Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Politik Uang, dari Asuransi hingga Sambal Terasi

Kompas.com - 08/04/2014, 17:53 WIB
Icha Rastika

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com --
Organisasi pemantau pemilihan umum (pemilu) Matamassa melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi mengenai dugaan politik uang yang dilakukan oleh sejumlah calon anggota legislatif di beberapa daerah, Selasa (8/4/2014). Dugaan politik uang yang dilaporkan hampir melibatkan semua partai politik.

"Ada laporan yang sebagian besar money politic hampir dilakukan semua parpol. Jenisnya banyak, memberikan tabungan, asuransi kecelakaan, kampanye minyak, dan sebagainya," kata Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) DKI Jakarta Umar Idris selaku pengelola matamassa.org dalam jumpa pers di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta.

Hadir dalam jumpa pers tersebut Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Paraja dan Juru Bicara KPK Johan Budi. Dalam laporannya kepada KPK, Matamassa menyertakan 20 dugaan pelanggaran pemilu yang disampaikan masyarakat.

Pertama, dugaan pembagian kartu asuransi kecelakaan oleh caleg Partai Demokrat Provinsi Jawa Barat Dapil Jabar V Irfan Suryanagara.

Kedua, penjualan sembako murah di Perumahan Kodam Bekasi yang diduga dilakukan oleh caleg Partai Keadilan Sejahtera, yaitu Mahfydz Abdurrahman, Ali Chudori, dan Rinto Andrianto.

Ketiga, dugaan pembagian sembako dan uang di Mushala Al Muslimin, Kampung Gaga, Semanan, Jakarta Barat, yang diduga dilakukan caleg Partai Demokrat, Tono Hartono.

Keempat, pembagian sembako murah dengan slogan PKS Vaganza di daerah pemilihan Kota Tangerang, Tangerang Selatan, serta Banten.

Kelima, dugaan pembagian uang yang dilakukan caleg PDI-Perjuangan, Effendi Simbolon, di GOR Cendrawasih, Cengkareng, Jakarta Barat, 1 April 2014.

Keenam, dugaan pembagian uang oleh caleg Partai Bulan Bintang, Madsanih, di Semanan, Kalideres, Jakarta Barat.

Ketujuh, santunan meninggal dunia dari caleg Partai Nasdem di kawasan Ciracas, Kampung Rambutan.

Kedelapan, buku doa dari PKS. Kesembilan, pemberian kerudung dari Partai Amanat Nasional di kawasan Tebet. Ke-10, pembagian sembako dan kerudung dari Partai Hanura di kawasan Tebet.

Ke-11, pembagi-bagian sambal terasi dari PKS di kawasan Kebayoran Lama, Jaksel. Ke-12, pembagian raket, uang, dan alat olahraga dari caleg Hanura di Ciracas, Jakarta Timur.

Ke-13, pembagian amplop yang diduga dilakukan caleg Hanura, Torus Sihombing. Ke-14, pembagian sarung diduga oleh caleg PKB di kawasan Taman Sari, Jakarta Barat.

Ke-15, pembagian sembako yang diduga dilakukan caleg PAN bernama Anzhar Cakra. Ke-16, pembagian hadiah yang diduga dilakukan caleg bernama Kelik Wirawan.

Ke-17, pembagian sembako yang diduga dilakukan caleg PDI-P, Charles Honoris. Ke-18, pembagian uang yang diduga dilakukan caleg Partai Gerindra di kawasan Kebun Sayur, Ciracas, Jaktim.

Ke-19, pembagian uang dan form pendaftaran asuransi di Kebayoran Baru yang diduga melibatkan caleg Gerindra, Adjie Gutomo. Ke-20, memberikan uang dalam bentuk tabungan kepada calon pemilih yang diduga dilakukan caleg Partai Demokrat Dapil 5 Nomor Urut 7.

Menurut Umar, sebanyak 20 laporan mengenai dugaan pencucian uang ini sudah diverifikasi Matamassa kepada si pelapor. Laporan ini juga sudah disampaikan Matamassa kepada KPU dan Bawaslu.

"Sejauh mana tindak lanjutnya, kami tidak tahu. Makanya, kami sampaikan ke KPK karena semakin kita biarkan politik uang terjadi, semakin besar ruang untuk korupsi," ucap Umar.

Laporan mengenai dugaan politik uang ini juga dapat diakses melalui laman matamassa.org.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 22 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 22 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Nasional
Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Nasional
Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri 'Drone AI' Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri "Drone AI" Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Nasional
Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Nasional
Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Nasional
Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Nasional
Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Nasional
15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, 'Prof Drone UI' Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, "Prof Drone UI" Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

Nasional
Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

Nasional
Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Nasional
Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Nasional
Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Nasional
9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

Nasional
Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com