Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini Tantangan Jokowi jika Jadi Presiden Nanti

Kompas.com - 23/03/2014, 14:06 WIB
Icha Rastika

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Ada sejumlah tantangan yang harus dihadapi Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) jika terpilih menjadi presiden 2014-2019. Akademisi dari Universitas Al Azhar, Ziyad Al Falahi, mengatakan, tantangan pertama yang akan dihadapi Jokowi jika jadi presiden nanti adalah kisruh pemilu.

Ziyad mempertanyakan pengalaman Jokowi dalam menghadapi kemungkinan terjadinya kekacauan setelah pemilu.

"Ini masalah keamanan, apalagi kalau nanti ada banyak partai yang enggak lolos karena parliementary threshold, pemilu akan kisruh. Apakah Jokowi punya pengalaman mengatasi konflik yang besar? Saya belum lihat Jokowi menghadapi situasi chaos," kata Ziyad di Jakarta, Minggu (23/3/2014).

Tantangan kedua, kata Ziyad, mengenai bagaimana Jokowi nantinya memimpin Indonesia menghadapi ASEAN Community 2015. Memasuki 2015, terbuka pasar bebas Asia Tenggara sehingga produk lokal harus bersaing dengan produk negara-negara Asia Tenggara lainnya.

"Ini juga jadi tantangan presiden baru terpilih. Pasar Tanah Abang bukan hanya dihuni Jawa, Batak, tapi juga Thailand, Vitenam. Tidak semudah sekarang mengelola Pasar Tanah Abang," katanya.

Tantangan ketiga, lanjutnya, bagaimana Jokowi nanti menghadapi konflik internasional. Ziyad mempertanyakan visi dan misi Jokowi menghadapi isu internasional yang selama ini belum pernah dilakukannya.

Keempat, menurut Ziyad, tantangan dalam menghadapi separatisme dan terorisme. Ziyad menilai, Jokowi belum berpengalaman menghadapi situasi di wilayah Timur Indonesia. "Jokowi hanya ngetop di Barat, tapi belum tentu di Timur. Padahal, wilayah itu bagian dari NKRI yang juga harus dipertahankan," ucapnya.

Oleh karena itu, lanjut Ziyad, diperlukan tokoh yang lebih berpengalaman sebagai pendamping Jokowi untuk menghadapi tantangan-tantangan di atas. Ziyad juga berpendapat, Jokowi perlu mewaspadai pemerintahannya nanti disusupi gerbong-gerbong oportunis yang mendukungnya pada akhir-akhir saja karena melihat popularitas Jokowi.

"Karena dalam waktu singkat, ada proses jaringan dan kaderisasi yang tidak berjalan mulus. Jokowi popularitasnya dari 5, 10, 50, orang masuk tim saya misalnya, ini tim yang oportunis, pendompleng, tidak sejak awal mendukung," tutur Ziyad.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi dan Mentan Amran Sulaiman Bersepeda Bareng di Mataram

Jokowi dan Mentan Amran Sulaiman Bersepeda Bareng di Mataram

Nasional
'Jokowi Tembok Tebal yang Halangi PDI-P Berkoalisi dengan Prabowo'

"Jokowi Tembok Tebal yang Halangi PDI-P Berkoalisi dengan Prabowo"

Nasional
Projo Ungkap Kemungkinan Jokowi Akan Gabung Parpol Lain Setelah Tak Dianggap PDI-P

Projo Ungkap Kemungkinan Jokowi Akan Gabung Parpol Lain Setelah Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Jokowi Makan Mie Gacoan di NTB, Pesan Mi Level 0

Jokowi Makan Mie Gacoan di NTB, Pesan Mi Level 0

Nasional
Kaum Intelektual Dinilai Tak Punya Keberanian, Justru Jadi Penyokong Kekuasaan Tirani

Kaum Intelektual Dinilai Tak Punya Keberanian, Justru Jadi Penyokong Kekuasaan Tirani

Nasional
[POPULER NASIONAL] Para Sesepuh Kopassus Bertemu | Prabowo Ingin Libatkan Megawati Susun Kabinet

[POPULER NASIONAL] Para Sesepuh Kopassus Bertemu | Prabowo Ingin Libatkan Megawati Susun Kabinet

Nasional
Rute Transjakarta 9F Rusun Tambora - Pluit

Rute Transjakarta 9F Rusun Tambora - Pluit

Nasional
Tanggal 4 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 4 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 3 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 3 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sidang Perdana Hakim Agung Gazalba Saleh di Kasus Gratifikasi dan TPPU Digelar 6 Mei 2024

Sidang Perdana Hakim Agung Gazalba Saleh di Kasus Gratifikasi dan TPPU Digelar 6 Mei 2024

Nasional
Respons MA soal Pimpinan yang Dilaporkan ke KY karena Diduga Ditraktir Makan Pengacara

Respons MA soal Pimpinan yang Dilaporkan ke KY karena Diduga Ditraktir Makan Pengacara

Nasional
KY Verifikasi Laporan Dugaan Pelanggaran Etik Pimpinan MA, Dilaporkan Ditraktir Makan Pengacara

KY Verifikasi Laporan Dugaan Pelanggaran Etik Pimpinan MA, Dilaporkan Ditraktir Makan Pengacara

Nasional
Terbaik di Jatim, KPK Nilai Pencegahan Korupsi dan Integritas Pemkot Surabaya di Atas Rata-rata Nasional

Terbaik di Jatim, KPK Nilai Pencegahan Korupsi dan Integritas Pemkot Surabaya di Atas Rata-rata Nasional

BrandzView
Saksi Sebut SYL Bayar Biduan Rp 100 Juta Pakai Duit Kementan

Saksi Sebut SYL Bayar Biduan Rp 100 Juta Pakai Duit Kementan

Nasional
Dukung Pemasyarakatan Warga Binaan Lapas, Dompet Dhuafa Terima Penghargaan dari Kemenkumham

Dukung Pemasyarakatan Warga Binaan Lapas, Dompet Dhuafa Terima Penghargaan dari Kemenkumham

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com