Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Kinerja Gita Memuaskan, Jauh Lebih Baik dari Menteri Sebelumnya"

Kompas.com - 31/01/2014, 17:55 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Erik Satya Wardhana menyesalkan mundurnya Gita Wirjawan sebagai Menteri Perdagangan. Ia menilai banyak prestasi yang diukir Gita selama memimpin Kementerian Perdagangan.

Menurut Erik, prestasi Gita yang paling anyar adalah saat pembahasan Rancangan Undang-Undang Perdagangan bersama Komisi VI. Saat ini pembahasannya sudah pada tahap akhir, dan siap dibawa ke rapat paripurna untuk disahkan menjadi undang-undang pada Februari 2014.

"Sebagai mitra kerja, saya merasa kehilangan, karena tidak gampang mendapatkan mitra kerja yang punya kompetensi memadai, kooperatif, berwawasan, dan memiliki jaringan luas," kata Erik saat dihubungi, Jumat (31/1/2014).

Bahkan, Erik menilai kinerja Gita lebih baik dari Menteri Perdagangan sebelumnya, Marie Elka Pangestu. Gita mampu menyelesaikan draf RUU Perdagangan di awal masa jabatannya. Padahal, draf tersebut telah lama mandek di masa kepemimpinan Marie Elka.

Selanjutnya, kata Erik, Gita juga berhasil menyelesaikan banyak permasalahan yang menghambat ekspor nasional. Salah satu buktinya adalah Preferential Trade Agreement (PTA) dengan Pakistan.

"Sebagai Mendag, kinerja Gita memuaskan, jauh lebih baik dari menteri sebelumnya. Saya menyesalkan sekaligus mengapresiasi keputusan Gita mundur sebagai menteri," pungkasnya.

Seperti diberitakan, Gita resmi mengundurkan diri pada Jumat (31/1/2014) pagi ini. Sebelumnya, Gita telah mengajukan pengunduran diri hingga tiga kali. Namun, dua permohonan mundur Gita selalu ditolak Presiden SBY.

Pada permohonan ketiga kali, Presiden SBY akhirnya membalasnya. Pada Rabu (29/1/2014), Gita mengaku menerima jawaban Presiden yang mempersilakannya mundur dari Kabinet Indonesia Bersatu II.

Gita menyatakan alasannya mundur karena ingin fokus menjalani konvensi calon presiden Partai Demokrat. Dia juga mengaku tak mau memiliki konflik kepentingan jika harus menjalani konvensi, tetapi tetap menjadi seorang menteri.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Nasional
Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Nasional
Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Nasional
Chappy Hakim: Kita Belum Punya Konsep Besar Sistem Pertahanan Indonesia, Gimana Bicara Pengembangan Drone?

Chappy Hakim: Kita Belum Punya Konsep Besar Sistem Pertahanan Indonesia, Gimana Bicara Pengembangan Drone?

Nasional
Dukung Khofifah di Pilgub Jatim, Zulhas: Wakilnya Terserah Beliau

Dukung Khofifah di Pilgub Jatim, Zulhas: Wakilnya Terserah Beliau

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com