Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Denny Indrayana: Tak Mungkin Anas "Tweet" di Rutan KPK

Kompas.com - 17/01/2014, 23:25 WIB
Icha Rastika

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Denny Indrayana mengatakan, tidak ada tahanan yang bisa menggunakan ponsel, apalagi ngetweet atau berkicau dari dalam Rumah Tahanan KPK, Jakarta. Hal ini termasuk mantan Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, yang kini ditahan KPK sebagai tersangka kasus dugaan gratifikasi proyek Hambalang.

"Aku nggak yakin itu Anas. Itu di KPK, Bos. Kalau di rutan saya masih mungkin ada yang megang HP (ponsel)," kata Denny di sela-sela acara peluncuran buku Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Jakarta, Jumat (17/1/2014) malam.

Menurut Denny, pengawasan di Rutan KPK begitu ketat sehingga tidak memungkinkan bagi tahanan untuk memegang ponsel. Tahanan yang mendekam di Rutan KPK, katanya, jumlahnya lebih sedikit sehingga cenderung mudah diawasi.

"Yang diawasi kan cuma berapa orang, Bos, jangan dibandingin dengan kami (Ditjen Pemasyarakatan) yang awasin 500-3.000 orang. Di KPK berapa sih (tahanannya)? Sepuluh. Kalau ngawasin sepuluh terus ada HP masuk, nggak mungkinlah," sambung Denny.

Seperti diberitakan sebelumnya, akun Twitter Anas kembali aktif meski pemiliknya telah ditahan oleh KPK. Juru Bicara Ormas Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI) Tri Dianto menjelaskan, setelah Anas ditahan KPK tepat sepekan lalu, akun Twitter @anasurbaningrum memiliki admin, atas permintaan Anas.

Seperti tweet yang pernah disampaikan sebelumnya, Anas kembali menganjurkan agar Ketua Umum DPP Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono maju sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2014. Pasalnya, karena sudah dua kali menjabat sebagai Presiden, SBY sudah tidak bisa maju sebagai capres.

Adapun calon presiden yang dianjurkan Anas adalah peserta Konvensi Capres Partai Demokrat, Dahlan Iskan. Berdasarkan hasil sejumlah lembaga survei, elektabilitas Dahlan paling tinggi dibanding 10 peserta lain.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ada Dugaan Jampidsus Dikuntit Densus, Menko Polhukam Sebut Hubungan Polri-Kejagung Aman

Ada Dugaan Jampidsus Dikuntit Densus, Menko Polhukam Sebut Hubungan Polri-Kejagung Aman

Nasional
Kementan Danai Acara Partai Nasdem untuk Caleg DPR RI Rp 850 Juta

Kementan Danai Acara Partai Nasdem untuk Caleg DPR RI Rp 850 Juta

Nasional
Jampidsus Dilaporkan Dugaan Korupsi, Ketua KPK: Semua Aduan Ditangani dengan Prosedur Sama

Jampidsus Dilaporkan Dugaan Korupsi, Ketua KPK: Semua Aduan Ditangani dengan Prosedur Sama

Nasional
Kalah di Putusan Sela, KPK Akan Bebaskan Lagi Hakim Agung Gazalba Saleh

Kalah di Putusan Sela, KPK Akan Bebaskan Lagi Hakim Agung Gazalba Saleh

Nasional
Megawati Kritik Revisi UU MK, PDI-P Pertimbangkan Layangkan Nota Keberatan Saat Paripurna DPR

Megawati Kritik Revisi UU MK, PDI-P Pertimbangkan Layangkan Nota Keberatan Saat Paripurna DPR

Nasional
Ingatkan Kader PDI-P, Megawati: Yang tidak Bekerja untuk Rakyat, 'Out'

Ingatkan Kader PDI-P, Megawati: Yang tidak Bekerja untuk Rakyat, "Out"

Nasional
Jampidsus Diduga Dikuntit Densus 88, Menko Polhukam: Mungkin Berita Itu Simpang Siur

Jampidsus Diduga Dikuntit Densus 88, Menko Polhukam: Mungkin Berita Itu Simpang Siur

Nasional
Khawatir Ancaman, Dua Saksi Kasus SYL Dapat Perlindungan dari LPSK

Khawatir Ancaman, Dua Saksi Kasus SYL Dapat Perlindungan dari LPSK

Nasional
Nadiem Sebut Kenaikan UKT Mencemaskan

Nadiem Sebut Kenaikan UKT Mencemaskan

Nasional
Hakim Agung Gazalba Saleh Menang di Putusan Sela, Nawawi Tunggu Laporan Jaksa KPK

Hakim Agung Gazalba Saleh Menang di Putusan Sela, Nawawi Tunggu Laporan Jaksa KPK

Nasional
Jokowi Sebut Birokrasi Efektif Harus Memudahkan dan Memuaskan Masyarakat

Jokowi Sebut Birokrasi Efektif Harus Memudahkan dan Memuaskan Masyarakat

Nasional
Menpan RB Sebut Gibran Bakal Lanjutkan Program 'INA Digital' Jokowi

Menpan RB Sebut Gibran Bakal Lanjutkan Program "INA Digital" Jokowi

Nasional
Komisi III Akan Panggil Kapolri dan Jaksa Agung untuk Klarifikasi Isu Penguntitan

Komisi III Akan Panggil Kapolri dan Jaksa Agung untuk Klarifikasi Isu Penguntitan

Nasional
Tingkatkan Kapasitas Penyuluh Perikanan, Kementerian KP Jalin Sinergi dan Kolaborasi dengan Stakeholder

Tingkatkan Kapasitas Penyuluh Perikanan, Kementerian KP Jalin Sinergi dan Kolaborasi dengan Stakeholder

Nasional
Eks Hakim MK: Jangan Mimpi Jadi Penyelenggara Pemilu Tanpa 'Backup' Parpol

Eks Hakim MK: Jangan Mimpi Jadi Penyelenggara Pemilu Tanpa "Backup" Parpol

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com