Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Islah Tercapai, PPP Siap Koalisi dengan Parpol Mana Pun Termasuk Gerindra

Kompas.com - 24/04/2014, 14:34 WIB
Ihsanuddin

Penulis


BOGOR, KOMPAS.com — Sekretaris Jenderal PPP Romahurmuziy mengatakan, partainya masih membuka diri untuk menjalin koalisi dengan partai lain. Tidak hanya dengan Gerindra, tetapi juga dengan partai lain.

Hal itu disampaikan oleh Romy, sapaannya, setelah para pengurus PPP menempuh islah atas gejolak politik yang terjadi akhir-akhir ini. Gejolak itu muncul setelah Ketua Umum PPP Suryadharma Ali menyatakan berkoalisi dengan Gerindra dan calon presiden dari Gerindra, Prabowo Subianto.

Romy mengatakan, setelah islah yang dicapai dalam Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) III di Bogor, Kamis (24/4/2014), PPP akan menimbang arah koalisi partai. Sebagaimana fatwa dari Ketua Majelis Syariah DPP PPP Maemoen Zubair, PPP belum berkoalisi dan mendukung pencapresan partai mana pun. Dengan begitu, dukungan ke Partai Gerindra otomatis batal.

"Dukungan kepada Prabowo dan Gerindra kita akan bicarakan kemudian, tapi kita siap membuka diri untuk bekerja sama," kata Romy seusai penyelenggaraan Mukernas di Bogor, Kamis siang.

Romy mengatakan, dengan dicapainya islah dan diterimanya fatwa Maemoen, masalah koalisi juga akan kembali ke titik nol. PPP belum berkoalisi dengan satu partai pun, tetapi membuka peluang untuk berkoalisi dengan partai mana pun.

"Kalau yang disampaikan dalam rapimnas sebenarnya beragam. Ada yang ingin kita bersatu dengan partai Islam. Ada yang ingin ke Jokowi. Ada yang ingin ke Aburizal. Jadi, banyak alternatif yang kita lihat," katanya.

Oleh karena itu, mulai saat ini, PPP akan mulai menjalin komunikasi dengan semua partai politik. Hal tersebut telah dituangkan dalam keputusan Mukernas III hari ini. Majelis musyawarah partai secara kolektif kolegial akan melakukan lobi-lobi politik dalam rangka penjajakan koalisi partai serta penjajakan calon presiden dan calon wakil presiden.

Steering Commite Mukernas Lukman Hakim Saifuddin mengatakan, setelah penjajakan dilakukan secara intensif, nantinya akan ditarik keputusan melalui sebuah rapat pimpinan nasional. "Mengamanatkan kepada DPP PPP melaksanakan rapimnas selambat-lambatnya minggu pertama bulan Mei 2014 untuk menetapkan koalisi serta capres atau cawapres dari PPP," kata Lukman.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Hendak Mundur dari Ketum PBB, Yusril Disebut Ingin Ada di Luar Partai

Hendak Mundur dari Ketum PBB, Yusril Disebut Ingin Ada di Luar Partai

Nasional
[POPULER NASIONAL] Anies Dikritik karena Ingin Rehat | Revisi UU Kementerian Negara Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

[POPULER NASIONAL] Anies Dikritik karena Ingin Rehat | Revisi UU Kementerian Negara Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Nasional
Tanggal 22 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 22 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Nasional
Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Nasional
Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri 'Drone AI' Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri "Drone AI" Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Nasional
Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Nasional
Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Nasional
Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Nasional
Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Nasional
15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, 'Prof Drone UI' Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, "Prof Drone UI" Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

Nasional
Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

Nasional
Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Nasional
Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Nasional
Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com