Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PBB: Bubarkan Partai yang Kadernya Korupsi

Kompas.com - 08/02/2014, 03:39 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) MS Kaban menilai, partai yang kadernya terjerat kasus korupsi sebaiknya dibubarkan saja. Cara itu menurut dia merupakan bagian dari cara agar Indonesia benar-benar bersih dari korupsi.

"Kalau Indonesia mau bersih dari korupsi, partai-partai yang sekarang ini kadernya terlibat korupsi bubarin saja," kata Kaban dalam pengajian bulanan Muhammadiyah dengan tema "Visi Indonesia Masa Depan" di Pusat Dakwah Muhammadiyah, Jakarta, Jumat (7/2/2014) malam.

Kaban pun menganalogikan hal ini dengan Partai Komunis Indonesia (PKI) yang dibubarkan karena dianggap sebagai pengkhianat bangsa. Menurut dia, korupsi adalah suatu perbuatan yang mengkhianati bangsa sehingga partai yang melakukannya harus dibubarkan.

Lima tahun saja

Jika PBB terpilih menjadi partai penguasa dalam Pemilu 2014 mendatang, Kaban berjanji Indonesia akan bersih dari korupsi dalam waktu lima tahun saja. Dia berkeyakinan, pemberantasan korupsi bisa dilakukan bila pemerintah memang serius.

"Cita-cita pemberantasan korupsi di Indonesia selama 54 tahun belum juga selesai. Kalau kami terpilih, 5 tahun bersih Indonesia (dari korupsi)," ujar mantan Menteri Kehutanan itu.

Kaban berpendapat, pemberantasan korupsi tidak bisa hanya dilakukan dengan cara penindakan, tetapi juga harus dengan pencegahan. Oleh karena itu, kuncinya adalah mengubah cara berpikir pejabat di Indonesia yang selama ini masih menganggap korupsi sebagai hal sepele dan biasa. "Asal serius, lima tahun selesai. Bisa bersih asalkan serius. Jadi, kalau mau ada perubahan, pilih PBB di 2014," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPK Usut Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa Fiktif di PT Telkom Group, Kerugian Capai Ratusan Miliar

KPK Usut Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa Fiktif di PT Telkom Group, Kerugian Capai Ratusan Miliar

Nasional
Anggota DPR Sebut Pembubaran People’s Water Forum Coreng Demokrasi Indonesia

Anggota DPR Sebut Pembubaran People’s Water Forum Coreng Demokrasi Indonesia

Nasional
Namanya Disebut Masuk Bursa Pansel Capim KPK, Kepala BPKP: Tunggu SK, Baru Calon

Namanya Disebut Masuk Bursa Pansel Capim KPK, Kepala BPKP: Tunggu SK, Baru Calon

Nasional
Tutup Forum Parlemen WWF, Puan Tekankan Pentingnya Ketahanan Air

Tutup Forum Parlemen WWF, Puan Tekankan Pentingnya Ketahanan Air

Nasional
Singgung Kenaikan Tukin, Jokowi Minta BPKP Bekerja Lebih Baik

Singgung Kenaikan Tukin, Jokowi Minta BPKP Bekerja Lebih Baik

Nasional
Kembangkan Energi Terbarukan di RI dan Internasional, Pertamina NRE Gandeng Masdar

Kembangkan Energi Terbarukan di RI dan Internasional, Pertamina NRE Gandeng Masdar

Nasional
MK Tolak Gugatan PPP soal Perpindahan 21.000 Suara ke Partai Garuda di 4 Dapil

MK Tolak Gugatan PPP soal Perpindahan 21.000 Suara ke Partai Garuda di 4 Dapil

Nasional
Paparkan Hasil Forum Parlemen WWF, Puan Sebut Isu Air Akan Jadi Agenda Prioritas

Paparkan Hasil Forum Parlemen WWF, Puan Sebut Isu Air Akan Jadi Agenda Prioritas

Nasional
MK Tolak Gugatan PPP Terkait Hasil Pileg Dapil Jabar

MK Tolak Gugatan PPP Terkait Hasil Pileg Dapil Jabar

Nasional
Sidang Asusila Ketua KPU, Anggota Komnas HAM dan Perempuan Jadi Ahli

Sidang Asusila Ketua KPU, Anggota Komnas HAM dan Perempuan Jadi Ahli

Nasional
Belanja Negara Makin Besar, Jokowi Minta BPKP Inovasi Gunakan Teknologi Digital

Belanja Negara Makin Besar, Jokowi Minta BPKP Inovasi Gunakan Teknologi Digital

Nasional
Pegawai Protokol Kementan hingga Pihak Swasta Jadi Saksi Sidang Kasus Korupsi SYL

Pegawai Protokol Kementan hingga Pihak Swasta Jadi Saksi Sidang Kasus Korupsi SYL

Nasional
Ketua KPK Ogah Tanggapi Masalah Ghufron Laporkan Dewas ke Bareskrim

Ketua KPK Ogah Tanggapi Masalah Ghufron Laporkan Dewas ke Bareskrim

Nasional
KPU Sebut Upaya PPP Tembus Parlemen Kandas Sebab Gugatan Banyak Ditolak MK

KPU Sebut Upaya PPP Tembus Parlemen Kandas Sebab Gugatan Banyak Ditolak MK

Nasional
Dugaan Rayu PPLN, Ketua KPU Hadiri Sidang DKPP Bareng Korban

Dugaan Rayu PPLN, Ketua KPU Hadiri Sidang DKPP Bareng Korban

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com