Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei INES: Masyarakat Ingin Presiden Tegas seperti Prabowo

Kompas.com - 31/03/2014, 18:01 WIB
Fathur Rochman

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Survei Indonesia Network Elections Survey (INES) menempatkan bakal calon presiden Partai Gerindra Prabowo Subianto pada urutan teratas sebagai calon presiden dengan elektabilitas tertinggi dengan 35,2 persen. Hal itu terungkap dalam launching survei tentang Elektabilitas Parpol dan Capres Jelang Pemilu 2014, di Ballroom Hotel Sari Pan Pacific, Jakarta, Senin (31/3/2014). 

Sementara itu, di urutan kedua, Ketua Umum DPP Partai Demokrasi Perjuangan Megawati Soekarnoputri (18,7 persen), dan diikuti bakal capres PDI-P Joko Widodo (9,4 persen). 

"Berdasarkan survei, ada kecenderungan mayoritas masyarakat, yang diperlukan bangsa ini adalah ketegasan. Yang diharapkan masyarakat menjadi presiden saat terpilih nanti adalah Prabowo Subianto," ujar peneliti INES, Satya Wijayantara.

Tingginya elektabilitas Prabowo dalam survei ini, menurut Satya, karena masyarakat menginginkan pemimpin yang memiliki karakter kepemimpinan kuat, jujur, bersih, dan berkomitmen memenuhi janji.

Sementara itu, Direktur Eksekutif INES Irwan Suhanto mengatakan, elektabilitas Megawati yang melampaui Jokowi, bisa jadi cermin bahwa ada dua faksi di tubuh PDI-P. Ia menilai, turunnya pamor Jokowi karena masyarakat menganggap Jokowi belum punya kapasitas untuk menjadi pemimpin nasional. Temuan survei juga menganggap Jokowi tidak punya komitmen dalam memegang amanah rakyat.

Adapun untuk elektabilitas partai, survei INES juga menempatkan Gerindra pada urutan pertama dengan 25,4 persen, disusul PDI-P dengan 21,1 persen, dan Golkar di urutan ketiga dengan 18,9.

"Biarkan publik yang menguji hasil survei INES. Kita lihat nanti hasilnya setelah Pemilu 2014," ujar Irwan.

Survei ini dilakukan pada 14-21 Maret 2014 terhadap 6.588 responden di seluruh Indonesia. Responden merupakan warga negara Indonesia yang telah mempunyai hak pilih. Metode survei adalah multistage random sampling dengan margin of error +/- 1,21 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. 

Survei ini dibuat dan dibiayai oleh Indonesia Network Election Survei bekerja sama dengan FSP BUMN Bersatu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Nasional
KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

Nasional
Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Nasional
Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Nasional
Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Nasional
Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Nasional
Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Nasional
Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Nasional
Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Nasional
Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Nasional
Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Nasional
Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Nasional
PDI-P Harap PTUN Tidak Biarkan Pelanggaran Hukum yang Diduga Dilakukan KPU

PDI-P Harap PTUN Tidak Biarkan Pelanggaran Hukum yang Diduga Dilakukan KPU

Nasional
KPK Sebut SPDP Kasus Korupsi di PDAM Boyolali Hoaks

KPK Sebut SPDP Kasus Korupsi di PDAM Boyolali Hoaks

Nasional
Kompolnas Dorong Motif Bunuh Diri Brigadir RAT Tetap Diusut meski Penyelidikan Kasus Dihentikan

Kompolnas Dorong Motif Bunuh Diri Brigadir RAT Tetap Diusut meski Penyelidikan Kasus Dihentikan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com