Nasdem: Rekapitulasi Molor Bukti Buruknya Kinerja KPU

JAKARTA, KOMPAS.com - Kinerja Komisi Pemilihan Umum dinilai jeblok karena gagal menyelesaikan rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Legislatif 2014. Buntut dari keterlambatan itu menyebabkan partai politik terhambat dalam menentukan langkah koalisi sebagai salah satu tahapan menuju pemilu presiden.

"Terlambatnya rekapitulasi berdampak pada komposisi koalisi pilpres di beberapa partai," kata Wakil Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Willy Aditya, Selasa (6/5/2014).

Menurut Willy, keterlambatan itu menjadi bukti konkret bahwa KPU tak mampu memenuhi standar sebagai penyelenggara pemilu. Ia menilai kualitas demokrasi yang dicerminkan dalam tahapan pemilu menjadi rendah.

Willy mengatakan, sejak awal seharusnya KPU memaksimalkan kinerja panitia pemungutan suara di tingkat paling bawah. Dengan begitu, proses rekapitulasinya dapat lebih terorganisir dan tidak memakan perdebatan panjang di tingkat pusat. "Tidak hanya mengecewakan, tapi juga pelanggaran," katanya.

Penetapan rekapitulasi suara nasional terancam mundur karena masih banyak hasil dari provinsi yang belum selesai direkapitulasi. KPU menjadwalkan penyelenggaraan rapat rekapitulasi penghitungan perolehan suara hingga hari ini dan menetapkan hasilnya pada Jumat (9/5/2014). Waktunya hanya sekitar tiga hari lagi, sementara masih ada puluhan provinsi yang hasil suaranya belum disahkan.

Provinsi yang hasil rekapitulasinya sudah ditetapkan adalah Bangka-Belitung, Kalimantan Barat, Gorontalo, Jambi, Sumatera Barat, Bali, Kalimantan Tengah, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawsi Tengah. Adapun 15 provinsi yang rekapitulasinya belum disahkan adalah Riau, Jambi, Banten, Jawa Barat, Lampung, DKI Jakarta, Bengkulu, Aceh, Jawa Tengah (sembilan dapil sudah ditetapkan, hanya Dapil Jawa Tengah X yang belum ditetapkan), Yogyakarta, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tenggara, Sumatera Selatan, Sulawesi Barat, dan Kalimantan Timur.