Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menteri Pertanian Kecipratan Uang Suap dari Anggoro

Kompas.com - 23/04/2014, 19:29 WIB
Dian Maharani

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pertanian Suswono disebut ikut menikmati uang suap yang diberikan pemilik PT Masaro Radiokom, Anggoro Widjojo, kepada Ketua Komisi IV DPR saat itu, Yusuf Erwin Faisal. Suswono yang saat itu anggota Komisi IV DPR mendapatkan Rp 50 juta dari Yusuf.

"Uang tersebut oleh Yusuf dibagi-bagikan kepada anggota Komisi IV DPR RI, antara lain Suswono Rp 50 juta, Muhtarudin sejumlah Rp 50 juta, dan Nurhadi M Musawir Rp 5 juta," ujar jaksa Riyono saat membacakan surat dakwaan Anggoro di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Rabu (23/4/2014).

Dalam dakwaan, Anggoro memerintahkan anaknya, David Angkawidjaya, untuk memberikan sejumlah uang kepada Yusuf. Uang itu diberikan setelah Yusuf mengesahkan rancangan pagu anggaran 69 program Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan Tahun 2007. Dalam rancangan pagu anggaran itu, salah satunya terdapat anggaran proyek Sistem Komunikasi Radio Terpadu (SKRT) senilai Rp 180 miliar.

Atas perintah Anggoro, David menghubungi Yusuf dengan mengatakan, "Pak Yusuf saya disuruh Pak Anggoro untuk bertemu bapak." Yusuf kemudian menjawab, "Agar dititipkan ke Tri Budi Utami." Uang itu akhirnya diberikan David kepada Tri di ruang Sekretariat Komisi IV DPR RI.

Sebelumnya, Anggoro telah menjanjikan akan memberikan sejumlah uang pada Yusuf jika rancangan pagu bagian anggaran 69 program itu segera disahkan. Untuk membicarakan hal itu, Anggoro melakukan pertemuan dengan anggota Komisi IV, Muhtarudin di Kudus Bar Hotel Sultan. Anggoro meminta dukungan pada Muhtarudin agar dibantu proses pembahasan anggaran SKRT di Komisi IV.

Selanjutnya Anggoro menemui Yusuf untuk memastikan anggaran SKRT 2007. Yusuf kemudian berjanji mengecek ke tim SKRT di Komisi IV. "Pada kesempatan tersebut, terdakwa menjanjikan akan memberikan sejumlah uang kepada anggota Komisi IV," ujar jaksa Riyono.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Nasional
Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Nasional
9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

Nasional
Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Nasional
Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Nasional
Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Nasional
Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Nasional
Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Nasional
UKT Mahal, Komisi X Minta Dana Pendidikan Juga Dialokasikan untuk Ringankan Beban Mahasiswa

UKT Mahal, Komisi X Minta Dana Pendidikan Juga Dialokasikan untuk Ringankan Beban Mahasiswa

Nasional
Jokowi Ingin TNI Pakai 'Drone', Guru Besar UI Sebut Indonesia Bisa Kembangkan 'Drone AI'

Jokowi Ingin TNI Pakai "Drone", Guru Besar UI Sebut Indonesia Bisa Kembangkan "Drone AI"

Nasional
Komisi X DPR RI Bakal Panggil Nadiem Makarim Imbas Kenaikan UKT

Komisi X DPR RI Bakal Panggil Nadiem Makarim Imbas Kenaikan UKT

Nasional
Jawab Kebutuhan dan Tantangan Bisnis, Pertamina Luncurkan Competency Development Program

Jawab Kebutuhan dan Tantangan Bisnis, Pertamina Luncurkan Competency Development Program

Nasional
Kemenag: Jemaah Haji Tanpa Visa Resmi Terancam Denda 10.000 Real hingga Dideportasi

Kemenag: Jemaah Haji Tanpa Visa Resmi Terancam Denda 10.000 Real hingga Dideportasi

Nasional
Hari Ke-6 Pemberangkatan Haji, 41.189 Jemaah Asal Indonesia Tiba di Madinah

Hari Ke-6 Pemberangkatan Haji, 41.189 Jemaah Asal Indonesia Tiba di Madinah

Nasional
UKT Naik Bukan Sekadar karena Status PTNBH, Pengamat: Tanggung Jawab Pemerintah Memang Minim

UKT Naik Bukan Sekadar karena Status PTNBH, Pengamat: Tanggung Jawab Pemerintah Memang Minim

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com