Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 07/02/2014, 18:24 WIB
Sabrina Asril

Penulis


BANDUNG, KOMPAS.com — Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suryadharma Ali resmi membuka Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) II di Bandung, Jawa Barat, Jumat (7/2/2014). Mukernas kali ini akan membahas strategi pemenangan PPP dalam pemilihan legislatif (pileg) dan pemilihan presiden (pilpres).

Mukernas dibuka dengan lebih dulu memanjatkan doa untuk almarhum Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Kiai Sahal Mahfudz dan para korban bencana alam di Indonesia. Di dalam sambutannya, Suryadharma mengingatkan agar seluruh kader PPP mengoreksi kekalahan PPP dalam Pemilu 2009.

"Tahun ini, kita harus koreksi besar-besaran karena tahun 2014, selain pilpres juga ada pileg dari tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten. Waktu kurang lebih 60 hari adalah waktu yang singkat," ujar Suryadharma.

Dia berharap dalam waktu yang singkat ini kader PPP tidak lantas panik. Namun, dia meminta kader PPP untuk melakukan sesuatu sehingga PPP tidak berakhir pada kekalahan pada pemilu kali ini.

"Saya tidak ingin tahun 2014 sebagai tahun peratapan, tapi saya ingin tahun 2014 sebagai tahun kebangkitan bagi PPP," ucap Suryadharma.

Ketua Panitia Pengarah, Lukman Hakim Syaifuddin, menjelaskan, pelaksanaan Mukernas II PPP kali ini diikuti oleh 255 kader yang terdiri dari pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP), Dewan Pimpinan Wilayah (DPW), majelis, dan lembaga-lembaga pemenangan di PPP.

Sebagai forum tertinggi kedua di PPP, Mukernas menjadi acara penting dalam menetapkan strategi partai. Dia mengungkapkan, ada tiga agenda yang akan dibahas dalam Mukernas II PPP ini, yakni membahas laporan DPW tentang persiapan PPP dalam menghadapi pileg, membahas pandangan seluruh peserta mukernas terkait pencalonan presiden, dan resepsi hari lahir PPP ke-41 sekaligus pendeklarasian capres.

Terkait nominasi capres, Lukman memaparkan, sebelumnya ada enam nama yang berkembang di internal PPP. Beberapa tokoh, lanjutnya, bahkan sudah memaparkan visi dan misinya kepada pengurus PPP.

"Tinggal sekarang, bagaimana kita mencermati nama-nama tersebut dan dicapai kesepakatan bersama," kata Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) itu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com