Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dianggap Janggal, Anggaran Bansos Tiga Kementerian Tak Cair

Kompas.com - 19/03/2014, 19:59 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Anggaran bantuan sosial (bansos) tiga kementerian dianggap tidak jelas peruntukannya. Oleh karena itu, pemerintah memutuskan membintangi anggaran tersebut hingga proses klarifikasi selesai.

"Kementerian-kementerian yang belum jelas anggaran bansosnya masih ditanda bintang sebelum diklarifikasikan," ujar Menteri Koordinator Kesejahteraan Sosial Agung Laksono, di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Rabu (19/3/2014).

Kementerian yang ditahan dana bansosnya adalah Kementerian Agama, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Pemberdayaan Daerah Tertinggal. Di tiga kementerian tersebut, para menterinya merupakan elit partai. Menteri Agama Suryadharma Ali merupakan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan; Menteri Pertanian Suswono berasal dari Partai Keadilan Sejahtera; dan Menteri PDT Helmy Faishal Zaini dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).


Agung mengatakan, tak tahu sampai kapan dana bansos ini ditahan. Dia berharap, setelah pemilu, anggaran Bansos sudah terklarifikasi peruntukannya sehingga bisa dicairkan.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa mengimbau agar penggunaan dana bansos menunggu selesainya pelaksanaan pemilu. 


"Kalau memang tidak berpengaruh pada social protection, kalau perlu jangan dibelanjakan terlebih dahulu, sampai selesainya pemilu. KPK juga rekomendasi seperti itu," katanya.

Sebelumnya, Badan Pengawas Pemilu sudah mengantongi data program bantuan sosial periode 2013-2014 dari 10 kementerian yang menterinya maju sebagai calon anggota legislatif DPR. Untuk menelisik penggunaan dana bansos ini, Bawaslu menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com