Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bisa Kampanye Sambil Kerja, Marzuki Ogah Ikuti Langkah Gita

Kompas.com - 31/01/2014, 21:27 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua DPR Marzuki Alie menyatakan tidak akan mengikuti langkah Menteri Perdagangan Gita Wirjawan yang mundur dari jabatannya karena ingin fokus mengikuti Konvensi Calon Presiden Partai Demokrat. Dia menilai DPR dan lembaga pemerintah seperti kementerian mempunyai fungsi dan wewenang yang berbeda.

"Begini, DPR beda dengan pemerintah. Kalau eksekutif kewenangannya banyak, tidak hanya satu. Dia pegang anggaran, dia pegang tender izin, dia evaluasi juga," kata Marzuki di Jakarta, Jumat (31/1/2014) malam.

Menurutnya, kerja DPR adalah kerja politik sehingga harus turun langsung untuk bertemu dengan rakyat. Oleh karena itu, kerjanya di DPR bisa sekaligus dilakukan saat dia berkampanye sebagai capres Konvensi Demokrat.

"Sekali gayung dua kepemimpinan. Saya jubir DPR sekaligus peserta Konvensi. Atau di saat Konvensi saya juga jadi jubir DPR. Hal itu saya lakukan di Medan dan Palembang kemarin. Jadi konteks sangat berbeda," lanjutnya.

Sementara di pemerintahan seperti lembaga kementerian atau pemerintah daerah, menurutnya, akan sangat mengganggu apabila seorang pejabat mengikuti ajang penjaringan presiden seperti Konvensi Demokrat. Pasalnya, bekerja di pemerintah tidak berhubungan langsung dengan rakyat.

"Kalau di pemerintah seperti Pak Gita dan Pak Sarundajang kemarin, kan sangat terganggu sampai-sampai harus absen dari debat," jelasnya.

Marzuki pun mengapresiasi langkah Gita tersebut. Apalagi, menurutnya, saat ini Kementerian Perdagangan sedang mengalami banyak masalah yang sangat serius. "Jadi itu keputusan yang tepat, kita apresiasi," pungkas Marzuki.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Nasional
Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Nasional
Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Nasional
Chappy Hakim: Kita Belum Punya Konsep Besar Sistem Pertahanan Indonesia, Gimana Bicara Pengembangan Drone?

Chappy Hakim: Kita Belum Punya Konsep Besar Sistem Pertahanan Indonesia, Gimana Bicara Pengembangan Drone?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com