Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Prabowo Butuh Pendamping yang Bisa Tutupi Isu Pelanggaran HAM"

Kompas.com - 16/04/2014, 03:24 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com -- Pengamat politik dari Lembaga Pemilih Indonesia Boni Hargens menilai, bakal calon presiden dari Partai Gerindra Prabowo Subianto membutuhkan bakal calon wakil presiden yang bisa menutupi kelemahannya.

Menurut Boni, di antara kelemahan mantan Danjen Kopassus itu adalah isu pelanggaran hak asasi manusia pada 1998. "Yang dipilih harus bersih karena dia (Prabowo) bermasalah. Jadi bisa mem-back-up kelemahan dia," kata Boni di Jakarta, Selasa (15/4/2014) sore.

Prabowo, menurut Boni, tidak boleh memilih calon yang hanya bisa mendongkrak popularitas. Sebab, ujar dia, saat ini sosok Prabowo sudah cukup populer meskipun masih kalah dengan bakal calon presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Joko Widodo.

Dengan memilih calon yang bersih, menurut Boni, Prabowo akan dapat menutup sebagian kesalahannya pada masa lalu. "Jadi, wakil dia tidak boleh pragmatis, kalau seperti Hatta (Ketua Umum Partai Amanat Nasional Hatta Rajasa) masih susah karena dia juga bermasalah. Dia harus benar-benar bersih."

Selain itu, Boni juga menilai sosok Prabowo masih mempunyai kelemahan dalam hal elektabilitas partai. Gerindra yang diperkirakan hanya mendapatkan suara sekitar 12 persen pada pemilu legislatif berdasarkan hasil hitung cepat berbagai lembaga, menurut dia, tidak cukup kuat untuk bersaing pada pilpres.

"Prabowo butuh yang punya kekuatan partai," kata Boni. "(Sosok pendampingnya harus) bisa mendongkrak Prabowo yang menjadi pesaing terberat Jokowi."

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

MUI Minta Satgas Judi Online Bertindak Tanpa Pandang Bulu

MUI Minta Satgas Judi Online Bertindak Tanpa Pandang Bulu

Nasional
Tolak Wacana Penjudi Online Diberi Bansos, MUI: Berjudi Pilihan Hidup Pelaku

Tolak Wacana Penjudi Online Diberi Bansos, MUI: Berjudi Pilihan Hidup Pelaku

Nasional
MUI Keberatan Wacana Penjudi Online Diberi Bansos

MUI Keberatan Wacana Penjudi Online Diberi Bansos

Nasional
[POPULER NASIONAL] Menkopolhukam Pimpin Satgas Judi Online | PDI-P Minta KPK 'Gentle'

[POPULER NASIONAL] Menkopolhukam Pimpin Satgas Judi Online | PDI-P Minta KPK "Gentle"

Nasional
Tanggal 18 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

Nasional
Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

Nasional
BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

Nasional
Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

Nasional
PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

Nasional
Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

Nasional
Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

Nasional
Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

Nasional
Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

Nasional
Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com