Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Fahri Hamzah Prihatin terhadap Presiden SBY

Kompas.com - 28/01/2014, 18:24 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Sekretaris Jenderal PKS Fahri Hamzah mengaku prihatin kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Menurut Fahri, banyak kesalahan yang diperbuat Presiden khususnya di akhir masa kepemimpinannya. Fahri mengatakan, di akhir masa jabatannya sebagai Presiden, ia seharusnya mampu menjaga konstitusi dan sistem bernegara.

Hal itulah yang dianggap Fahri mampu memberikan perlindungan terbaik setelah nanti meninggalkan jabatan presidennya. "Sebagai sahabat, saya mengkhawatirkan SBY akan mengakhiri masa jabatannya secara tragis dan disertai pengkhianatan," kata Fahri di Gedung Parlemen, Jakarta, Selasa (28/1/2014).

Anggota Komisi III DPR itu menuturkan, saat ini ada tiga moncong senjata yang mengarah kepada Presiden SBY, yakni skandal Bank Century, kasus Hambalang, dan kasus di SKK Migas. Untuk dapat selamat, Fahri menyarankan Presiden SBY berkonsultasi kepada sahabat-sahabat lamanya yang memiliki kompetensi jelas seperti mantan Ketua MK Jimly Asshidique dan mantan anggota Dewan Pertimbangan Presiden Adnan Buyung Nasution.

Fahri menyayangkan ketika Presiden SBY menunjuk Palmer Situmorang sebagai tim advokat dan konsultan hukum pribadi dan keluarganya. Fahri menilai tim advokat Presiden SBY saat ini amatir. Padahal, kata Fahri, Presiden bisa saja menggunakan tim advokasi hukum negara atau meminta bantuan Menteri Hukum dan HAM untuk membantunya menyelesaikan masalah hukum yang dihadapi.

Bahkan jika diminta, Fahri mengaku siap memberikan masukan secara obyektif. "Kalau saya diminta, saya akan berikan masukan sesuai kondisi yang sebenarnya, bukan asal Bapak senang. Ini semua terjadi karena keluguan Presiden (SBY)," tandasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ada Dugaan Jampidsus Dikuntit Densus, Menko Polhukam Sebut Hubungan Polri-Kejagung Aman

Ada Dugaan Jampidsus Dikuntit Densus, Menko Polhukam Sebut Hubungan Polri-Kejagung Aman

Nasional
Kementan Danai Acara Partai Nasdem untuk Caleg DPR RI Rp 850 Juta

Kementan Danai Acara Partai Nasdem untuk Caleg DPR RI Rp 850 Juta

Nasional
Jampidsus Dilaporkan Dugaan Korupsi, Ketua KPK: Semua Aduan Ditangani dengan Prosedur Sama

Jampidsus Dilaporkan Dugaan Korupsi, Ketua KPK: Semua Aduan Ditangani dengan Prosedur Sama

Nasional
Kalah di Putusan Sela, KPK Akan Bebaskan Lagi Hakim Agung Gazalba Saleh

Kalah di Putusan Sela, KPK Akan Bebaskan Lagi Hakim Agung Gazalba Saleh

Nasional
Megawati Kritik Revisi UU MK, PDI-P Pertimbangkan Layangkan Nota Keberatan Saat Paripurna DPR

Megawati Kritik Revisi UU MK, PDI-P Pertimbangkan Layangkan Nota Keberatan Saat Paripurna DPR

Nasional
Ingatkan Kader PDI-P, Megawati: Yang tidak Bekerja untuk Rakyat, 'Out'

Ingatkan Kader PDI-P, Megawati: Yang tidak Bekerja untuk Rakyat, "Out"

Nasional
Jampidsus Diduga Dikuntit Densus 88, Menko Polhukam: Mungkin Berita Itu Simpang Siur

Jampidsus Diduga Dikuntit Densus 88, Menko Polhukam: Mungkin Berita Itu Simpang Siur

Nasional
Khawatir Ancaman, Dua Saksi Kasus SYL Dapat Perlindungan dari LPSK

Khawatir Ancaman, Dua Saksi Kasus SYL Dapat Perlindungan dari LPSK

Nasional
Nadiem Sebut Kenaikan UKT Mencemaskan

Nadiem Sebut Kenaikan UKT Mencemaskan

Nasional
Hakim Agung Gazalba Saleh Menang di Putusan Sela, Nawawi Tunggu Laporan Jaksa KPK

Hakim Agung Gazalba Saleh Menang di Putusan Sela, Nawawi Tunggu Laporan Jaksa KPK

Nasional
Jokowi Sebut Birokrasi Efektif Harus Memudahkan dan Memuaskan Masyarakat

Jokowi Sebut Birokrasi Efektif Harus Memudahkan dan Memuaskan Masyarakat

Nasional
Menpan RB Sebut Gibran Bakal Lanjutkan Program 'INA Digital' Jokowi

Menpan RB Sebut Gibran Bakal Lanjutkan Program "INA Digital" Jokowi

Nasional
Komisi III Akan Panggil Kapolri dan Jaksa Agung untuk Klarifikasi Isu Penguntitan

Komisi III Akan Panggil Kapolri dan Jaksa Agung untuk Klarifikasi Isu Penguntitan

Nasional
Tingkatkan Kapasitas Penyuluh Perikanan, Kementerian KP Jalin Sinergi dan Kolaborasi dengan Stakeholder

Tingkatkan Kapasitas Penyuluh Perikanan, Kementerian KP Jalin Sinergi dan Kolaborasi dengan Stakeholder

Nasional
Eks Hakim MK: Jangan Mimpi Jadi Penyelenggara Pemilu Tanpa 'Backup' Parpol

Eks Hakim MK: Jangan Mimpi Jadi Penyelenggara Pemilu Tanpa "Backup" Parpol

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com