Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini Alasan Demokrat Pilih Peserta Konvensi Jadi Jurkam

Kompas.com - 12/03/2014, 15:36 WIB
Sabrina Asril

Penulis


SURABAYA, KOMPAS.com
- Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat Max Sopacua mengatakan, pihaknya membutuhkan para peserta konvensi dalam kampanye terbuka yang mulai dilakukan pekan depan. Menurut Max, hal itu membuktikan bahwa pihaknya tak membedakan kader atau non-kader dalam menentukan juru kampanye nasional (jurkamnas).

"Terlepas dari seberapa kuat mereka, mereka adalah figur. Mereka bicara sebagai capres, dan orang-orang mengetahui bahwa mereka adalah capres Demokrat. Benefit-nya di situ," ujar Max saat dihubungi, Rabu (12/3/2014).

Partai Demokrat menetapkan beberapa peserta konvensi capres Partai Demokrat sebagai juru kampanyenya seperti Pramono Edhie Wibowo, Dahlan Iskan, dan Endriartono Sutarto.

Max mengetahui banyak pro dan kontra terkait pemilihan nama peserta konvensi yang dijadikan jurkamnas Partai Demokrat itu, terutama Dahlan dan Endriartono yang bukan merupakan kader Demokrat.

"Jurkam kan tidak terbatas pada orang dalam saja. Orang luar juga welcome. Dahlan itu punya elektabilitas yang bagus, jadi diikutsertakan," ujarnya.

Selain itu, Max menjelaskan bahwa visi dan misi para peserta konvensi ini juga serupa dengan yang dimiliki Partai Demokrat. Sehingga, Max berkeyakinan tak akan ada masalah jika peserta konvensi menjadi jurkam Demokrat.

"Acuan mereka juga sama dengan acuan pak SBY," imbuh anggota Komisi I DPR itu.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah menetapkan tanggal 16 Maret-5 April adalah masa kampanye terbuka. Demokrat juga mulai mempersiapkan juru kampanyenya. Selain peserta konvensi capres Partai Demokrat, Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono juga akan turun mengisi acara-acara kampanye akbar Demokrat.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Dirut BPJS: Dokter Asing Boleh Layani Pasien BPJS Kesehatan, Asal...

Dirut BPJS: Dokter Asing Boleh Layani Pasien BPJS Kesehatan, Asal...

Nasional
Syukur Aisyah Rumahnya Direnovasi, Tak Lagi Tidur Beralas Tanah dan BAB di Plastik

Syukur Aisyah Rumahnya Direnovasi, Tak Lagi Tidur Beralas Tanah dan BAB di Plastik

Nasional
Ada Dugaan Jampidsus Dikuntit Densus, Menko Polhukam Sebut Hubungan Polri-Kejagung Aman

Ada Dugaan Jampidsus Dikuntit Densus, Menko Polhukam Sebut Hubungan Polri-Kejagung Aman

Nasional
Kementan Danai Acara Partai Nasdem untuk Caleg DPR RI Rp 850 Juta

Kementan Danai Acara Partai Nasdem untuk Caleg DPR RI Rp 850 Juta

Nasional
Jampidsus Dilaporkan Dugaan Korupsi, Ketua KPK: Semua Aduan Ditangani dengan Prosedur Sama

Jampidsus Dilaporkan Dugaan Korupsi, Ketua KPK: Semua Aduan Ditangani dengan Prosedur Sama

Nasional
Kalah di Putusan Sela, KPK Akan Bebaskan Lagi Hakim Agung Gazalba Saleh

Kalah di Putusan Sela, KPK Akan Bebaskan Lagi Hakim Agung Gazalba Saleh

Nasional
Megawati Kritik Revisi UU MK, PDI-P Pertimbangkan Layangkan Nota Keberatan Saat Paripurna DPR

Megawati Kritik Revisi UU MK, PDI-P Pertimbangkan Layangkan Nota Keberatan Saat Paripurna DPR

Nasional
Ingatkan Kader PDI-P, Megawati: Yang tidak Bekerja untuk Rakyat, 'Out'

Ingatkan Kader PDI-P, Megawati: Yang tidak Bekerja untuk Rakyat, "Out"

Nasional
Jampidsus Diduga Dikuntit Densus 88, Menko Polhukam: Mungkin Berita Itu Simpang Siur

Jampidsus Diduga Dikuntit Densus 88, Menko Polhukam: Mungkin Berita Itu Simpang Siur

Nasional
Khawatir Ancaman, Dua Saksi Kasus SYL Dapat Perlindungan dari LPSK

Khawatir Ancaman, Dua Saksi Kasus SYL Dapat Perlindungan dari LPSK

Nasional
Nadiem Sebut Kenaikan UKT Mencemaskan

Nadiem Sebut Kenaikan UKT Mencemaskan

Nasional
Hakim Agung Gazalba Saleh Menang di Putusan Sela, Nawawi Tunggu Laporan Jaksa KPK

Hakim Agung Gazalba Saleh Menang di Putusan Sela, Nawawi Tunggu Laporan Jaksa KPK

Nasional
Jokowi Sebut Birokrasi Efektif Harus Memudahkan dan Memuaskan Masyarakat

Jokowi Sebut Birokrasi Efektif Harus Memudahkan dan Memuaskan Masyarakat

Nasional
Menpan RB Sebut Gibran Bakal Lanjutkan Program 'INA Digital' Jokowi

Menpan RB Sebut Gibran Bakal Lanjutkan Program "INA Digital" Jokowi

Nasional
Komisi III Akan Panggil Kapolri dan Jaksa Agung untuk Klarifikasi Isu Penguntitan

Komisi III Akan Panggil Kapolri dan Jaksa Agung untuk Klarifikasi Isu Penguntitan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com