Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Megawati Ungkap Proses Memilih Jokowi Jadi Capres PDI-P

Kompas.com - 22/03/2014, 17:43 WIB
Ihsanuddin

Penulis


BADUNG, KOMPAS.com
 — Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Megawati Soekarnoputri mengungkapkan proses dirinya menyeleksi calon presiden sehingga akhirnya Joko Widodo alias Jokowi-lah yang terpilih. Menurut Mega, proses pemilihan Jokowi itu bukanlah hal yang tiba-tiba, melainkan sudah diperhitungkan secara matang dalam jangka waktu yang panjang.

"Untuk jadi pemimpin, tidak bisa dilakukan dengan cara-cara curang. Jadi pemimpin itu susah, dia harus memiliki mata hati, dia harus memiliki kejujuran keadilan untuk membangun bangsa ini. Sebab itulah, saya melihat-melihat-melihat-melihat, si ini tidak, si itu tidak, sana coret, sini coret. Muncullah seorang yang kerempeng itu. Tapi biarpun kerempeng, dia tetap banteng," kata Megawati saat kampanye di Badung, Bali, Sabtu (22/3/2014) sore.

Setelah memilih Jokowi untuk menjadi calon presiden, Megawati pun menanyakannya langsung kepada yang bersangkutan. "Saya tanya, mau kamu jadi presiden kalau ditugasi oleh Ibu? Karena Ibu sebagai Ketua Umum Partai, dan memiliki tugas dari partai untuk menunjuk calon presiden yang mau diusung, saya beri mandat kamu, Insinyur Joko Widodo, untuk menjadi calon presiden PDI-P," ungkap Megawati.

Sebelum Jokowi sempat menjawab pertanyaan itu, Megawati pun memberikan pesan-pesannya. "Kalau kamu tidak menggunakan hati dan nuranimu (saat menjawabnya), yang pertama, rakyat akan marah. Yang kedua, Allah juga akan marah," ujar Putri sang proklamator, Bung Karno, itu.

Akhirnya, Jokowi pun menyanggupi permintaan Megawati. Jadi, kata Megawati, pemilihan Jokowi bukan hanya karena popularitasnya yang tinggi. "Kenapa sih si kerempeng Jokowi namanya sangat terkenal? Sampai puncak gunung Papua sana kenal? Itu karena dia memang rajin mengunjungi rakyatnya, sama media difoto, diliput, jadi dia populer. Tapi dia tidak pernah mencari nama. Saya tahu dia orangnya tidak begitu. Saya kenal dia, dari saat di Solo juga memang sudah begitu orangnya," kata Megawati.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Nasional
PAN Persoalkan Selisih 2 Suara Tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

PAN Persoalkan Selisih 2 Suara Tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

Nasional
Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Nasional
KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

Nasional
Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Nasional
Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Nasional
Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Nasional
Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Nasional
Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Nasional
Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Nasional
Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Nasional
Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Nasional
Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Nasional
Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Nasional
KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com