Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PKB Merasa Bangga Ajukan Muhaimin sebagai Cawapres

Kompas.com - 13/04/2014, 17:00 WIB
Icha Rastika

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Kebangkitan Bangsa mengajukan nama bakal calon wakil presiden kepada partai-partai nasionalis yang melamar PKB untuk bergabung dalam koalisi pemilihan presiden.

Menurut Ketua DPP PKB Marwan Jafar, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar adalah calon kuat cawapres PKB. Marwan mengatakan, ada dorongan dari internal PKB untuk memajukan Muhaimin sebagai cawapres.

"Dorongan itu kuat. Kalau ketua umumnya dicawapreskan, kira-kira perkiraan saya, merupakan kebanggaan, karena itu sebagai kader sendiri. PKB sendiri adalah partai berbasis kader," kata Marwan di Jakarta, Minggu (12/4/2014).

Menurut Marwan, sejauh ini pihaknya telah berkomunikasi dengan tiga partai nasionalis terkait koalisi. Ketiga partai itu adalah PDI-Perjuangan, Gerindra, dan Partai Demokrat. Dia juga mengungkapkan, PKB lebih condong untuk berkoalisi dengan partai nasionalis dibandingkan dengan partai-partai berbasis Islam.

"Kami realistis, dalam pengertian kalau kami mengusung capres sendiri, kelihatannya suaranya tidak cukup. Oleh karena itu, berdasarkan hasil quick count sementara ini, kami membidik atau mengusulkan kepada partai-partai berbasis nasionalis untuk mengajukan cawapres," ujarnya.

Dari ketiga partai berbasis nasionalis yang telah melamar PKB tersebut, Marwan mengisyaratkan kalau partainya lebih mesra dengan PDI-P.

"Cak Imin (Muhaimin) seperti anak dengan Ibu Mega, komunikasi dengan baik dengan PDI-P, grass root (akar rumput) bisa beriringan," sambungnya.

Mengenai tiga tokoh yang selama ini digadang-gadang PKB sebagai calon presiden, Marwan mengatakan bahwa pihaknya tetap menghormati ketiga tokoh itu. Mereka adalah pedangdut Rhoma Irama, mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla, dan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi,

Mahfud MD. Kendati demikian, lanjut Marwan, PKB tidak pernah menempatkan ketiganya sebagai bakal wakil presiden, melainkan menargetkan ketiganya sebaga bakal calon presiden.

"Selama ini kita tidak pernah bicara tiga tokoh itu dalam posisi cawapres, tetapi bahwa dinamika politik dan konstelasi politik nasional yang serba cepat ini sangat mungkin nanti kami akan berikan opsi-opsi kepada partai-partai yang akan melakukan koalisi," tuturnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com