Pengamat : JK Mungkin Didrop dari Daftar Cawapres Jokowi

Menurut Djayadi, sosok Kalla yang cenderung senior dan dominan dalam memerintah tidak cocok dengan Jokowi. Jika dipasangkan dengan Jokowi, menurutnya, Kalla akan lebih menonjol. "Figur JK mungkin akan didrop, mereka mencari figur lain," kata Djayadi di Jakarta, Minggu (13/4/2014).

Dia menilai, PDI-P akan merapat kepada Partai Nasdem dan Partai Kebangkitan Bangsa dalam membangun koalisi pemenangan presiden. Menurut Djayadi, saat ini PDI-P tengah mencari bakal calon wakil presiden dari dua partai tersebut.

Sebelumnya Kalla pernah digadang-gadang PKB sebagai calon presiden. Kalla juga dekat dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh.

Djayadi juga mengatakan, sebagai partai berbasis nasionalis, PDI-P cenderung mencari partner yang berideologi Islam. Atas dasar itulah, menurutnya, PKB merupakan partai yang paling tepat untuk mengajukan cawapresnya. "Sementara Nasdem kan belum nuntut apa-apa, belum ada figur capres," sambungnya.

Meskipun menilai karakteristik Kalla tidak cocok dengan Jokowi, Djayadi mengatakan pengalaman Kalla dalam bidang ekonomi dan hubungan internasional dapat menutupi kelemahan Jokowi.

Selain itu, lanjutnya, Kalla berpengalaman menjalankan pemerintahan. "Harus ada tipologi kayak JK, kayak Ahok, tipe administrator, manage pemerintahan, merumuskan cepat kebijakan pemerintah, bisa manuver di DPR, selalu tegas mengambil keputusan, dan melaksanakan kebijakan pemerintah," tuturnya.

Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, menurut Djayadi, belum memiliki kemampuan yang setara dengan Kalla. Dia pun menilai PDIP masih ragu untuk menggandeng Muhaimin sebagai cawapres Jokowi.

"Mungkin PDIP masih mikir apakah Muhaimin mampu mengatasi kekurangan Jokowi, contoh dalam konteks hubungan internasional butuh wapres yang punya kemampuan internasional, Muhaimin kayaknya bukan penuhi kualifikasi itu," ujar Djayadi.

Nama lain yang disebut Djayadi adalah mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD yang juga politikus PKB. Menurutnya, Mahfud memang bisa melengkapi Jokowi namun dia lebih dikenal di bidang hukum dibandingkan dalam pemerintahan.

"Mahfud lebih dikenal orang hukum, tidak seluas JK, sementara di pemerintahan yang pokok itu ekonomi dan politik, hukum tentu, tapi yang pokok, kebijakan ekonomi dan politik," ucapnya.

Dia juga menilai, sosok cawapres yang dipilih bisa mempengaruhi keberpihakan masyarakat kepada Jokowi. Djayadi pun mengingatkan PDIP untuk menggandeng cawapres yang tidak kontroversial sehingga tidak merugikan Jokowi nantinya.

"PDIP tinggal cari orang yang bisa pertahankan tingkat elektabilitas Jokowi sekarang, tapi pada saat yang sama harus memeneuhi kekurangan yang ada di Jokowi," ucap Djayadi.