Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

SBY: Era Pemerintahan Saya, Koruptor Tak Bisa Sembunyi

Kompas.com - 05/04/2014, 19:42 WIB
Sabrina Asril

Penulis


SIDOARJO, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan, selama ia menjabat sebagai Presiden RI, banyak hal telah dilakukan untuk memberantas korupsi. Dia menyebutkan, pemberantasan korupsi selama 10 tahun pemerintah berjalan lebih baik karena koruptor tak bisa lagi berlindung.

"Era pemerintahan saya, sepanjang ini pemberantasan korupsi bisa dilakukan secara besar-besaran. Dulu koruptor sembunyi, sekarang tidak. Dulu ada koruptor aman, sekarang tidak pandang bulu," ujar SBY dalam orasinya di hadapan puluhan ribu kader dan simpatisan Partai Demokrat di Stadion Delta Sidoarjo, Jawa Timur, Sabtu (5/4/2014).

SBY mengatakan, partainya bukan partai yang paling banyak melakukan korupsi. SBY menuturkan, masih ada parpol yang lebih korup. SBY menegaskan bahwa Partai Demokrat akan tetap konsisten memberantas korupsi.

"Menindak anggota yang melakukan korupsi. Sampai sekarang dan ke depan, Partai Demokrat gigih mendukung (pemberantasan) korupsi," ujar SBY.

Pada kampanye terakhir Partai Demokrat ini, hadir jajaran elite partai bernomor 7 tersebut, yakni Ketua Harian Syarief Hasan, Wakil Ketua Majelis Tinggi Marzuki Alie, Wakil Ketua Umum Soekarwo, Ketua Dewan Pembina EE Mangindaan, Sekretaris Majelis Tinggi Jero Wacik. Selain itu, kampanye juga dihadiri oleh peserta Konvensi Calon Presiden Partai Demokrat, Dahlan Iskan dan Pramono Edhie Wibowo.

Kampanye terakhir Demokrat tetap mengandalkan sosok SBY sebagai juru kampanye utama dan satu-satunya. SBY mengangkat isu korupsi dalam dua kampanye terakhir, yakni saat di Jakarta dan Sidoarjo. Selebihnya, SBY lebih banyak menyampaikan capaian pemerintah yang biasanya disebut sebagai "7 Kabar Baik". Akan tetapi, dalam kampanye di Sidoarjo, SBY tak memberitakan kabar baik itu. Sebagai gantinya, dia menyebut 11 sasaran khusus Demokrat dalam 5 tahun mendatang. Sebanyak 11 sasaran khusus itu mencakup penanggulangan kemiskinan, gaji pegawai dan buruh, alokasi anggaran pendidikan, dan jaminan bagi program pro rakyat. "Nantinya, Partai Demokrat akan dukung capres yang paling baik dan paling mampu, serta paling siap," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

Nasional
Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

Nasional
BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

Nasional
Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

Nasional
PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

Nasional
Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

Nasional
Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

Nasional
Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

Nasional
Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

Nasional
Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

Nasional
Pelaku Judi 'Online' Dinilai Bisa Aji Mumpung jika Dapat Bansos

Pelaku Judi "Online" Dinilai Bisa Aji Mumpung jika Dapat Bansos

Nasional
Kemenag: Pemberangkatan Selesai, 553 Kloter Jemaah Haji Indonesia Tiba di Arafah

Kemenag: Pemberangkatan Selesai, 553 Kloter Jemaah Haji Indonesia Tiba di Arafah

Nasional
Pengamat Sebut Wacana Anies-Kaesang Hanya 'Gimmick' PSI, Risikonya Besar

Pengamat Sebut Wacana Anies-Kaesang Hanya "Gimmick" PSI, Risikonya Besar

Nasional
Jelang Idul Adha 2024, Pertamina Patra Niaga Sigap Tambah Solar dan LPG 3 Kg

Jelang Idul Adha 2024, Pertamina Patra Niaga Sigap Tambah Solar dan LPG 3 Kg

Nasional
Hindari Sanksi Berat dari Pemerintah Arab Saudi, Komisi VIII Minta Jemaah Haji Nonvisa Haji Segera Pulang

Hindari Sanksi Berat dari Pemerintah Arab Saudi, Komisi VIII Minta Jemaah Haji Nonvisa Haji Segera Pulang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com