Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Temukan Kecurangan di TPS, Ini yang Bisa Anda Lakukan

Kompas.com - 08/04/2014, 12:29 WIB
Deytri Robekka Aritonang

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Integritas dan kualitas pemilu legislatif juga ada di tangan pemilih. Setiap pemilih diharapkan melaporkan ke pengawas pemilu jika menemukan kecurangan di tempat pemungutan suara (TPS).

Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Nasrullah mengatakan, kecurangan yang paling mungkin muncul di TPS saat hari pemungutan suara, Rabu (9/4/2014), adalah praktek politik uang dan penggunaan atribut kampanye partai atau calon anggota legislatif (caleg).

"Waspadai ada warga yang menggunakan kaus partai yang ada gambar dan nomor urut partai atau bahkan nama calegnya di TPS. Saya tekankan, itu tidak boleh," kata Nasrullah di Jakarta, Selasa (8/4/2014).

Modus tersebut dapat diakali dengan memarkir kendaraan yang ditempeli stiker, poster atau atribut sejenis yang berisi nama dan nomor urut partai atau caleg di sekitar TPS.

Kecurangan lainnya, kata dia, adalah modus politik uang dengan memotret surat suara yang telah dicoblos. Foto kemudian ditunjukkan kepada caleg atau tim sukses peserta pemilu untuk diganti dengan sejumlah uang.

"Makanya saya minta jangan ada pemilih yang membawa kamera atau handphone ke bilik suara. handphone dititipkan saja ke KPPS (kelompok penyelenggara pemungutan suara)," kata Nasrullah.

Kecurangan lain adalah mengizinkan warga memilih, padahal tidak terdaftar di Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Khusus (DPK) atau Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) atau yang tidak dapat menunjukkan kartu identitas yang alamatnya sesuai dengan lokasi TPS.

Jika menemukan kecurangan dengan modus-modus serupa, laporkan pada pengawas terdekat seperti pengawas pemilu lapangan (PPL), atau panitia pengawas pemilu kecamatan (panwascam). PPL biasanya berkantor di kantor desa/kelurahan setempat sedangkan panwascam di kantor kecamatan.

Kadang, PPL dan panwascam berkeliling TPS saat pemungutan suara berlangsung. Jika ada, Anda dapat melaporkan kepada pemantau yang kerap memantau langsung ke TPS.

Agar laporan anda dapat ditindaklanjuti, bawa bukti yang menguatkan laporan, misalnya foto peristiwa pelanggaran. Jangan lupa juga mencatat nama orang yang terlibat, waktu dan lokasi kejadian.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Yusril Bakal Mundur dari Ketum PBB demi Regenerasi

Yusril Bakal Mundur dari Ketum PBB demi Regenerasi

Nasional
Hendak Mundur dari Ketum PBB, Yusril Disebut Ingin Ada di Luar Partai

Hendak Mundur dari Ketum PBB, Yusril Disebut Ingin Ada di Luar Partai

Nasional
[POPULER NASIONAL] Anies Dikritik karena Ingin Rehat | Revisi UU Kementerian Negara Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

[POPULER NASIONAL] Anies Dikritik karena Ingin Rehat | Revisi UU Kementerian Negara Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Nasional
Tanggal 22 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 22 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Nasional
Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Nasional
Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri 'Drone AI' Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri "Drone AI" Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Nasional
Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Nasional
Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Nasional
Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Nasional
Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Nasional
15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, 'Prof Drone UI' Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, "Prof Drone UI" Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

Nasional
Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

Nasional
Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Nasional
Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com