi Ulama, Menkes Ucapkan Terima Kasih

Tinjau Vaksinasi Covid-19 bagi Ulama, Menkes Ucapkan Terima Kasih

Nasional
Wapres Minta Pemprov Jawa Timur Segera Penuhi Fasilitas di Kawasan Industri Halal Sidoarjo

Wapres Minta Pemprov Jawa Timur Segera Penuhi Fasilitas di Kawasan Industri Halal Sidoarjo

Nasional
Jokowi Cabut Aturan Investasi Miras, PKS: Pelajaran agar Pemerintah Lebih Cermat

Jokowi Cabut Aturan Investasi Miras, PKS: Pelajaran agar Pemerintah Lebih Cermat

Nasional
Pengalaman Ravio Patra Dijerat UU ITE, Difitnah hingga Dituduh Mata-mata Asing

Pengalaman Ravio Patra Dijerat UU ITE, Difitnah hingga Dituduh Mata-mata Asing

Nasional
Bantah Kunjungan Online dengan Eksportir Benur, Ini Penjelasan Edhy Prabowo

Bantah Kunjungan Online dengan Eksportir Benur, Ini Penjelasan Edhy Prabowo

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X