Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Data Pemilih Tak Sesuai, Pengesahan Rekapitulasi Sulawesi Tenggara Ditunda

Kompas.com - 01/05/2014, 20:54 WIB
Arimbi Ramadhiani

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum belum mengesahkan hasil rekapitulasi Provinsi Sulawesi Tenggara. Berdasarkan keterangan saksi dari PDI Perjuangan Agustiani Tyo, banyak yang perlu dikoreksi oleh KPU Provinsi Sulawesi Tenggara terkait data pemilih. Menurutnya, ada perbedaan data pemilih.

"Kami jadi bertanya-tanya, kenapa berbeda? Sebaiknya perbaiki dulu. Tapi jangan pleno sendiri," ujarnya, saat skorsing Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Suara, di Ruang Sidang KPU, Jakarta, Kamis (1/5/2014).

Ia berharap, KPU Sultra mampu membenahi data jumlah pemilih yang tidak sesuai antara Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb) yang tercatat dan yang menggunakan. Agustiani mengungkapkan, menurut keterangan berita acara saksi PDI-P, rapat pleno yang diselenggarakan oleh KPU Sultra tidak mengundang saksi dan bersifat tertutup. Hal inilah yang mengundang kecurigaan para saksi.

"Enggak ada saksi. Mereka bisa saja menulis angka yang tidak sesuai," katanya.

Secara terpisah, Komisioner KPU Sultra Lahode Abdul Natsir mengatakan, adanya perbedaan data DPKTb yang terdaftar dan yang memilih karena kurangnya surat suara di TPS. Untuk itu, KPU berencana melakukan pengecekan dan perbaikan dengan melakukan pleno ulang bersama para saksi.

"Pembetulannya harus mengundang beberapa pihak. Pengecekan bersama saksi," kata Natsir. 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 22 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 22 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Nasional
Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Nasional
Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri 'Drone AI' Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri "Drone AI" Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Nasional
Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Nasional
Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Nasional
Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Nasional
Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Nasional
15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, 'Prof Drone UI' Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, "Prof Drone UI" Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

Nasional
Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

Nasional
Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Nasional
Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Nasional
Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Nasional
9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

Nasional
Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com