Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PPP Resmi Dukung Prabowo pada Pilpres

Kompas.com - 12/05/2014, 02:18 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com -- Setelah dua hari melaksanakan rapat pimpinan nasional, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) akhirnya resmi memutuskan arah koalisinya ke Prabowo Subianto pada Senin (12/5/2014) dini hari.

Uniknya, beberapa bulan sebelum rapimnas dilakukan, PPP sempat digoyang kisruh internal lantaran Ketua Umum PPP Suryadharma Ali hadir dan menyatakan dukungan dalam kampanye Partai Gerindra.

"Akhirnya PPP sudah menyatakan secara bulat, aklamasi mendukung Haji Prabowo Subianto, sebagai calon presiden," ujar Ketua Umum PPP Suryadharma Ali seusai lobi dalam forum Rapimnas, Senin (12/5/2014) dini hari sekitar pukul 02.10 WIB.

Menurut Suryadharma, keputusan itu diambil melalui pertimbangan sangat cermat, perdebatan panjang, hingga memerlukan skorsing sidang sebanyak tiga kali. Salah satunya, bahkan skorsing mencapai 27 jam.

Keputusan koalisi PPP ke Prabowo dilakukan secara musyawarah mufakat yang melibatkan 33 Dewan Pimpinan Wilayah PPP seluruh Indonesia. PPP berharap agar Prabowo terpilih sebagai presiden yang akan datang.

Kesepakatan PPP merapat kepada Prabowo bukanlah tanpa rintangan. Mulanya, kehadiran Suryadharma dalam kampanye Partai Gerindra pada 23 Maret 2014 lalu. Tak hanya hadir, Suryadharma bahkan menyatakan dukungannya terhadap bakal capres partai itu, Prabowo Subianto.

Pada 9 April 2014, beberapa jam setelah pemungutan suara, internal PPP mulai bereaksi keras atas sikap Suryadharma itu. Suryadharma dituding sebagai penyebab menurunnya suara PPP berdasarkan hasil hitung cepat yang mulai disiarkan pada hari yang sama. Wakil Ketua Umum PPP Emron Pangkapi pun mengungkapkan, sudah ada 27 DPW PPP yang meminta agar Suryadharma segera dicopot.

Setelah itu, Suryadharma mencopot posisi Wakil Ketua Umum Suharso Monoarfa, Sekretaris Jenderal M Romahurmuzy, dan sejumlah pengurus DPW.

Internal PPP pun semakin memanas lantaran Romy bersama gerbongnya menggelar rapimnas tanpa kehadiran Suryadharma Ali. Suryadharma menuding bahwa rapimnas yang menyatakan mencopot jabatannya dari Ketua Umum itu sebagai tindakan makar.

Dinamika di internal PPP semakin berkembang dengan manuver yang dilakukan mantan Wakil Presiden RI yang juga politisi senior PPP, Hamzah Haz bersama Suharso Monoarfa yang mendatangi Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri. Di dalam pertemuan itu, Hamzah juga menyatakan dukungannya kepada Jokowi.

Puncak konflik internal PPP terjadi pada 24 April lalu di mana diselenggarakan Mukernas III di Bogor, Jawa Barat. Forum Mukernas itu menjadi tempat islah kedua kubu yang berseteru itu.

Namun, meski islah sudah dicapai, internal PPP tetap memanas. Pasalnya, Suryadharma kembali bermanuver dengan menyebarkan surat dukungan untuk Prabowo ke sejumlah pengurus DPW.

Pada Senin (12/5/2014) ini, akhirnya PPP menyepakati dukungannya kepada Prabowo.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Nasional
Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Nasional
PAN Persoalkan Selisih 2 Suara Tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

PAN Persoalkan Selisih 2 Suara Tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

Nasional
Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Nasional
KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

Nasional
Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Nasional
Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Nasional
Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Nasional
Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Nasional
Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Nasional
Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Nasional
Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Nasional
Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Nasional
Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Nasional
Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com