Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Aher Berharap Jadi Cawapres Prabowo

Kompas.com - 29/04/2014, 18:28 WIB
Icha Rastika

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com -- Politisi Partai Keadilan Sejahtera, Ahmad Heryawan, berharap diajukan partainya untuk menjadi bakal calon wakil presiden yang mendampingi bakal calon presiden dari Partai Gerindra, Prabowo Subianto. Gerindra tengah menjajaki upaya koalisi dengan PKS dalam menghadapi pemilihan presiden Juli mendatang.

"Ya kemungkinan besar keinginan dalam konteks sebagai PKS ya keinginannya pasti satu di antara tiga dipilih jadi cawapres," kata Gubernur Jawa Barat ini, di Istana Negara, Jakarta, Selasa (29/4/2014).

Adapun Ahmad Heryawan, yang biasa disapa Aher, merupakan satu dari tiga bakal calon presiden yang akan diusung PKS. Dua bakal calon lainnya adalah Presiden PKS Anis Matta dan Ketua Fraksi PKS di DPR, Hidayat Nur Wahid.

Aher tidak mempermasalahkan jika targetnya yang semula menjadi capres PKS diturunkan menjadi cawapres. Menurut Aher, ada saatnya untuk berpikir realistis dalam membaca situasi politik.

"Pada gilirannya kan harus realistis. Pada saatnya ada kesepakatan dari capres ke cawapres, ya enggak apa-apa," katanya.

Ketika ditanya kesiapannya untuk menjadi bakal cawapres untuk Prabowo, ia menyerahkan keputusan terkait hal ini kepada tim PKS yang dibentuk untuk mengkaji kemungkinan koalisi dengan Gerindra. Dia menyerahkan kepada tim untuk memilih satu dari tiga capres PKS yang akan diajukan sebagai cawapres Prabowo.

"Tentu urusan-urusan penugasan kita serahkan saja pada tim PKS. Ditugaskan Pak HNW, Pak Anis Matta, tugaskan saya juga boleh," katanya.

Aher juga menilai, PKS dan Gerindra mempunyai kemiripan platform. Terkait kemungkinan koalisi, Prabowo telah bertemu dengan Ketua Majelis Syuro PKS Hilmi Aminuddin dan Anis Matta.

"Dengan Ustaz Hilmi sudah, dengan Pak Anis Matta sudah, dengan Heryawan yang belum," katanya.

Sebelumnya diberitakan, PKS menerima ajakan untuk berkoalisi yang disampaikan Gerindra secara tertulis. Sebagai respons atas ajakan tersebut, PKS membentuk tim khusus. Menurut Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Taufik Ridho, PKS memilih berkoalisi dengan Gerindra karena baru partai tersebut yang telah mengirimkan surat resmi ke PKS soal koalisi, sedangkan partai lain sekadar melakukan komunikasi informal. 

Tim tersebut akan dipimpin Taufik, beranggotakan Ketua Fraksi PKS di DPR, Hidayat Nur Wahid; Wakil Ketua DPR Shohibul Iman; Wakil Ketua Komisi III DPR Muzzamil Yusuf; dan Bendahara PKS Mahfudz Abdurrahman.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Bingung Mau Siapkan Jawaban

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Bingung Mau Siapkan Jawaban

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Nasional
Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com