Roy Suryo Klaim Tidak Punya Program Bansos

"Tidak ada dana bansos dalam arti kata bantuan langsung ke pihak sosial seperti kementerian-kementerian lain. Bahkan Kemenpora termasuk salah satu kementerian yang tidak mengajukan dana optimalisasi," kata Roy di Jakarta, Kamis (20/2/2014).

Dia mengatakan, jika dalam anggaran Kemenpora ada pos yang ditulis "bansos", dananya dialokasikan untuk dana operasional negara yang langsung diserahkan ke Komite Olahraha Nasional Indonesia (KONI) dan Komite Olahraga Indonesia (KOI) serta Satuan Pelaksana (Satlak) Prima.

Ia menuturkan, pihaknya tidak ingin ikut keliru seperti pihak yang menurutnya tidak mengerti soal dana bansos. "Saya tidak mau Kemenpora mengikuti jalan pikiran yang salah sehingga menari di gendang yang keliru. Kalau ada pihak lain yang tidak tahu, kami tidak berarti kami juga harus ikut-ikutan salah kan," katanya.

Sebelumnya, Bawaslu mengungkapkan, Kemenpora tidak memenuhi undangan terkait klarifikasi penggunaan dana bansos. Menpora Roy Suryo merupakan salah satu menteri yang mencalonkan diri menjadi anggora DPR. Bawaslu akan kembali memanggil pihak Kemenpora untuk mendapat kepastian soal alokasi dana bansosnya.

Selain Roy Suryo, ada sembilan orang menteri yang mencalonkan diri menjadi anggota DPR. Mereka adalah Menteri Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Syarifudin Hasan (Caleg Partai Demokrat Daerah Pemilihan Jawa Barat III), Menteri Perhubungan EE Mangindaan (Caleg PD Dapil Sulawesi Utara), Menteri Hukum dan HAM Amir Sjamsuddin (Caleg PD Demokrat Dapil Sulawesi Tenggara), Menteri Pertanian Suswono, (Caleg Partai Keadilan Sejahtera Dapil Jawa Tengah X) dan Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring (Caleg PKS Dapil Sumatera Utara I).

Ada pula Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar (Caleg Partai Kebangkitan Bangsa Dapil Jawa Timur VIII, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Jero Wacik (Caleg PD Dapil Bali), Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal Helmi Faisal Zaini (Caleg PKB Dapil NTB), dan Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan (Partai Amanat Nasional Dapil Lampung I).

Dari sepuluh kementerian, Kemenhub, Kemenkum HAM, Kemenkominfo, dan Kemen ESDM menyatakan tidak memiliki alokasi dana Bansos.